Soal Munir, Bjorka Ungkap Data Personal Muchdi

Reporter

Editor

Erwin Prima

Aktivis yang tergabung dalam Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara melakukan aksi refleksi malam memperingati kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 7 September 2022. Aksi memperingati 18 tahun kematian Munir itu digelar untuk mendorong Komnas HAM melanjutkan dan menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah mendapatkan banyak permintaan dari netizen, pembocor Bjorka membagikan tulisannya di Twitter tentang kronologis pembunuhan tokoh hak asasi manusia Munir.

Dalam postingannya, Bjorka mengungkap data personal lengkap Muhdi Pr. mulai dari nomor ponsel, nama lengkap, alamat, dan riwayat hidupnya.

Bjorka menulis bahwa Munir adalah koordinator KontraS yang sangat vokal mengungkapkan bahwa pelaku penculikan 13 aktivis periode 1997-1998 adalah anggota Kopassus yang dikenal dengan Tim Operasi Mawar.

“Akibat pengungkapan itu, Muchdi Purwopranjono, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, menjadi tidak senang dengan Munir. Akibatnya, Muchdi harus diberhentikan dari jabatan barunya selama 52 hari,” tulisnya yang dibagikan ke Twitter.

Sebelumnya, Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat dari BIN. Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence".

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan telah berkoordinasi dengan penyelenggara atau penyedia sistem elektronik (PSE) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara guna menindaklanjuti dugaan kebocoran data dengan nama Bjorka di baliknya. Arsip surat menyurat Presiden Joko Widodo, termasuk yang berasal dari Badan Intelejen Negara atau BIN, adalah yang terkini dari sejumlah kasus data pribadi di Tanah Air yang berhasil 'diobok-obok' Bjorka.   

BSSN, kata juru bicaranya Ariandi Putra, telah menelusuri terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi dan memvalidasi data-data yang dipublikasikan. "BSSN telah berkoordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," bunyi keterangan pers atas nama Juru Bicara BSSN Ariandi Putra yang diterima di Jakarta, Sabtu 10 September 2022.

BSSN mengaku telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat bersama PSE terkait, guna memperkuat sistem keamanan siber demi mencegah risiko lebih besar terhadap beberapa PSE tersebut. Selain itu, BSSN juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

Lebih jauh, BSSN mengingatkan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mereka menyatakan dukungan teknis sembari meminta seluruh PSE memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing.

Hal itu juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya," bunyi isi PP selaras dengan yang diingatkan BSSN.

Baca:
Bjorka 'Obok-obok' Data sampai ke Istana Presiden, Ini Reaksi BSSN 

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.







Piala Dunia 2022: Kemenangan Timnas Maroko Sumber Kebanggaan bagi Orang Arab

11 jam lalu

Piala Dunia 2022: Kemenangan Timnas Maroko Sumber Kebanggaan bagi Orang Arab

Perdana Menteri Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum mengatakan kemenangan timnas Maroko sumber kebanggaan bagi semua orang Arab.


Viral di Twitter Pungli Biaya Perpanjangan SIM di Polres Metro Depok Jadi Rp 260 Ribu

1 hari lalu

Viral di Twitter Pungli Biaya Perpanjangan SIM di Polres Metro Depok Jadi Rp 260 Ribu

Seorang mengadu melalui akun media sosial menjadi korban pungutuan liar atau pungli biaya perpanjangan SIM A di Satlantas Polres Metro Depok.


Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

2 hari lalu

Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih banyak pasal bermasalah dalam RKUHP yang akan disahkan DPR Selasa besok.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

2 hari lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

2 hari lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

2 hari lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Elon Musk Jawab Isu Soal Bunuh Diri Usai Beberkan Bisnis Anak Biden di Ukraina

2 hari lalu

Elon Musk Jawab Isu Soal Bunuh Diri Usai Beberkan Bisnis Anak Biden di Ukraina

Elon Musk menyangkal kabar upaya bunuh diri di tengah pertanyaan mengenai kesehatan mentalnya yang membeberkan dugaan intervensi di pemilu AS.


CekFakta #185 Bom Waktu Ujaran Kebencian di Twitter

2 hari lalu

CekFakta #185 Bom Waktu Ujaran Kebencian di Twitter

Sejak diakuisisi miliarder Elon Musk 28 Oktober silam, Twitter melakukan banyak langkah kontroversial.


Erupsi Gunung Semeru, Begini Jepang Memantau Dampak di Wilayahnya

2 hari lalu

Erupsi Gunung Semeru, Begini Jepang Memantau Dampak di Wilayahnya

BMKG 'sentil' pemberitaan media online nasional yang mengangkat adanya peringatan tsunami dampak erupsi Gunung Semeru di Jepang.


KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

3 hari lalu

KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

KontraS menilai pasal pelanggaran HAM berat di RKUHP justru mendegradasi kekhususan tindak pidana kemanusiaan yang berat.