Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Reporter

Editor

Devy Ernis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers usai Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Desember 2022. ANTARA/AstridFaidlatulHabibah

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan memiliki program keringanan utang atau crash program, salah satunya menyasar mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah. Kampus perlu mendorong program keringanan utang itu agar tidak terdapat mahasiswa drop out karena alasan keuangan.

Direktur Perumusan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menjelaskan bahwa dalam program itu, terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau uang kuliah hingga 80 persen.

Menurut Encep, pihak kampus atau universitas perlu aktif mendorong mahasiswa yang membutuhkan bantuan untuk mengikuti program keringanan utang. Program itu membuat mahasiswa aktif, maupun mereka yang telah keluar kampus, dapat tetap memenuhi kewajibannya atas uang kuliah. "Ternyata banyak mahasiswa yang perlu bantuan (lewat program) keringanan utang," ujar Encep pada Selasa, 6 Desember 2022.

Baca juga:Kisah Aldilla, Alumni Harvard Law School yang Kini Berkarier di Firma Hukum Ternama

Pada 2022, terdapat 237 mahasiswa yang mengikuti program keringanan utang. Jumlahnya berkurang dari 2021 dengan 254 mahasiswa sesuai berkas kasus piutang negara (BKPN). Mahasiswa debitur program keringanan utang berasal dari berbagai kampus, terbanyak dari Universitas Negeri Malang, yakni 171 mahasiswa.

Lalu terdapat Universitas Tanjungpura 37 mahasiswa, Universitas Negeri Sembilanbelas November Kolaka 23 mahasiswa, dan Politeknik Negeri Jakarta 23 mahasiswa. Peranan kampus menjadi penting dalam menyosialisasikan program tersebut, agar mahasiswa yang kesulitan finansial dapat tetap menyelesaikan kewajibannya.

Selain itu, crash program pun dapat mencegah mahasiswa drop out karena alasan keuangan. Encep pun menjelaskan bahwa program keringanan utang dapat mendukung penurunan outstanding piutang negara dan jumlah BKPN yang ada di Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Hingga 4 Desember 2022, penurunan outstanding utang tercatat telah mencapai Rp 2,97 triliun, dengan penyelesaian 14.494 BKPN. Adapun, penyelesaian 2.121 BKPN tercatat berjalan melalui crash program.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Profil Susilo Wonowidjojo, Bos Gudang Garam yang Digugat Bank OCBC NISP

18 jam lalu

Profil Susilo Wonowidjojo, Bos Gudang Garam yang Digugat Bank OCBC NISP

Presiden Direktur PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo digugat Bank OCBC NISP karena diduga mengemplang utang.


Diduga Mengemplang Utang, Bank OCBC NISP Gugat Konglomerat Ini

18 jam lalu

Diduga Mengemplang Utang, Bank OCBC NISP Gugat Konglomerat Ini

Bank OCBC NISP menggugat secara perdata konglomerat Susilo Wonowidjojo dan pihak-pihak lainnya terkait dugaan pengemplangan utang.


Profil CoHive, Startup Penyedia Coworking Space yang Resmi Gulung Tikar Terlilit Utang

21 jam lalu

Profil CoHive, Startup Penyedia Coworking Space yang Resmi Gulung Tikar Terlilit Utang

Penyedia ruang kerja bersama (coworking space) terbesar di Indonesia ini dinyatakan pailit.


Startup Penyedia Coworking Space CoHive Diputus Pailit oleh PN Jakarta Pusat

22 jam lalu

Startup Penyedia Coworking Space CoHive Diputus Pailit oleh PN Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pailit terhadap startup penyedia ruang kerja berbagi (coworking space), CoHive. Simak putusan lengkapnya.


Pengawasan Rokok Ilegal di Jawa Timur, Bea Cukai: Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 103 M

1 hari lalu

Pengawasan Rokok Ilegal di Jawa Timur, Bea Cukai: Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 103 M

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Askolani mengungkap hasil pengawasan rokok ilegal sepanjang 2022 di Provinsi Jawa Timur.


Kemenkeu Sebut Kawasan Industri Tembakau Sumenep Bisa Tekan Penjualan Rokok Ilegal

1 hari lalu

Kemenkeu Sebut Kawasan Industri Tembakau Sumenep Bisa Tekan Penjualan Rokok Ilegal

Menurut Kemenkeu, banyak kemudahan yang akan diperoleh pengusaha industri hasil tembakau yang berada di KIHT.


Puluhan Mahasiswa Unesa Magang Setahun di Bandara Internasional Tokyo

1 hari lalu

Puluhan Mahasiswa Unesa Magang Setahun di Bandara Internasional Tokyo

Sebanyak 29 mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Jepang, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengikuti program magang di Bandara Internasional Tokyo


Ekonomi Indonesia Tahan Badai: Kenali Analisis Fundamental dan Cara Melakukannya

2 hari lalu

Ekonomi Indonesia Tahan Badai: Kenali Analisis Fundamental dan Cara Melakukannya

Mengutip laman Kemenkeu, fundamental ekonomi Indonesia adalah segala hal yang mendasar dan menjadi elemen yang penting dalam roda kegiatan ekonomi


Pelaku Usaha Optimistis, PMI Sektor Manufatur Januari 2023 Meningkat

2 hari lalu

Pelaku Usaha Optimistis, PMI Sektor Manufatur Januari 2023 Meningkat

Sektor manufaktur nasional konsisten ekspansif selama 17 bulan berturut-turut. Secara keseluruhan, optimisme pelaku usaha di awal 2023 ini meningkat.


Inflasi Januari 2023 Tercatat 5,28 Persen, Kemenkeu: Tren Menurun Perlahan

2 hari lalu

Inflasi Januari 2023 Tercatat 5,28 Persen, Kemenkeu: Tren Menurun Perlahan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan inflasi Januari 2023 tercatat sebesar 5,28 persen (year on year/ YoY).