Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Minoritas Terdampak Perubahan Iklim, PBB: Australia Melanggar HAM

image-gnews
Suku Aborigin Australia dan Kepulauan Torres Strait memakai pakaian tradisional di depan Gedung Pemerintah setelah tampil dalam upacara penyambutan di Sydney, Australia, 28 Juni 2017. REUTERS
Suku Aborigin Australia dan Kepulauan Torres Strait memakai pakaian tradisional di depan Gedung Pemerintah setelah tampil dalam upacara penyambutan di Sydney, Australia, 28 Juni 2017. REUTERS
Iklan

Catatan dan Seruan untuk Indonesia

Dalam catatan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) dan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), ada empat keunikan dari Keputusan Komite HAM PBB dalam kasus Torres Strait Islanders. Di antaranya adalah kasus ini pertama kalinya penduduk dari pulau berdataran rendah yang rentan dampak perubahan iklim mengajukan tuntutan hukum  ke Badan Traktat HAM PBB. 

"Juga, kasus ini pertama kalinya negara dinyatakan melanggar HAM oleh Badan Traktat HAM PBB dikarenakan tidak memadainya upaya adaptasi perubahan iklim," bunyi bagian dari catatan itu. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebanyak dua catatan lainnya adalah bahwa negara dinyatakan bertanggung jawab atas emisi Gas Rumah Kaca yang diproduksi oleh negara tersebut. Juga, negara
berkewajiban mengambil langkah-langkah positif untuk melindungi hak masyarakat adat atas budaya yang terancam oleh dampak perubahan iklim.

Keduanya lalu meminta pemerintah Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk pulau yang sama rentannya, bahkan lebih tinggi, ikut mencermati putusan itu. Indonesia juga ditekankan sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ke-7 di dunia sehingga perlu mengakselerasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya di pulau-pulau berdataran rendah yang rentan akan dampak perubahan iklim. 

Baca juga:
Bencana Iklim Ancam Belasan Ribu Desa Pesisir dan Sejutaan Nelayan di Indonesia

Keputusan Human Rights Committee dalam kasus Pulau Selat Torres perlu dijadikan momentum bagi pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil mewujudkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih ambisius dan responsif. "Menunda untuk melakukan mitigasi dan adaptasi yang memadai, berpotensi untuk menimbulkan ancaman pelanggaran HAM oleh negara," kata mereka.

Berikut ini seruan yang dibuat IOJI dan ICEL dalam pernyataan bersama yang mereka buat menindaklanjuti kasus Torres Straits Islanders:

1. Untuk Pemerintah Indonesia:

perlu meningkatkan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berdasarkan kajian komprehensif tentang dampak perubahan iklim yang melibatkan masyarakat terdampak (genuine participation) dengan metode yang teruji secara ilmiah. Langkah ini perlu dikomunikasikan secara berkala dengan transparan dan akuntabel. Lebih dari itu, guna menjalankan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, Pemerintah Indonesia perlu menetapkan ekosistem karbon biru dan hutan sebagai critical natural capital yang tidak bisa dipindahkan (irreplaceable) dan tidak bisa digantikan (non-substitutable) dalam rangka menjamin pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penetapan ini harus diiringi dengan pembentukan dan pelaksanaan instrumen dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang kuat.

2. Untuk hakim:

perlu mengakomodir pertimbangan hukum terkait dampak perubahan iklim secara ilmiah, serta menghubungkan kausalitas antara HAM dan perubahan iklim dalam putusannya. Untuk itu, diharapkan hakim merujuk dan mereferensikan pada dokumen hukum relevan, salah satunya kasus Torres Straits Islanders.

3. Untuk akademisi/komunitas ilmiah:

mengarusutamakan diskursus dan penelitian terkait dampak perubahan iklim utamanya pada masyarakat terdampak langsung.

4. Untuk LSM dan masyarakat sipil:

Bersama-sama mengawal komitmen dan target perubahan iklim Indonesia, memberikan pemahaman tentang hak-hak dasar kepada masyarakat terdampak dan melakukan upaya pendampingan kepada masyarakat terdampak yang sedang membela hak-hak nya dari potensi pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementan Bakal Lakukan Investigasi dan Penutupan Sumber Ternak Impor Imbas Sapi Hidup Australia Mati di Atas Kapal

1 hari lalu

Petugas menurunkan sapi impor dari Australia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 15 April 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Kementan Bakal Lakukan Investigasi dan Penutupan Sumber Ternak Impor Imbas Sapi Hidup Australia Mati di Atas Kapal

Kementan akan berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia untuk melakukan investigasi terkait kasus tersebut di Indonesia.


Jakarta dan Banten Masuki Puncak Kemarau pada Agustus 2024, Mundur Akibat Gejolak Iklim

2 hari lalu

Ilustrasi kekeringan: Warga berjalan di sawah yang kering akibat kemarau di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan/ama.
Jakarta dan Banten Masuki Puncak Kemarau pada Agustus 2024, Mundur Akibat Gejolak Iklim

Jakarta dan Banten diperkirakan memasuki musim kemarau mulai Juni mendatang, dan puncaknya pada Agustus. Sedikit mundur karena anomali iklim.


Ambil Alih Pengaturan Ruang Udara di Natuna dari Singapura, RI Masih Kuasai FIR Australia dan Timor Leste

3 hari lalu

Petugas Airnav memantau pergerakan pesawat di menara kontrol Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Jumat 29 April 2022. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergerakan penumpang angkutan umum di semua moda transportasi mengalami peningkatan pada H-5 Lebaran 2022. Sementara itu, secara kumulatif sejak H-7 Lebaran 2022 pergerakan penumpang transportasi udara tercatat merupakan yang tertinggi. TEMPO/Subekti.
Ambil Alih Pengaturan Ruang Udara di Natuna dari Singapura, RI Masih Kuasai FIR Australia dan Timor Leste

Indonesia mengambil alih pengaturan ruang udara di Kepri dan Natuna dari Singapura, namun masih menguasai FIR wilayah Australia dan Timor Leste


Kemendikbudristek dan Australia Kerja Sama Luncurkan Program INOVASI Fase Ketiga

6 hari lalu

Peluncuran program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) fase ketiga, pada 21Maret 2024 di Jakarta. Ini merupakan kemitraan pendidikan antara Pemerintah Australia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Kemendikbudristek dan Australia Kerja Sama Luncurkan Program INOVASI Fase Ketiga

Program INOVASI fase ketiga merupakan kemitraan bidang pendidikan antara kedua negara untuk meningkatkan pembelajaran dan keterampilan murid SD.


Australia Perketat Aturan Visa Pelajar, Ini Ketentuan Barunya

6 hari lalu

ilustrasi visa (pixabay.com)
Australia Perketat Aturan Visa Pelajar, Ini Ketentuan Barunya

Australia akan memperketat aturan visa bagi pelajar asing setelah angka migrasi kembali mencapai rekor tinggi.


Petinggi Kantor Berita ABC Australia Dituntut Mundur karena Pecat Jurnalis Pengkritik Israel

8 hari lalu

Antoinette Lattouf. Dok. Antoinette Lattouf
Petinggi Kantor Berita ABC Australia Dituntut Mundur karena Pecat Jurnalis Pengkritik Israel

Staf lembaga penyiaran publik Australia ABC menuntut pengunduran diri kepala konten, Chris Oliver-Taylor atas pemecatan jurnalis Antoinette Lattouf


Pesawat Jetstar Tujuan Bali dari Melbourne Putar Balik Gara-gara Penumpang Mengamuk

8 hari lalu

Jetstar Asia menambah penerbangandari Singapura ke Jakarta
Pesawat Jetstar Tujuan Bali dari Melbourne Putar Balik Gara-gara Penumpang Mengamuk

Seorang penumpang Jetstar mengamuk di dalam pesawat hingga menyebabkan penerbangan tujuan Bali itu dibatalkan.


Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

8 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.


13 Persen Resort Ski Dunia Diprediksi Gundul dari Salju Pada 2100

8 hari lalu

Australia dalam sepekan harus menyiapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona di resor ski. Foto: @thredboresort
13 Persen Resort Ski Dunia Diprediksi Gundul dari Salju Pada 2100

Studi hujan salju di masa depan mengungkap ladang ski dipaksa naik ke dataran lebih tinggi dan terpencil. Ekosistem pegunungan semakin terancam.


Petinggi HAM PBB: Pembatasan Bantuan di Gaza oleh Israel adalah Kejahatan Perang

8 hari lalu

Ekspresi warga Palestina saat membawa sekarung tepung yang diambil dari truk bantuan di dekat pos pemeriksaan Israel, ketika menghadapi krisis kelaparan, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza, 19 Februari 2024. REUTERS/Kosay Al Nemer
Petinggi HAM PBB: Pembatasan Bantuan di Gaza oleh Israel adalah Kejahatan Perang

Petinggi HAM PBB mengatakan pembatasan bantuan kemanusiaan oleh Israel ke Gaza kemungkinan termasuk kejahatan perang.