Walhi: Bencana di Jawa karena Salah Urus Tata Ruang

Editor

Erwin Prima

Foto udara sejumlah warga dan relawan BPBD Kota Semarang menyisir Perumahan Dinar Indah yang terendam banjir bandang di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 6 Januari 2023. Banjir bandang yang mencapai 2,5 meter itu menyebabkan satu korban jiwa dan sekitar 45 kepala keluarga di perumahan tersebut mengungsi akibat luapan Sungai Babon-Pengkol yang tak mampu menampung debit air hujan berintensitas tinggi pada Jumat sejak pukul 13:00 WIB serta adanya tanggul yang jebol pada pukul sekitar 15:30 WIB. ANTARA FOTO/Aji Styawan

TEMPO.CO, Semarang - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bencana yang terjadi di Pulau Jawa karena salah urus tata ruang. Akibatnya, Jawa menjadi pulau yang menyumbang jumlah bencana terbanyak dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Banyak wilayah yang semestinya menjadi kawasan tangkapan dan resapan air telah berubah fungsi. "Faktor alih fungsi kawasan lindung menjadi peruntukan komersial, baik industri, perkantoran, maupun pusat pendidikan, dan lainnya. Kami sebut salah urus tata ruang," kata Pengkampanye Perkotaan Berkeadilan Walhi Nasional, Abdul Ghofar, di Semarang, Senin, 23 Januari 2023.

Dia mencatat dalam empat tahun terakhir Jawa menjadi episentrum kejadian bencana di Indonesia. Pada 2019 ada 2.351 bencana atau 61 persen dari jumlah bencana nasional, pada 2020 ada 2.368 bencana atau 50,9 persen jumlah bencana nasional, pada 2021 ada 2.511 bencana atau 46,3 persen jumlah bencana nasional, dan pada 2022 ada 1839 atau 51,8 persen jumlah bencana nasional.

"Ada tiga provinsi yang selama empat tahun terakhir menjadi daerah peringkat satu sampai tiga nasional penyumbang kejadian bencana terbesar di Indonesia. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ujarnya.

Masifnya alih fungsi lahan di Jawa juga dipicu banyaknya pembangunan, baik oleh proyek pemerintah maupun swasta, termasuk proyek strategis nasional (PSN) juga sebagian besar di Jawa. "Pulau Jawa juga dibebankan 83 PSN atau 33 persen PSN ada di Pulau Jawa dengan nilai inventasi 1.923 triliun," ujarnya.

Peningkatan pembangunan infrastruktur tersebut juga dipermudah dengan perizinan tanpa standar lingkungan yang memadahi. Gambarannya, setelah terbit Perpu Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang pengecualian kewajiban Amdal, bagi wilayah yang mempunyai Rencana Detail Tata Ruang perizinan semakin diperlonggar.

Di saat yang sama, tak ada kota besar di Jawa yang mampu memenuhi kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH. "Kota-kota besar Jawa tak ada yang mencapai pemenuhan undang-undang penataan ruang, yaitu 30 persen alokasi wilayah untuk RTH," tutur dia.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah Fahmi Bastian mencontohkan salah urus tata ruang di Kota Semarang hingga memicu bencana kerap mengepung ibu kota Jawa Tengah tersebut. Menurutnya, kini wilayah Semarang atas yang seharusnya berfungsi sebagai tangkapan air telah berubah menjadi kawasan industri dan perumahan.

Tak jauh berbeda, wilayah pesisir Kota Semarang yang rentan bencana juga dijadikan kawasan industri. "Inilah bentuk salah pengalokasian ruang," sebut Fahmi.

Menurutnya, saat ini di Jawa Tengah juga tengah ada revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Dia menyebut, dalam revisi itu dimasukkan wilayah pertambangan di Kota Semarang yang tak ada dalam RTRW sebelumnya.

"Dulu ada pertambangan di Kecamatan Tembalang. Kota Semarang ini tidak boleh ada pertambangan, di situ ada. Bahkan saat ini RTRW itu belum disahkan, baru revisi, sekarang ada pertambangan di Kecamatan Ngaliyan," kata dia.

Baca:
Peneliti dari Unhas Ungkap Penyebab Banjir: Pemberian Izin Perumahan di Daerah Resapan Air

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

17 jam lalu

Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi berencana menetapkan tanggal 1 Februari sebagai hari keadilan iklim internasional.


Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

18 jam lalu

Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Suci Fitriah Tanjung menyebut sebanyak enam pulau kecil berukuran kurang dari 3 hektar di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah tenggelam akibat krisis iklim.


Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

1 hari lalu

Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

Empat warga Pulau Pari melayangkan gugatan ke Pengadilan Swiss menuntut Holcim Ltd. bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang timbul.


Kapan Awal Mula Kalender Jawa Digunakan?

1 hari lalu

Kapan Awal Mula Kalender Jawa Digunakan?

Orang Jawa mengenal kalender Jawa untuk menandai berbagai peristiwa penting dalam kehidupan. Berikut adalah sejarah penanggalan Jawa.


Ramalan Nostradamus 2023: dari Inflasi, Bencana Alam, Hingga Perang

2 hari lalu

Ramalan Nostradamus 2023: dari Inflasi, Bencana Alam, Hingga Perang

Berikut ramalan Nostradamus 2023, mulai dari inflasi ekstrem, bencana di Mars, hingga kerusuhan sipil di dunia


Jokowi Tak Jadi Reshuffle Rabu Pon, Begini Cara Menghitung Weton Menurut Penanggalan Jawa

2 hari lalu

Jokowi Tak Jadi Reshuffle Rabu Pon, Begini Cara Menghitung Weton Menurut Penanggalan Jawa

Jokowi sering menggunakan pertimbangan hari pasaran Jawa atau weton untuk menentukan kapan keputusan politik akan diambil.


Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Kriteria Ideal Menteri Lingkungan Hidup Versi Walhi

2 hari lalu

Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Kriteria Ideal Menteri Lingkungan Hidup Versi Walhi

Menurut Pengkampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Uli Arta Siagian, sosok menteri LHK yang ideal adalah sosok yang memiliki perspektif keberpihakan terhadap rakyat dan lingkungan.


Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

4 hari lalu

Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

Walhi juga melihat di tahun-tahun politik, penerbitan izin selalu meningkat.


Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

4 hari lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Mitigasi Bencana Geologi 2022, Menteri ESDM Paparkan Capaian dan Pemetaan Kawasan

5 hari lalu

Mitigasi Bencana Geologi 2022, Menteri ESDM Paparkan Capaian dan Pemetaan Kawasan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif memaparkan capaian kinerja dalam mitigasi bencana geologi tahun 2022.