Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah beberapa saat tidak terdengar kabarnya, Bjorka kembali beraksi pada hari Kamis, 29 September 2022 siang ini. Hal ini terlihat pada unggahan di forum breaced.to dan telegram. Kali ini Bjorka menyasar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.

Bjorka menulis, “Saya mendengar seseorang yang menghasilkan sejumlah uang karena saya. Ayo, tanya kepada orang tua ini, akan digunakan apa uangnya.” Selain itu, ia juga melampirkan tangkapan layar berita tentang berita yang membahas anggaran BSSN yang bertambah Rp 624 miliar sebagai berkah kasus Bjorka.

Bapak tua yang dimaksud Bjorka adalah Hinsa, dan ia juga menampilkan foto Hinsa dengan pakaian seragam TNI lengkap dengan pangkat dan berbagai penghargaan. Pada bagian akhir, tak lupa ia memperlihatkan data diri Hinsa berupa nomor telepon, jenis kelamin, no NIK, no KK, alamat/ tempat, tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, agama, status pernikahan, vaksin, dan kendaraan yang dimiliki lengkap dengan nomornya.

Sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi anggaran BSSN yang meningkat Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. Juru Bicara DPP PSI Bidang TIK dan Digital, Sigit Widodo menilai kenaikan anggaran ini harusnya dimanfaatlan secara optimal untuk memperbaiki keamanan sistem elektronik di Indonesia, khususnya sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan BUMN.

Diketahui dengan kenaikan ini, total anggaran BSSN tahun depan menjadi lebih dari Rp 624 miliar. Dengan anggaran sebesar ini, PSI meminta BSSN secara transparan membuka rencana program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara di 2023 yang nilainya lebih dari Rp 200 miliar.

“Jangan sampai anggaran super besar ini digunakan untuk kegiatan yang tidak perlu atau hanya jadi proyek untuk menyerap anggaran semata,” ujar Sigit pada siaran pers, Senin 26 September 2022.

Kenaikan anggaran BSSN disetujui Komisi I DPR RI Kamis pekan lalu 21 September 2022. Dalam keputusan itu Komisi I menyetujui pagu definitif RAPBN 2023 untuk BSSN menjadi Rp 624.371.483.000, terdiri dari program dukungan manajemen BSSN sebesar Rp 407.146.873.000 serta program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217.224.610.000.

Dengan dana sebesar ini Sigit menyampaikan agar pemerintah harus bisa bekerja dengan baik untuk mengelola uang dari rakyat. “Tentu kita berharap uang rakyat yang jumlahnya tidak sedikit ini bisa dimanfaatkan secara optimal dan transparan. Jangan sampai anggaran naik tapi data kita tetap mudah dijebol” ujarnya.

Menurut Sigit, anggaran yang menyedot uang rakyat ini harus benar-benar berguna untuk memperbaiki sistem elektronik lembaga-lembaga negara dan BUMN di tahun depan. “Jangan sampai anggaran terserap namun tahun depan kita masih mendengar keamanan sistem elektronik kita jebol di sana sini,” ujarnya.

Baca:
Pasca Kemunculan Bjorka, Bagaimana Langkah Pemerintah Atasi Serangan Hacker

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






WhatsApp Luncurkan Fitur Message Yourself, Ini Fungsinya

8 jam lalu

WhatsApp Luncurkan Fitur Message Yourself, Ini Fungsinya

WhatsApp baru mulai menguji fitur ini secara publik pada bulan Oktober, dan akan tersedia dalam beberapa minggu mendatang.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

12 jam lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

16 jam lalu

DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mensyukuri pengesahan APBD DKI 2023 yang berlangsung kemarin.


Meta Didenda Rp 4,3 Triliun karena Data Facebook 2021 Bocor di Irlandia

17 jam lalu

Meta Didenda Rp 4,3 Triliun karena Data Facebook 2021 Bocor di Irlandia

Kasus ini mencatat pelanggaran dua pasal peraturan GDPR Uni Eropa oleh Meta.


Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

1 hari lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.


APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

1 hari lalu

APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

Pembengkakan rancangan APBD DKI hingga Rp 1,2 triliun bakal ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) DKI.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

1 hari lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

Hingga 26 November 2022, angka realisasi anggaran PUPR Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

2 hari lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkap pagu alokasi anggaran kementerian yang dia pimpim mengalami perubahan-perubahan.


Heru Budi Hartono Kumpulkan Para Kepala Dinas, Bahas KJP & Kegiatan Tahun 2023

2 hari lalu

Heru Budi Hartono Kumpulkan Para Kepala Dinas, Bahas KJP & Kegiatan Tahun 2023

Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan bersama para pejabat Pemprov DKI Jakarta, Senin, 28 November 2022.


RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

2 hari lalu

RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran Fitra Misbah Hasan mempertanyakan konsistensi pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2023.