Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama (kiri-kanan) Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Damodardas Modi, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Italia Giorgona Meloni dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengangkat cangkulnya usai menanam pohon mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai pada hari kedua KTT G20 Indonesia di Denpasar, Bali, Rabu 16 November 2022. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo bersama (kiri-kanan) Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Damodardas Modi, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Italia Giorgona Meloni dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengangkat cangkulnya usai menanam pohon mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai pada hari kedua KTT G20 Indonesia di Denpasar, Bali, Rabu 16 November 2022. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Diplomasi mangrove  Presiden Joko Widodo yang membawa pemimpin negara dan delegasi KTT G20 menanam mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar menuai kritik. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Parid Ridwanuddin mengatakan mangrove sering dijadikan “barang dagangan” di sejumlah forum internasional.

“Di forum-forum internasional mangrove itu jadi barang dagangan atau barang jualan kami menyebutnya begitu,” ucapnya kepada Tempo, Rabu, 16 November 2022.

Menurut dia, apa yang dilakukan Jokowi bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah. Parid mengatakan rehabilitasi mangrove yang didorong oleh pemerintah bertabrakan dengan rencana pemerintah sendiri seperti melanjutkan proyek reklamasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada 2022, Walhi mencatat proyek reklamasi di Indonesia yang eksisting seluas 79.348 hektar dan akan terus dibangun seluas 2.698.734,04 hektar. Luasan tersebut berdasarkan data yang tercatat dalam dokumen Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di 22 provinsi di Indonesia. Hutan mangrove di berbagai wilayah pesisir di Indonesia hancur dan rusak oleh proyek reklamasi.

Baca juga:Diplomasi Mangrove Jokowi di KTT G20, Ini Fakta Mengenai Mangrove

Keberadaan mangrove semakin berkurang tiap tahunnya. Merujuk data FAO yang diterbitkan pada 2007 dalam dokumen The World's Mangroves 1980-2005, FAO melaporkan penurunan luasan hutan mangrove yang sangat signifikan. Dari 1990 ke 2000, telah hilang seluas 35.000 hektare.

Rinciannya, pada 1980, luasan mangrove tercatat seluas 4.200.000 hektare. Pada 1990, semakin menurun menjadi 3.500.000 hektare. Pada 2000, tercatat luasanya hanya 3.150.000.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Semakin ke sini, luasan hutan mangrove semakin terkikis. Pada 2005, tercatat hanya 2.900.000 hektare. Dari 2000 ke 2005 telah hilang seluas 50.000 hektare. Artinya, dalam rentang waktu 1980-2005, telah hilang hutan mangrove seluas 1.300.000 hektare. 

Berdasarkan data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020, total luasan hutan mangrove tercatat seluas 2.515.943,31 hektar. "Data ini menggambarkan kondisi mangrove di Indonesia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Kondisi itu juga diperparah dengan ketidakseriusan pemerintah dengan menerbitkan aturan yang justru mengancam keberadaan hutan mangrove. Pada akhir 2020 lalu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 5 UU Cipta Kerja tersebut mengatur tentang panas bumi melegalkan tambang panas bumi di wilayah perairan. Hal ini, kata dia, akan menghancurkan hutan mangrove di Indonesia. "Ini melegalkan perusakan mangrove untuk pembangunan proyek strategis nasional," ujarnya.

Parid mengatakan hingga saat ini hutan mangrove tidak lepas dari ancaman WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Di kawasan hutan mangrove tercatat luasan tambang mencapai 48.456,62 hektare. Dia pun mendesak pemerintah untuk berani merevisi sejumlah aturan yang menghamba rehabilitasi mangrove.

Sebab, keberadaan mangrove amat penting. Mangrove dapat mencegah erosi pantai dan salah satu sarana yang sangat penting untuk menyelamatkan garis pantai dari perairan laut. Manfaat lainnya, mangrove dapat menjadi katalis tanah dan air laut, menjadi habitat yang nyaman bagi makhluk hidup atau organisme lain, menjadi sumber pakan ternak, dapat mencegah pemanasan global, menjaga kualitas air dan udara.

“Yang seharusnya dilakukan pemerintah bukan hanya mengajak pemimpin negara-negara lain menanam sehabis itu selesai. Tetapi, lebih dari itu merevisi aturan yang bisa merusak mangrove,” ucapnya.

Zahrani Jati Hidayah | Devy Ernis

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

15 jam lalu

Pengrajin membuat kerajinan daur ulang sampah di Bank Sampah Persatuan, Pondok Kelpa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Bank Sampah yang di dirikan pada 2019 ini memperkerjakan sejumlah ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari olahan sampah plastik yang dijadikan menjadi tas, lampu hias hingga berbagai ornamen dan memiliki nilai jual mulai dari 30 ribu hingga 130 ribu per produknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.


Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

18 jam lalu

Warga Desa Pakel, Banyuwangi, saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Surabaya, Rabu, 13 Desember 2023. Dok TeKAD GARUDA
Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

Walhi Jawa Timur mencatat sudah ada puluhan kasus intimidasi dan kriminalisasi oleh PT Bumi Sari terhadap warga Desa Pakel, buntut konflik agraria.


Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

3 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

6 hari lalu

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) klaim panen jagung di lahan food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah.


Petani Pakel Diduga Dipukul hingga Pingsan, Walhi Jawa Timur Tuding PT Bumi Sari Kerap Meneror Warga

7 hari lalu

Ilustrasi Pengeroyokan.
Petani Pakel Diduga Dipukul hingga Pingsan, Walhi Jawa Timur Tuding PT Bumi Sari Kerap Meneror Warga

Komplotan orang diduga preman dan sekuriti PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses mengeroyok satu petani di Desa Pakel, Banyuwangi


Disorot NASA, Apakah Pembangunan IKN Merusak Lingkungan?

7 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Disorot NASA, Apakah Pembangunan IKN Merusak Lingkungan?

Sorotan NASA soal penyusutan kawasan hutan selama pembangunan IKN menuai respons dari banyak kalangan. Apakah pembangunan IKN merusak lingkungan?


Petani Desa Pakel Banyuwangi Diduga Dikeroyok Preman dan Sekuriti PT Bumi Sari, Ini Kata Walhi Jatim

7 hari lalu

Peserta aksi mogok makan menuntut pembebasan tiga petani pakel yang ditangkap secara paksa, aksi ini berlangsung di depan Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari 2023. Mulai pukul 10:30, massa mulai aktif membentangkan poster tuntutan sampai memajang surat pernyataan dari beberapa elemen yang terlibat. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Petani Desa Pakel Banyuwangi Diduga Dikeroyok Preman dan Sekuriti PT Bumi Sari, Ini Kata Walhi Jatim

Sebelum dugaan penganiayaan ini terjadi, Wahyu menyebut sejak dulu PT Bumi Sari kerap meneror warga Desa Pakel.


Pertamina Rehabilitasi Mangrove di NTT

8 hari lalu

Pertamina Rehabilitasi Mangrove di NTT

Pertamina melalui Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Hutan Pertamina, pulihkan lingkungan melalui rehabilitasi mangrove di Nusa Tenggara Timur (NTT).


Bangun Pembangkit hingga Suplai Material, Walhi Prediksi Lingkungan Sekitar IKN Tambah Rusak

8 hari lalu

PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektare. Total panel surya yang digunakan dalam PLTS tersebut mencapai 21.600 panel surya. ANTARA/HO-PLN
Bangun Pembangkit hingga Suplai Material, Walhi Prediksi Lingkungan Sekitar IKN Tambah Rusak

Walhi memprediksi kerusakan lingkungan di sekitar IKN akan semakin parah buntut banyak proyek seperti pembangkit listrik hingga suplai material.


Tanggapi Kritik Walhi, Bappenas; IKN Sepenuhnya Gunakan Energi Terbarukan pada 2045

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tanggapi Kritik Walhi, Bappenas; IKN Sepenuhnya Gunakan Energi Terbarukan pada 2045

IKN disebut akan sepenuhnya menggunakan energi terbarukan pada 2045.