TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia akan mampu mencapai target netralitas karbon pada 2060. Saat itu, potensi energi baru dan terbarukan yang akan digunakan bahkan bisa memangkas biaya listrik rata-rata lebih dari 20 persen dan menghindari potensi pajak karbon sebesar US$1,3 miliar. Pembandingnya adalah business as usual yang tidak membatasi emisi.
Pemodelan oleh Wärtsilä menunjukkan kemampuan itu jika memasukkan sistem energi yang didukung mesin penyeimbang jaringan listrik (kapasitas fleksibilitas) dan penyimpanan energi (baterai). Bahkan mampu menjawab tantangan kebutuhan listrik Indonesia yang naik 4 persen per tahun, tanpa menambah biaya produksi listrik.
Baca juga:
Dosen dari 7 Politeknik Belajar PLTS di Bali, Siap Bukka Program D4 Energi Terbarukan
Inovasi yang ditawarkan Wärtsilä dalam pemodelan itu adalah penggunaan teknologi mesin berbahan bakar gas alam sebagai 'ballancer' dari penggunaan energi baru dan terbarukan. Tidak seperti turbin, Mesin Gas Wärtsilä diklaim bisa membantu menggantikan suplai listrik yang dibutuhkan setiap saat bangkitan energi baru dan terbarukan tidak memadai (intermittent), semisal ada tutupan awan untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau angin yang tiba-tiba tak bertiup untuk PLTB.
"Jadi kami mengajak pelaku industri energi listrik untuk tidak perlu takut transisi ke energi terbarukan yang selama ini hanya dikenal bakal mahal," kata Direktur Penjualan Wärtsilä Energy, Febron Siregar, saat mengungkap hasil studi pemodelan sistem energi tersebut kepada Tempo.co pada Senin, 7 November 2022.
Seluruhnya ada empat skenario transisi energi yang dibuat perusahaan yang fokus di bidang energi dan maritim ini. Pertama, skenario ‘Business As Usual’ hingga 2060. Lalu, skenario yang lain, ‘Pengurangan Emisi 50 persen’ dan ‘Pengurangan Emisi 80 persen’ yang mampu mencapai pengurangan emisi masing-masing sebesar 50 dan 80 persen pada 2060 jika dibandingkan dengan skenario yang tanpa perubahan.
Adapun yang terakhir adalah skenario ‘Netralitas Karbon’ pada 2060. Ini artinya emisi karbon nol secara netto seperti yang menjadi target pemerintah Indonesia saat ini.
Pulau Sulawesi dan PLTS Sebagai Model
Wärtsilä menggunakan Pulau Sulawesi dalam pemodelannya, sebagai contoh transisi energi Indonesia. Menurut Febron, seperti yang juga telah dipublikasikan dalam laporan "Meninjau Ulang Energi di Asia Tenggara" pada tahun ini juga, pemodelan yang dirancang untuk Pulau Sulawesi itu dapat diterapkan secara menyeluruh di Indonesia karena karakteristiknya serupa dengan visi energi hijau nasional.
Keempat skenario yang dirancang Wärtsilä menggarisbawahi bahwa teknologi fleksibilitas, dalam hal ini mencakup penyimpanan energi dan mesin penyeimbang, adalah inovasi penting untuk membuat energi terbarukan menjadi sumber energi yang dominan. Dan, untuk mencapai netralitas karbon di Pulau Sulawesi pada 2060, menurut pemodelan, diperlukan penyeimbangan jaringan listrik oleh fleksibilitas mesin-mesin berdaya 800 MW pada 2030 dan penyimpanan energi sebesar 800 MW pada 2035.
"Angka itu 63 persen lebih tinggi daripada mesin baru berkapasitas 490 MW yang dialokasikan ke Pulau Sulawesi sebagai bagian dari Rencana Upaya Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) nasional pada 2030," bunyi isi laporan.
Lalu, target PLTS yang ada di Sulawesi saat ini harus ditingkatkan empat kali lipat menjadi 1.200 MW pada 2030. Hasilnya, sektor energi di seluruh pulau itu dapat mencapai netralitas karbon dengan beralih ke 94 persen sistem energi yang terbarukan pada 2060. Bonusnya, per 2060 itu pula, biaya listrik rata-rata terpangkas sebesar 23 persen dan terhindar dari pajak karbon senilai US$1,3 miliar per tahun.
Baca juga:
Berharap PLTS Bisa Bertahan Puluhan Tahun
CATATAN:
Artikel ini telah diubah pada Rabu 30 November 2022, pukul 18.40 WIB, untuk memperbaiki penulisan nama Direktur Penjualan Wärtsilä Energy, Febron Siregar.
