Mitra Asing Elon Musk dalam Pembelian Twitter Dipantau Pemerintah AS

TEMPO.CO, Jakarta - Akuisisi Twitter oleh Elon Musk menyebabkan pemerintah AS harus meninjau kembali sepak terjang mitra investasi asing Musk. Pemerintah meminta perincian lebih lanjut tentang perjanjian pribadi Musk dengan investor internasional yang memegang saham di perusahaan tersebut, termasuk Pangeran Al Waleed bin Talal Al Saud dari Arab Saudi dan Otoritas Investasi Qatar. Bahkan, transaksi bisnis Musk di Ukraina dan Cina juga menarik perhatian untuk dilirik.

Awal pekan ini, Menteri Keuangan Janet Yellen, yang juga ketua Komite Investasi Asing di AS (CFIUS), mengatakan bahwa dia tidak melihat ada dasar untuk menyelidiki akuisisi Twitter oleh Musk. Namun, adanya arahan Presiden Joe Biden menyatakan bahwa hubungan Musk dengan negara lain layak untuk dilihat. Pihak lain, Senator Chris Murphy (D-CT) juga meminta CFIUS untuk menyelidiki saham Arab Saudi di Twitter.  “CFIUS dirancang untuk meninjau transaksi seperti ini.”

Sedangkan di parlemen, sejumlah anggota termasuk Richard Blumenthal (D-CT), Dianne Feinstein (D-CA), Elizabeth Warren (D-MA), Ed Markey (D-MA), Ben Ray Luján (D-NM), dan Cory Booker (D-NJ), juga mendorong Komisi Perdagangan Federal untuk mengambil tindakan terhadap Twitter.

Para senator meminta Komisioner Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, Lina Khan, untuk menyelidiki apakah Twitter milik Musk telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada surat yang dikirimkan, mereka menyatakan Musk telah mengambil langkah-langkah mengkhawatirkan yang telah merusak integritas dan keamanan platform. Surat tersebut merujuk ke Twitter Blue Musk dengan verikasi berlangganan yang ditarik Twitter setelah marak dengan akun terverifikasi palsu. Musk berencana mengaktifkan kembali Blue dengan verifikasi akhir bulan ini.

Twitter dikabarkan siap untuk mematuhi ketentuan penyelesaian yang dicapai dengan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat awal tahun ini atas klaim yang menggunakan informasi pribadi untuk menjual iklan bertarget. 

Seperti yang dilaporkan oleh Alex Heath dari The Verge, pengacara Twitter telah memperingatkan bahwa perusahaan dapat menghadapi denda miliaran jika tidak mengikuti perintah persetujuan Komisi Perdagangan.

THE VERGE

Baca:
Elon Musk Pulihkan Akun Twitter Donald Trump Setelah Jajak Pendapat Pribadi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.