TEMPO.CO, Jakarta - Maraknya serangan dari hacker atau peretas Bjorka yang membocorkan data pejabat dan instistusi pemerintah terus menjadi perhatian Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Sebelumnya di akun Twitter, hacker Bjorka menjelaskan alasannya meretas data Indonesia. Menurut dia, kebijakan perlindungan data di Indonesia sangat buruk, sehingga sangat mudah bagi peretas untuk masuk melalui berbagai celah. Ia menilai, lembaga pemerintahan terus akan bobrok selama masih dipimpin orang yang bukan ahlinya.
Johnny mengingatkan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat untuk memperketat keamanan siber sistemnya sehingga bisa menjaga data masyarakat yang tergabung di sistem elektronik tersebut.
"Serangan-serangan siber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat karenanya kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul bisa memastikan keamanan-keamanan data di sistemnya masing-masing karena itu adalah kewajiban," kata Johnny dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Rabu, 14 September 2022.
Johnny mengingatkan agar para penyelenggara sistem elektronik dapat terus memutakhirkan teknologi keamanan siber serta meningkatkan tata kelola serta manajemen sistem yang paling mumpuni.
Ia juga meminta agar penyelenggara elektronik di lingkup privat bisa meningkatkan kapasitas talenta digital yang bekerja mengamankan data-data masyarakat sehingga lebih aman.
Di samping itu, Johnny juga mengharapkan enkripsi yang kuat bisa dihadirkan oleh para penyelenggara sistem elektronik.
Koordinasi dan komunikasi dengan pihak pemerintah selaku bagian dari pemegang kepentingan juga diharapkan bisa berjalan dengan lancar.
"Kepada rekan-rekan penyelenggara sistem elektronik privat jangan lengah, terus memperhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu apabila ada dugaan-dugaan (kebocoran/pembobolan data). Berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan masukan sehingga bisa menjaga sistem elektroniknya dengan baik," tutup Johnny.
Permintaan itu disampaikan oleh Johnny setelah Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Polri.
Satgas Perlindungan Data itu dibentuk dengan dasar menanggapi serangan-serangan siber yang akhir-akhir ini muncul membocorkan data-data masyarakat di forum internet breached.to.
Hingga saat ini Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa penyelidikan terhadap sosok "Bjorka" masih terus dilangsungkan dan ia dengan yakin mengklaim tidak ada data rahasia yang bocor.
Ia menyebut pembuatan Satgas Perlindungan Data sebagai respon kehati-hatian dari serangan siber.
ANTARA
Baca:
Pengamat Teknologi Informasi UGM Sebut Aktivitas Bjorka Hacktivism, Apa Itu?
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu
