Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Walhi: Bencana di Jawa karena Salah Urus Tata Ruang

Editor

Erwin Prima

Foto udara sejumlah warga dan relawan BPBD Kota Semarang menyisir Perumahan Dinar Indah yang terendam banjir bandang di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 6 Januari 2023. Banjir bandang yang mencapai 2,5 meter itu menyebabkan satu korban jiwa dan sekitar 45 kepala keluarga di perumahan tersebut mengungsi akibat luapan Sungai Babon-Pengkol yang tak mampu menampung debit air hujan berintensitas tinggi pada Jumat sejak pukul 13:00 WIB serta adanya tanggul yang jebol pada pukul sekitar 15:30 WIB. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Foto udara sejumlah warga dan relawan BPBD Kota Semarang menyisir Perumahan Dinar Indah yang terendam banjir bandang di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 6 Januari 2023. Banjir bandang yang mencapai 2,5 meter itu menyebabkan satu korban jiwa dan sekitar 45 kepala keluarga di perumahan tersebut mengungsi akibat luapan Sungai Babon-Pengkol yang tak mampu menampung debit air hujan berintensitas tinggi pada Jumat sejak pukul 13:00 WIB serta adanya tanggul yang jebol pada pukul sekitar 15:30 WIB. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bencana yang terjadi di Pulau Jawa karena salah urus tata ruang. Akibatnya, Jawa menjadi pulau yang menyumbang jumlah bencana terbanyak dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Banyak wilayah yang semestinya menjadi kawasan tangkapan dan resapan air telah berubah fungsi. "Faktor alih fungsi kawasan lindung menjadi peruntukan komersial, baik industri, perkantoran, maupun pusat pendidikan, dan lainnya. Kami sebut salah urus tata ruang," kata Pengkampanye Perkotaan Berkeadilan Walhi Nasional, Abdul Ghofar, di Semarang, Senin, 23 Januari 2023.

Dia mencatat dalam empat tahun terakhir Jawa menjadi episentrum kejadian bencana di Indonesia. Pada 2019 ada 2.351 bencana atau 61 persen dari jumlah bencana nasional, pada 2020 ada 2.368 bencana atau 50,9 persen jumlah bencana nasional, pada 2021 ada 2.511 bencana atau 46,3 persen jumlah bencana nasional, dan pada 2022 ada 1839 atau 51,8 persen jumlah bencana nasional.

"Ada tiga provinsi yang selama empat tahun terakhir menjadi daerah peringkat satu sampai tiga nasional penyumbang kejadian bencana terbesar di Indonesia. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ujarnya.

Masifnya alih fungsi lahan di Jawa juga dipicu banyaknya pembangunan, baik oleh proyek pemerintah maupun swasta, termasuk proyek strategis nasional (PSN) juga sebagian besar di Jawa. "Pulau Jawa juga dibebankan 83 PSN atau 33 persen PSN ada di Pulau Jawa dengan nilai inventasi 1.923 triliun," ujarnya.

Peningkatan pembangunan infrastruktur tersebut juga dipermudah dengan perizinan tanpa standar lingkungan yang memadahi. Gambarannya, setelah terbit Perpu Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang pengecualian kewajiban Amdal, bagi wilayah yang mempunyai Rencana Detail Tata Ruang perizinan semakin diperlonggar.

Di saat yang sama, tak ada kota besar di Jawa yang mampu memenuhi kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH. "Kota-kota besar Jawa tak ada yang mencapai pemenuhan undang-undang penataan ruang, yaitu 30 persen alokasi wilayah untuk RTH," tutur dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah Fahmi Bastian mencontohkan salah urus tata ruang di Kota Semarang hingga memicu bencana kerap mengepung ibu kota Jawa Tengah tersebut. Menurutnya, kini wilayah Semarang atas yang seharusnya berfungsi sebagai tangkapan air telah berubah menjadi kawasan industri dan perumahan.

Tak jauh berbeda, wilayah pesisir Kota Semarang yang rentan bencana juga dijadikan kawasan industri. "Inilah bentuk salah pengalokasian ruang," sebut Fahmi.

Menurutnya, saat ini di Jawa Tengah juga tengah ada revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Dia menyebut, dalam revisi itu dimasukkan wilayah pertambangan di Kota Semarang yang tak ada dalam RTRW sebelumnya.

"Dulu ada pertambangan di Kecamatan Tembalang. Kota Semarang ini tidak boleh ada pertambangan, di situ ada. Bahkan saat ini RTRW itu belum disahkan, baru revisi, sekarang ada pertambangan di Kecamatan Ngaliyan," kata dia.

Baca:
Peneliti dari Unhas Ungkap Penyebab Banjir: Pemberian Izin Perumahan di Daerah Resapan Air

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


KKP Ajak Aktivis Jadi Tim Kajian Pengembangan Pasir Laut, Walhi: Cara Pemerintah Mengaburkan Substansi Permasalahan

13 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
KKP Ajak Aktivis Jadi Tim Kajian Pengembangan Pasir Laut, Walhi: Cara Pemerintah Mengaburkan Substansi Permasalahan

KKP akan membentuk tim kajian untuk mendukung perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut.


Menteri KKP Janji Ajak Greenpeace, Walhi, serta Akademisi Menganalisis Setiap Izin Ekspor Pasir Laut

16 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut didorong oleh tingginya permintaan reklamasi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Menteri KKP Janji Ajak Greenpeace, Walhi, serta Akademisi Menganalisis Setiap Izin Ekspor Pasir Laut

KKP menyatakan akan membentuk tim kajian untuk menganalisis perizinan ekspor pasir laut.


Terkini: Walhi Tanggapi Pernyataan Luhut Ekspor Pasir Laut Tak Rusak Lingkungan, Estimasi Gaji ke-13 yang Diterima Prabowo dan Ganjar

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat dimintai keterangan setelah menghadiri acara DBS Asian Insights Forum di Ballroom The St. Regis Jakarta, Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Terkini: Walhi Tanggapi Pernyataan Luhut Ekspor Pasir Laut Tak Rusak Lingkungan, Estimasi Gaji ke-13 yang Diterima Prabowo dan Ganjar

Walhi buka suara atas pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut ekspor pasir laut tak merusak lingkungan.


Luhut Sebut Ekspor Pasir Laut Tak Merusak Lingkungan sebab Ada GPS, Walhi: Persoalannya Bukan Teknologi

1 hari lalu

Sekelompok bulung pelikan berkumpul di pasir timbul Ngurtavur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Selasa, 25 Oktober 2022. Ngurtavur adalah pasir timbul yang muncul setiap terjadi air laut surut jauh atau warga setempat menyebutnya meti, sehingga berbentuk seperti pulau kecil yang dijadikan persinggahan burung pelikan dari Australia dan juga objek wisata terkenal di Maluku Tenggara. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Luhut Sebut Ekspor Pasir Laut Tak Merusak Lingkungan sebab Ada GPS, Walhi: Persoalannya Bukan Teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ekspor pasir laut tidak merusak lingkungan karena ada GPS atau teknologi lainnya. Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi buka suara atas pernyataan Luhut tersebut.


28 Eksekutif Daerah Walhi se-Indonesia Minta Jokowi Cabut Aturan Ekspor Pasir Laut

1 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
28 Eksekutif Daerah Walhi se-Indonesia Minta Jokowi Cabut Aturan Ekspor Pasir Laut

PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut diketahui mengizinkan ekspor pasir laut yang telah dilarang selama 20 tahun.


Pro - Kontra Ekspor Pasir Laut, Walhi: Jokowi Langgar Komitmennya, Apa Kata Luhut?

1 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Pro - Kontra Ekspor Pasir Laut, Walhi: Jokowi Langgar Komitmennya, Apa Kata Luhut?

Keputusan Presiden Jokowi untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tidak lepas dari pro dan kontra di masyarakat


Langkah Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut Banjir Kritik, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 hari lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Langkah Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut Banjir Kritik, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanggapi sejumlah kritik atas keputusan Presiden Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut.


Terpopuler: Alasan Luhut Menyukai Investor Cina, Untung atau Buntung Ekspor Pasir Laut

1 hari lalu

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bertemu dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (NDRC) H.E. Zheng Shanjie, Selasa, 4 April 2023 (Sumber: IG @luhut.pandjaitan)
Terpopuler: Alasan Luhut Menyukai Investor Cina, Untung atau Buntung Ekspor Pasir Laut

Terpopuler: Alasan Menteri Luhut menyukai investor Cina, polemik pembukaan kembali ekspor pasir laut.


Heru Budi Sebut Kemacetan Jadi Kendala Penanganan Bencana di Jakarta

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajarannya usai meninjau pembebasan lahan di kawasan Normalisasi Kali Ciliwung, Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, Senin, 8 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Sebut Kemacetan Jadi Kendala Penanganan Bencana di Jakarta

Heru Budi bentuk Satgas Terpadu Penilaian Gedung dan Nongedung Untuk Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Provinsi DKI Jakarta.


Respons Susi Pudjiastuti dan Walhi Setelah Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, 20 Tahun Tak Diberlakukan

2 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Respons Susi Pudjiastuti dan Walhi Setelah Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, 20 Tahun Tak Diberlakukan

Jokowi kembali berlakukan ekspor pasir laut setelah 20 tahun tak diberlakukan. Begini respons Susi Pudjiastuti dan Walhi.