Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beasiswa Mandek Sejak 2020, 114 Mahasiswa Asal Papua di Yogyakarta Terkatung-katung

image-gnews
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) longmarch menuju Kantor LBH Jakarta usai aksi demo di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Rabu 1 Desember 2021. Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah Indonesia segera melakukan demiliterisasi, mencabut perpanjangan UU Otonomi Khusus dan memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. TEMPO/Subekti.
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) longmarch menuju Kantor LBH Jakarta usai aksi demo di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Rabu 1 Desember 2021. Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah Indonesia segera melakukan demiliterisasi, mencabut perpanjangan UU Otonomi Khusus dan memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sebanyak 114 mahasiswa asal Papua yang kuliah di Yogyakarta belum menerima uang beasiswa sejak 2020. Ratusan mahasiswa Kabupaten Manokwari, Papua Barat itu mengeluhkan tunggakan pembayaran beasiswa oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari.

Bantuan beasiswa yang menggunakan dana otonomi khusus itu sedianya digunakan untuk mahasiswa asal Papua yang melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi di luar Papua. Besaran bantuan beasiswa Rp 6 juta dibayarkan setiap enam bulan sekali untuk 114 mahasiswa yang tersebar di sejumlah kampus di Yogyakarta.

Proses pencairannya dengan cara transfer melalui Bank Papua. "Macet sejak 2020. Alasannya karena dampak Covid-19, keuangan daerah menipis," kata Sekretaris Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua se-Yogyakarta, Irto Mamuribo kepada Tempo, Senin, 11 Juli 2022. 

Irto menjadi pendamping mahasiswa Papua dan mendatangi Kantor Ombudsman Jawa Tengah-Yogyakarta pada Jumat pekan lalu. Menurut dia, seluruh penerima beasiswa tersebut telah melengkapi berkas administrasi seperti Kartu Tanda Mahasiswa, surat keterangan aktif dari kampus, kartu Keluarga, transkrip nilai dan fotokopi buku tabungan.

Setelah mereka melengkapi berkas administrasi, keluarlah daftar nama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Namun, sejak 2020 beasiswa tidak pernah dikirim. Padahal, proses penyaluran beasiswa sebelumnya berjalan lancar. Pada 2021 Pemerintah Kabupaten Manokwari meminta mereka untuk melengkapi berkas administrasi beasiswa. 

Sebagian mahasiswa telah bertanya kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari. Pemkab Manokwari ketika itu menyatakan program beasiswa tidak ada lagi di 2021. Irto kemudian mengadukan persoalan itu kepada Ombudsman. "Kami menuntut beasiswa segera dibayarkan," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Ombudsman Perwakilan DIY-Jawa Tengah, Budhi Masturi, mengatakan mahasiswa Papua telah mengadukan dugaan tunggakan pembayaran beasiswa itu secara resmi kepada lembaganya. Ombudsman DIY-Jateng pada Senin, 11 Juli 2022 mengirim semua berkas laporan ke Ombudsman perwakilan Papua Barat. 

Budhi menyatakan telah berkomunikasi dengan Kepala perwakilan Ombudsman Papua Barat supaya segera memproses aduan tersebut. "Dana beasiswa itu menurut Budhi seharusnya dicairkan untuk memenuhi mandat Otsus," kata Budhi.

SHINTA MAHARANI

Baca juga: Kuliah Tak Tepat Waktu, Ratusan Mahasiswa Papua di Luar Negeri Dipulangkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

5 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

6 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

10 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Kebut Perbaikan Jalan Rusak Jelang Lebaran, Akses Destinasi di Yogyakarta Jadi Prioritas

14 jam lalu

Banner yang menyindir rusaknya Jalan Godean Sleman Yogyakarta. Dok : Istimewa
Kebut Perbaikan Jalan Rusak Jelang Lebaran, Akses Destinasi di Yogyakarta Jadi Prioritas

Sejumlah akses infrastruktur jalan di wilayah Yogyakarta mulai gencar diperbaiki menjelang libur Lebaran ini.


Daftar Beasiswa S1, S2, dan S3 yang Dibuka setelah Lebaran 2024

1 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. Freepik
Daftar Beasiswa S1, S2, dan S3 yang Dibuka setelah Lebaran 2024

Berikut ini deretan beasiswa S1, S2, dan S3 yang membuka pendaftaran setelah Lebaran 2024, di antaranya di Australia, Amerika Serikat, hingga Swiss.


Libur Lebaran, Yogyakarta Siagakan Petugas Monitor Ketat 33 Destinasi Wisata Populer

1 hari lalu

Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. (TEMPO/Pribadi Wicaksono)
Libur Lebaran, Yogyakarta Siagakan Petugas Monitor Ketat 33 Destinasi Wisata Populer

Ada 33 titik destinasi populer di Yogyakarta yang akan diawasi ketat, sebagian besar merupakan wilayah Pantai Selatan.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


6 Wisata Religi Yogyakarta yang Bisa Dikunjungi saat Bulan Ramadan

1 hari lalu

Warga berjalan usai melaksanakan salat magrib di Masjid Gedhe Mataram, Kotagede, Yogyakarta, 13 Juni 2016. Masjid tertua di Yogyakarta ini yang dibangun sejak tahun 1587 dan menjadi pusat kegiatan beribadah saat Ramadan. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah
6 Wisata Religi Yogyakarta yang Bisa Dikunjungi saat Bulan Ramadan

Yogyakarta memiliki berbagai destinasi wisata, termasuk wisata religi. Berikut rekomendasi wisata religi Yogyakarta yang wajib dikunjungi.


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

1 hari lalu

Petugas menyiapkan beras untuk dijual pada Gerakan Pangan Murah di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis 7 Maret 2024. Pemerintah Kota Ternate bekerja sama dengan Perum Bulog dan Bank Indonesia menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Ramadhan 1445 Hijriah sekaligus menstabilkan harga dan menekan angka inflasi di daerah itu. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

Arief menekankan, beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.