Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SAFEnet Ajak Kelompok Rentan Tingkatkan Kapasitas Menghadapi Serangan Digital

image-gnews
Ilustrasi hacker. mic.com
Ilustrasi hacker. mic.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) meluncurkan hasil riset keamanan digital bagi kelompok rentan dan berisiko tinggi dengan judul “Sudah Rentan, Kurang Waspada Pula” secara daring, Jumat, 11 November 2022. 

Ketua SAFFEnet, Damar Juniarto, mengatakan pihaknya tidak hanya berhenti pada persoalan tingginya serangan yang telah terjadi selama ini. "Tetapi bagaimana kita mengukur diri, masyarakat sipil apakah mampu menghadapi serangan-serangan tersebut dan kemudian dan bertahan terhadap gempuran tersebut,” ujarnya.

Ia berharap, hasil riset bisa berguna pada pengguna berisiko tinggi serta keseluruhan masyarakat sipil yang ada di Indonesia.

Anton Muhajir, koordinator riset, mengajak kelompok rentan dan berisiko tinggi meningkatkan kapasitas untuk menghadapi serangan digital. Upaya membentuk aliansi strategis dan memperkuat jaringan bisa menjadi teman yang membantu menghadapi berbagai kejadian.

“Isu keamanan digital baru di Indonesia. Maka, butuh kekuatan jejaring dan punya akses banyak bisa membantu jika terjadi sesuatu,” jelasnya.

Pada riset, kelompok yang dimaksud dibagi menjadi  enam, yaitu penggiat yang menyuarakan kasus Papua, lingkungan, LGBTQ, jurnalis, demokrasi & HAM, dan perempuan.

SAFEnet melihat maraknya serangan digital ke kelompok masyarakat sipil tidak hanya pada mereka yang bekerja di isu antikorupsi, tapi hampir di semua isu yang terkait dengan hak asasi manusia.

Tahun ini per November, data SAFENet menunjukkan sekitar 260 insiden serangan digital. Untuk tahun 2020 sebanyak 147 kejadian dan 2021 sebanyak 193 serangan. “Data menunjukkan serangan  makin banyak terutama terjadi kepada kelompok rentan dan beresiko tinggi,” jelasnya.

Riset dilakukan di Medan, Jakarta, Pontianak, Banjarmasin, Kendari, Mataram, Ambon, Papua dan Denpasar dengan metode diskusi kelompok, wawancara mendalam dan observasi.

Adanya momentum tertentu membuat serangan digital semakin banyak, seperti saat revisi UU KPK 2019, pengesahan UU Cipta Kerja 2020, tes wawasan kebangsaan 2021, wacana perpanjangan periode jabatan 2022, pride month dan pernyataan kontroversial tentang LGBTQ. 

Anton menyatakan tahun ini serangan terbanyak terjadi pada bulan Oktober, yang menyasar kelompok jurnalis Narasi. SAFEnet memilih tidak menduga-duga mengenai pelaku serangan tersebut. “Dari para narasumber menduga terkait dengan state aktor, aparat. Kita tidak bisa membuktikan itu,” jelas Anton.

Ia juga memperlihatkan contoh serangan kepada tiap kelompok yang terbagi serangan halus dan kasar. “Papua dapat serangan paling lengkap,” jelas Anton.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Serangan halus yang ditujukan kepada pegiat kasus Papua tercatat ada trolling, sekstorsi, impersonasi dan intimidasi. Sedangkan bentuk secara kasar adalah DDos Attack, pemutusan kabel, robocall, zoom bombing hingga pencurian laptop. “Pemutusan kabel internet hal baru kami tahu dan pencurian laptop. Biasanya diputus di wilayah tertentu,” kata Anton. 

Sedangkan serangan halus pada jurnalis berupa doxing dan trolling, secara kasar berupa DDos dan peretasan akun.

Trolling adalah komentar yang mendiskreditkan, menghina dan membabi buta. Sekstorsi adalah menerima telepon nomor tak dikenal, begitu diangkat, pemilik no telp adalah perempuan yang melakukan video call mesum dan divideokan.

Percakapan direkam oleh pelaku, dan kemudian menjadi alat untuk mengancam korban. Korban akan diancam dengan foto atau video dia. Sedangkan, DDos attack merupakan serangan terhadap website 

Kasus Jurnalis Narasi

Laban Laisilla, dari Narasi, menceritakan kejadian menimpa tempatnya bekerja. Dia meyakini serangan dilakukan dengan sistematis, menyasar 37 orang Narasi. Terduga pelaku menggunakan alat yang hampir serupa dan waktu juga berdekatan semua. 

“Kita tidak bisa menunjuk pada institusi tertentu. Saya punya kekhawatiran kita harus menyusun langkah bersama menghadapi yang begini. Ini adalah kejahatan besar yang harus kita hadapi bersama,” kata Laban. 

Kasus yang menimpa jurnalis atau media memang sudah beberapa kali terjadi. Narasi sendiri tidak ragu meminta polisi mengungkap siapa pelaku peretasan ini. “Sudah beberapa kali kasus peretasan atau DDos yang dihadapi oleh media selalu mentok. Tirto dan Tempo mentok, dengan alasan tidak diberi akses. Narasi membuka akses seluas-luasnya,” kata Laban.

Ia juga menceritakan adanya serangan ke Batam News sehingga tidak beroperasi selama sepekan akibat serangan yang diduga akibat memberitakan tentang imigrasi dan bea cukai. 

Serangan itu membuat Narasi sadar tidak memiliki standar keamanan digital yang mumpuni, dan kini berupaya menyusun SOP untuk setiap kru di perusahaan agar langkah ke depan lebih tertata rapi. 

Baca:
Trending Warganet #BlokirKominfo, SAFENet: Masyarakat Kecewa

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Semakin Banyak Orang Mengakses Berita dari TikTok, Bagaimana Nasib Bisnis Media Massa?

7 jam lalu

Ilustrasi TikTok. shutterstock.com
Semakin Banyak Orang Mengakses Berita dari TikTok, Bagaimana Nasib Bisnis Media Massa?

Riset menyebut semakin banyak orang mengakses berita dari media sosial TikTok.


Riset Celios: Indonesia Berpotensi Krisis Karbon Biru Akibat Ekspor Pasir Laut

3 hari lalu

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Riset Celios: Indonesia Berpotensi Krisis Karbon Biru Akibat Ekspor Pasir Laut

Celios merilis laporan terbaru terkait Keputusan Pemerintah ihwal pembukaan kembali keran ekspor pasir laut.


Riset BRIN: Perubahan Peran Kapal Pinisi Ancam Pelestarian Pengetahuan Lokal dan Budaya

9 hari lalu

Warga melihat Kapal Pinisi yang ditarik ke laut saat prosesi peluncuran perahu (annyorong lopi) di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 11 Desember 2023. Pemerintah Kota Makassar meresmikan dua unit Kapal Pinisi yang dibuat dengan anggaran Rp7,99 miliar sebagai media atraksi wisata dan budaya serta edukasi sejarah dan menjadi salah satu program prioritas pemerintah setempat dalam memajukan sektor pariwisata di daerah itu. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Riset BRIN: Perubahan Peran Kapal Pinisi Ancam Pelestarian Pengetahuan Lokal dan Budaya

Kapal pinisi asli secara historis digunakan oleh masyarakat Bugis Makassar untuk perdagangan antarpulau dan telah mengalami transformasi.


Riset Bank Mandiri: Kecenderungan Menabung Warga Kelas Bawah RI Turun Drastis

10 hari lalu

Ilustrasi menabung atau tabungan. Shutterstock
Riset Bank Mandiri: Kecenderungan Menabung Warga Kelas Bawah RI Turun Drastis

RIset Bank Mandiri mencatat kecenderungan menabung warga kelas bawah turun drastis.


Buruh Ungkap Gaji Perusahaan di Bawah UMR Dijerat dengan Pasal UU ITE yang Sudah Tidak Berlaku

17 hari lalu

Ilustrasi penjara. Sumber: aa.com.tr
Buruh Ungkap Gaji Perusahaan di Bawah UMR Dijerat dengan Pasal UU ITE yang Sudah Tidak Berlaku

Septia Dwi Pertiwi, buruh perusahaan harus mendekam di penjara gara-gara mengungkap gaji di bawah UMR. Dijerat pasal UU ITE yang tidak berlaku.


Hasil Riset Mekari: Software Berbasis Cloud Dongkrak Efektivitas Perusahaan

22 hari lalu

Ilustrasi Alibaba Cloud LLM open-source yang sedang digunakan. (ANTARA/HO-Alibaba Cloud)
Hasil Riset Mekari: Software Berbasis Cloud Dongkrak Efektivitas Perusahaan

Studi juga menunjukkan mayoritas perusahaan antusias menggunakan software berbasis cloud dalam dua tahun ke depan.


BEM UNM Sukses Gelar Seminar Riset Nasional: Membangun Budaya Riset di Kalangan Mahasiswa

58 hari lalu

Seminar Riset Nasional Universitas Negeri Makassar
BEM UNM Sukses Gelar Seminar Riset Nasional: Membangun Budaya Riset di Kalangan Mahasiswa

Seminar Riset Nasional ini dibuka secara resmi oleh Rektor UNM, Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn.


Peneliti BRIN Dorong Penggunaan Teknologi Terahertz, Dapat Kirim Data Secepat Kilat

59 hari lalu

Peneliti Pusat Riset Elektronika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Hana Arisesa menjelaskan terahertz (THz) dapat menjadi teknologi potensial yang dapat diimplementasikan di Indonesia. Dok. Humas BRIN
Peneliti BRIN Dorong Penggunaan Teknologi Terahertz, Dapat Kirim Data Secepat Kilat

BRIN sebagai orkestrator riset nasional perlu berperan sebagai pendorong riset terahertz tingkat nasional bahkan global.


SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

20 Juli 2024

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

SAFEnet berencana menggugat Menkominfo dan Kepala BSSN dalam kaitan peretasan PDN


SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

19 Juli 2024

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

SAFEnet meminta pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan BSSN atas peretasan pada Pusat Data Nasional.