Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

Reporter

Editor

Devy Ernis

Presiden Joko Widodo bersama (kiri-kanan) Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Damodardas Modi, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Italia Giorgona Meloni dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengangkat cangkulnya usai menanam pohon mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai pada hari kedua KTT G20 Indonesia di Denpasar, Bali, Rabu 16 November 2022. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Diplomasi mangrove  Presiden Joko Widodo yang membawa pemimpin negara dan delegasi KTT G20 menanam mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar menuai kritik. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Parid Ridwanuddin mengatakan mangrove sering dijadikan “barang dagangan” di sejumlah forum internasional.

“Di forum-forum internasional mangrove itu jadi barang dagangan atau barang jualan kami menyebutnya begitu,” ucapnya kepada Tempo, Rabu, 16 November 2022.

Menurut dia, apa yang dilakukan Jokowi bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah. Parid mengatakan rehabilitasi mangrove yang didorong oleh pemerintah bertabrakan dengan rencana pemerintah sendiri seperti melanjutkan proyek reklamasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada 2022, Walhi mencatat proyek reklamasi di Indonesia yang eksisting seluas 79.348 hektar dan akan terus dibangun seluas 2.698.734,04 hektar. Luasan tersebut berdasarkan data yang tercatat dalam dokumen Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di 22 provinsi di Indonesia. Hutan mangrove di berbagai wilayah pesisir di Indonesia hancur dan rusak oleh proyek reklamasi.

Baca juga:Diplomasi Mangrove Jokowi di KTT G20, Ini Fakta Mengenai Mangrove

Keberadaan mangrove semakin berkurang tiap tahunnya. Merujuk data FAO yang diterbitkan pada 2007 dalam dokumen The World's Mangroves 1980-2005, FAO melaporkan penurunan luasan hutan mangrove yang sangat signifikan. Dari 1990 ke 2000, telah hilang seluas 35.000 hektare.

Rinciannya, pada 1980, luasan mangrove tercatat seluas 4.200.000 hektare. Pada 1990, semakin menurun menjadi 3.500.000 hektare. Pada 2000, tercatat luasanya hanya 3.150.000.

Semakin ke sini, luasan hutan mangrove semakin terkikis. Pada 2005, tercatat hanya 2.900.000 hektare. Dari 2000 ke 2005 telah hilang seluas 50.000 hektare. Artinya, dalam rentang waktu 1980-2005, telah hilang hutan mangrove seluas 1.300.000 hektare. 

Berdasarkan data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020, total luasan hutan mangrove tercatat seluas 2.515.943,31 hektar. "Data ini menggambarkan kondisi mangrove di Indonesia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Kondisi itu juga diperparah dengan ketidakseriusan pemerintah dengan menerbitkan aturan yang justru mengancam keberadaan hutan mangrove. Pada akhir 2020 lalu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 5 UU Cipta Kerja tersebut mengatur tentang panas bumi melegalkan tambang panas bumi di wilayah perairan. Hal ini, kata dia, akan menghancurkan hutan mangrove di Indonesia. "Ini melegalkan perusakan mangrove untuk pembangunan proyek strategis nasional," ujarnya.

Parid mengatakan hingga saat ini hutan mangrove tidak lepas dari ancaman WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Di kawasan hutan mangrove tercatat luasan tambang mencapai 48.456,62 hektare. Dia pun mendesak pemerintah untuk berani merevisi sejumlah aturan yang menghamba rehabilitasi mangrove.

Sebab, keberadaan mangrove amat penting. Mangrove dapat mencegah erosi pantai dan salah satu sarana yang sangat penting untuk menyelamatkan garis pantai dari perairan laut. Manfaat lainnya, mangrove dapat menjadi katalis tanah dan air laut, menjadi habitat yang nyaman bagi makhluk hidup atau organisme lain, menjadi sumber pakan ternak, dapat mencegah pemanasan global, menjaga kualitas air dan udara.

“Yang seharusnya dilakukan pemerintah bukan hanya mengajak pemimpin negara-negara lain menanam sehabis itu selesai. Tetapi, lebih dari itu merevisi aturan yang bisa merusak mangrove,” ucapnya.

Zahrani Jati Hidayah | Devy Ernis

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

1 hari lalu

Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

Menurut Airlangga, saat ini negara adidaya tersebut sudah mulai tertekan akibat dampak perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung selesai.


PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

1 hari lalu

PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

PKS menyatakan kericuhan PT GNI merupakan dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja.


Walhi Sebut 1.839 Bencana di Jawa Sepanjang 2022 Sebagai Bencana Ekologis

2 hari lalu

Walhi Sebut 1.839 Bencana di Jawa Sepanjang 2022 Sebagai Bencana Ekologis

Walhi menilai tingginya angka kejadian bencana di Pulau Jawa bukan hanya disebabkan faktor alam.


Walhi: Bencana di Jawa karena Salah Urus Tata Ruang

2 hari lalu

Walhi: Bencana di Jawa karena Salah Urus Tata Ruang

Jawa menjadi pulau yang menyumbang jumlah bencana terbanyak dibandingkan wilayah lain di Indonesia.


Top 3 Metro: PKS & PSI Kompak, Jagal Wowon Serial Killer & Heru Budi Klop dengan Anies Baswedan Soal Reklamasi Ancol

5 hari lalu

Top 3 Metro: PKS & PSI Kompak, Jagal Wowon Serial Killer & Heru Budi Klop dengan Anies Baswedan Soal Reklamasi Ancol

Top 3 Metro: PKS & PSI Kompak Jalan Berbayar, Jagal Wowon Serial Killer & Heru Budi Klop dengan Anies Baswedan Reklamasi Ancol


Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

6 hari lalu

Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

Dalam turunan UU Cipta Kerja, tugas KPH kini hanya sebatas fasilitator dan administrator pengelolaan hutan.


Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

6 hari lalu

Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

Lucy Kurniasari mengaku komisinya tidak pernah dlibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan maupun RUU Cipta Kerja


Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

7 hari lalu

Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

Kasus Surya Darmadi hanya satu dari sekian permasalahan dalam tata kelola perkebunan sawit.


Bentrokan Maut Karyawan PT GNI: Begini Kata Kapolri, Menaker, Walhi hingga Partai Buruh

9 hari lalu

Bentrokan Maut Karyawan PT GNI: Begini Kata Kapolri, Menaker, Walhi hingga Partai Buruh

Bentrokan karyawan PT GNI menuai sejumlah respons dari Kapolri hingga Partai Buruh. Walhi Sulteng desak perusahaan tambang tersebut ditutup.


Luhut Sampaikan Hasil Pertemuan G20, RI Dapat Investasi USD 309,4 Miliar

9 hari lalu

Luhut Sampaikan Hasil Pertemuan G20, RI Dapat Investasi USD 309,4 Miliar

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut hasil pertemuan G20 yang diselenggarakan di Bali pada November 2022 memberikan angin segar bagi Indonesia.