Bencana Iklim Ancam Belasan Ribu Desa Pesisir dan Sejutaan Nelayan

Nelayan batal melaut karena cuaca di Pantai Depok, Parangtritis, Bantul, Yoyakarta, 13 Februari 2016. Tinggi gelombang yang mencapai 4-7 meter membuat banyak nelayan memilih tidak melaut. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak lebih dari 12 ribu desa pesisir dan lebih dari 86 pulau kecil terluar (terdepan) Indonesia terancam tenggelam karena bencana iklim. Dan sebelum itu terjadi, banyak masyarakat pesisir akan menjadi pengungsi. Lebih jauh, generasi yang hidup pada 2050 akan menghadapi kenaikan air laut dan terancam krisis pangan.

Krisis pangan diperparah dengan jumlah nelayan yang semakin sedikit karena bencana yang sama--menyebabkan banyak nelayan tewas saat melaut karena tak mampu lagi memprediksi cuaca. Nelayan terdampak langsung oleh perubahan iklim yang mengakibatkan waktu melaut pun sangat terbatas. Dalam setahun, mereka hanya melaut selama 180 hari, dan pada akhirnya, di masa yang akan datang bakal terjadi krisis pangan laut.

Parid Ridwanudin, Manajer Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Eksekutif Nasional WALHI, membeberkan semua itu dalam acara Bedah Dokumen dan Diskusi: Menguak Elemen Keadilan Iklim dalam Aksi Iklim Global dan Penerapannya di Indonesia. Acara itu telah dihelat pada Senin, 3 Oktober 2022. 

Dia menyebut masyarakat di pesisir dan nelayan berada di antara mereka yang paling rentan dan mengalami langsung dampak perubahan iklim. Parid mengangkat contoh empat desa di Demak, Jawa Tengah, yang kini telah mulai ditenggelamkan oleh laut. Sedang jumlah nelayan disebutnya sudah berkurang 330 ribu dari 2,16 juta pada 2010 menjadi 1,83 juta orang pada 2019.

Suara masyarakat rentan seperti mereka, Parid menegaskan, sangat strategis untuk didengar dalam perumusan berbagai kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dia mendorong perlunya Undang-Undang Keadilan Iklim untuk bisa menyelamatkan masyarakat yang rentan tersebut.

"Tapi malangnya, saat ini, ruang partisipasi publik justru kian menyusut. Alhasil, keadilan iklim pun sulit terwujud," katanya seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dibagikan usai acara bedah dokumen dan diskusi itu, Selasa 4 oktober 2022.

Bivitri Susanti, pendiri dan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum JENTERA menilai, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, terutama kelompok rentan perlu dibuka dengan luas dan bebas dari tekanan. “Perlu perubahan yang transformatif agar suara-suara kelompok rentan benar-benar ditampung dalam kebijakan,” ujarnya. 

Siti Rakhma Mary Herwati, Tim Manajemen Pengetahuan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, ketidakadilan iklim di Tanah Air terbentuk karena ketimpangan kuasa dan adanya privilese bagi kalangan industri ekstraktif. Dia menuturkan, banyak kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditangani LBH berdampak besar pada kelompok rentan, di mana dalam proses rancangannya tidak melibatkan partisipasi publik.

"Di Manado, reklamasi dilakukan tanpa mengajak bicara masyarakat. Jika protes, malah dikriminalisasi," katanya menyebutkan contoh.

Sebaliknya di dunia internasional, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono, mengatakan bahwa elemen keadilan iklim telah masuk dalam dokumen-dokumen resmi IPCC, panel perubahan iklim di bawah PBB. Keadilan iklim ini, dia menambahkan, telah sejak empat dekade lalu banyak disuarakan aktivis di berbagai belahan dunia.

Sejumlah warga beraktifitas di tengah banjir rob yang merendam permukiman mereka di Desa Sriwulan, Demak, Jawa Tengah, Senin, 1 Juni 2020. Warga berharap pemerintah segera menangani permasalahan rob yang kini telah mencapai jalur utama Pantura Demak. ANTARA/Aji Styawan

Di dalam negeri, Torry menjelaskan, keadilan iklim bisa terjadi jika pemerintah membuka partisipasi publik (rekognisi) dari kelompok rentan. Partisipasi ini perlu dijamin oleh prosedur hukum untuk memberikan keadilan yang lebih bagi kelompok rentan yang selama ini paling terkena dampak dari bencana iklim. 

“Pada prinsipnya yang paling menderita harus menerima manfaat lebih besar daripada manfaat yang diterima orang rata-rata supaya ketimpangan bisa ditangani,” ujar Tory yang meneliti dokumen IPCC Assessment Report 6 tersebut. 

Baca juga:
Studi Arang di Tungku Kuno: Inikah Sebab Tambang Raja Salomo Telantar di Gurun Israel?

 


Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Walhi Sumbar Protes Rencana Pemerintah Sumatera Barat Bangun Plaza di Lembah Anai

9 jam lalu

Walhi Sumbar Protes Rencana Pemerintah Sumatera Barat Bangun Plaza di Lembah Anai

Pembangunan plaza di kawasan air terjun Lembah Anai menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, Walhi stermasuk yang protes keras.


Pakar UGM Sebut Bencana Kelaparan Ancaman Mendatang, 3 Negara Ini Sudah Siap

20 jam lalu

Pakar UGM Sebut Bencana Kelaparan Ancaman Mendatang, 3 Negara Ini Sudah Siap

Akan terjadi kelaparan luar biasa manakala produksi pangan tidak naik sebesar 70 persen dari sekarang.


Cuaca Buruk, Nelayan di Bengkulu Tak Melaut Sejak Awal November

3 hari lalu

Cuaca Buruk, Nelayan di Bengkulu Tak Melaut Sejak Awal November

Nelayan di Kota Bengkulu tidak melaut sudah sejak awal November 2022.


Dampak Perubahan Iklim, 9 Kota di Dunia Ini Terancam Tenggelam pada 2050

4 hari lalu

Dampak Perubahan Iklim, 9 Kota di Dunia Ini Terancam Tenggelam pada 2050

Ancaman terjadi bukan dikarenakan akibat perubahan iklim saja melainkan dikarenakan pemanasan global dan permukaan air laut naik dengan cepat.


COP27 Mesir: Apa Saja yang Gagal, yang Berhasil dan yang Baru

6 hari lalu

COP27 Mesir: Apa Saja yang Gagal, yang Berhasil dan yang Baru

Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP27 telah berakhir pada Minggu 20 November 2022. Kebanyakan ilmuwan iklim frustasi dengan hasilnya. Kenapa?


Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

6 hari lalu

Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

Pengamat mengatakan komitmen dari JETP itu tidak cukup. Karena transisi energi butuh Rp 500 triliun.


AS Akan Tindak Penjahat Lingkungan Perusak Hutan Amazon

6 hari lalu

AS Akan Tindak Penjahat Lingkungan Perusak Hutan Amazon

AS akan menindak penjahat lingkungan di balik deforestasi di Amazon Brasil, dengan hukuman seperti sanksi Magnitsky untuk mengatasi perubahan iklim


Penggugat CLS Karhutla Kalteng Kecewa Peninjauan Kembali Jokowi Dikabulkan MA, Ini Alasannya

6 hari lalu

Penggugat CLS Karhutla Kalteng Kecewa Peninjauan Kembali Jokowi Dikabulkan MA, Ini Alasannya

MA kabulkan peninjauan kembali atas kasus gugatan CLS karhutla Kalimantan Tengah 2015 yang diajukan Jokowi. Pihak penggugat kecewa. Alasannya?


Jumpa Pangeran Brunei, Bamsoet Dukung Kerja sama Hadapi Perubahan Iklim

7 hari lalu

Jumpa Pangeran Brunei, Bamsoet Dukung Kerja sama Hadapi Perubahan Iklim

Indonesia dan Brunei Darussalam dapat mengambil peran transformasi tersebut guna menciptakan pembangunan berkelanjutan.


Soal Kasus Ismail Bolong, YLBHI Cs Sebut Hanya Fenomena Gunung Es

7 hari lalu

Soal Kasus Ismail Bolong, YLBHI Cs Sebut Hanya Fenomena Gunung Es

YLBHI menilai kasus Ismail Bolong bukti bahwa Polri tidak profesional.