Begini Kominfo Tanggapi Kabar Putusan MA Terkait Analog Switch Off

Ilustrasi untuk Analog Switch Off yang sudah dimulai di delapan wilayah pertama di Indonesia per Sabtu 30 April 2022. ASO ditandai dengan dihentikannya siaran TV Analog untuk bermigrasi ke teknologi siaran TV digital. ISTIMEWA

TEMPO.CO, JakartaKementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan migrasi siaran televisi analog ke digital atau analog switch off masih jalan terus. Kominfo menanggapi pemberitaan yang diterimanya tentang putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Pembatalan satu pasal itu, menurut Kominfo, tidak sampai membuat proses migrasi yang sudah berjalan terhenti. Sebaliknya, tetap diimplementasikan karena telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Target penghentian siaran terestrial dengan teknologi analog  (Analog Switch Off/ASO) pun belum berubah, paling lambat pada 2 November 2022.

Meski begitu Kominfo juga menyatakan masih menunggu menerima salinan putusan Mahkamah Agung yang dimaksud. Sejauh ini, Kominfo baru sebatas mengkaji berdasarkan pemberitaan yang diterimanya tentang putusan hasil uji materiil itu.  

"Kajian komprehensif baru dapat dilakukan setelah diterimanya salinan putusan, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kementerian Kominfo sebagai dampak dari putusan MA tersebut," bunyi bagian dari keterangan resmi yang disampaikan Kominfo, Kamis 11 Agustus 2022.

Berdasarkan pemberitaan yang diterimanya, putusan MA tersebut berisi pembatalan Pasal 81 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2021. Alasannya, pasal dimaksud bertentangan dengan Pasal 60A UU Penyiaran jo. Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja. 

Belum ada keterangan lebih rinci dari Kementerian Kominfo per artikel ini dibuat, tentang bagaimana pasal-pasal yang dimaksud bisa berdampak atau sebaliknya, tidak akan mempengaruhi, Program ASO yang sudah berjalan. Tapi berikut ini bunyi pasal-pasal yang dimaksud, 

Pasal 81 ayat (1) PP No 46 Tahun 2021: LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing.

Pasal itu ada dalam bagian kedua dari peraturan pemerintah itu, yakni tentang Migrasi Penyiaran Televisi Terestrial dari Teknologi Analog ke Teknologi Digital. LPP adalah Lembaga Penyiaran Pemerintah, LPS adalah Lembaga Penyiaran Swasta), dan/atau LPK ialah Lembaga Penyiaran Komunitas.

Pasal 60A Undang-Undang Penyiaran jo. Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja:

(1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.
(2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.


 






Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

7 jam lalu

Segera Hadir, OPPO A77s Sudah Tercatat di Kominfo dan TKDN

OPPO A77s diperkirakan segera diperkenalkan dalam beberapa pekan mendatang.


Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

7 jam lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Mengapa Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi dan pembebasan bersyarat secara massal kepada terpidana korupsi?


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

3 hari lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

3 hari lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

3 hari lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

3 hari lalu

Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati membuat Mahkamah Agung berbenah. Mereka akan merotasi panitera yang bermasalah.


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

3 hari lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

3 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

3 hari lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati