"

Laporan IPCC: Kenaikan Permukaan Air Laut Ancam Status Negara Kepulauan Indonesia

Reporter

Warga mengikuti upacara bendera di perkampungan mereka yang terendam banjir rob (limpasan air laut ke daratan) di Dukuh Timbulsloko, Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu, 17 Agustus 2022. Dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia itu warga menyuarakan tuntutan penyelesaian serta solusi dari pemerintah mengenai masalah lingkungan pesisir setempat yang terancam hilang tenggelam akibat kenaikan air laut disertai dengan penurunan muka tanah. ANTARA/Aji Styawan
Warga mengikuti upacara bendera di perkampungan mereka yang terendam banjir rob (limpasan air laut ke daratan) di Dukuh Timbulsloko, Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu, 17 Agustus 2022. Dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia itu warga menyuarakan tuntutan penyelesaian serta solusi dari pemerintah mengenai masalah lingkungan pesisir setempat yang terancam hilang tenggelam akibat kenaikan air laut disertai dengan penurunan muka tanah. ANTARA/Aji Styawan

TEMPO.CO, Jakarta - Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB (IPCC) baru-baru ini melaporkan bahwa permukaan air laut global telah meningkat semakin cepat. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 80 ribu kilometer garis pantai, Indonesia harus khawatir dengan temuan ini.

Dilansir dari phys.org, tahun lalu, BRIN memproyeksikan bahwa setidaknya 115 pulau di Indonesia akan berada di bawah air pada tahun 2100 akibat kombinasi kenaikan permukaan laut dan penurunan tanah. Sebuah penelitian terbaru bahkan menemukan bahwa 92 pulau terluar Indonesia berpotensi tenggelam akibat naiknya permukaan air laut.

Tren ini dapat menimbulkan ancaman terhadap status Indonesia sebagai “negara kepulauan”. Konsep itu diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 1982 setelah beberapa dekade upaya diplomatik Indonesia dengan negara kepulauan lainnya.

Meskipun kebanyakan pulau terluar Indonesia tidak berpenghuni, daratan kecil tersebut memiliki nilai strategis karena menjadi dasar dalam batas perairan Indonesia. Jika benar pulau-pulau terluar Indonesia akan tenggelam, dapatkah Indonesia mempertahankan integritas teritorialnya sebagai negara kepulauan?


Pentingnya Status Negara Kepulauan

Indonesia mendapat keuntungan besar sebagai negara kepulauan seperti yang diatur dalam UNCLOS. Dengan ketentuan tersebut, Indonesia dapat mengklaim kedaulatan atas semua perairan di antara pulau-pulau yang sebelumnya dianggap sebagai laut lepas. Indonesia juga memiliki hak eksklusif atas semua sumber daya di dalam perairan tersebut.

Indonesia mampu melingkupi kepulauannya dengan menarik garis khusus yang dikenal sebagai “garis pangkal kepulauan”. Garis ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan wilayah suatu negara kepulauan yang terdiri atas sejumlah “titik pangkal” di pulau-pulau terluar, termasuk karang yang mengering atau bahkan elevasi surut.

Namun, titik pangkal tersebut tidak dapat berupa fitur yang terendam secara permanen atau titik yang diletakkan di laut. Jarak antara titik pangkal pun tidak boleh lebih dari 100 mil laut dengan beberapa pengecualian.

Perairan di dalam garis pangkal kepulauan tersebut berada di bawah kedaulatan suatu negara kepulauan. Batas laut dari zona maritim negara (seperti perairan teritorial atau zona ekonomi eksklusif) juga diukur dari garis tersebut.

Jika permukaan laut naik, titik pangkal yang digunakan untuk menggambar garis pangkal kepulauan mungkin sebagian atau seluruhnya tertutup oleh air. Akibatnya, jarak antara satu titik pangkal dengan titik pangkal lainnya mungkin menjadi lebih jauh dari yang diperbolehkan menurut UNCLOS.

Lantas, jika beberapa titik pangkal Indonesia mundur ke arah darat karena naiknya permukaan air laut, pengukuran jarak yang diizinkan antara semua titik pangkal tersebut akan terpengaruh. Skenario terburuknya adalah ketika titik pangkal terendam penuh di bawah air sehingga Indonesia harus mencari titik pangkal alternatif atau membangun kembali garis pangkal kepulauan yang baru.

Dalam kasus ekstrem, naiknya permukaan laut dapat menyebabkan kerugian teritorial total, termasuk hilangnya garis pangkal kepulauan dan zona maritim yang diukur berdasarkan garis tersebut. Contohnya, Negara Kiribati kini menghadapi ancaman eksistensial karena seluruhnya terdiri atas atol rendah yang berada hanya dua meter di atas permukaan laut.

Garis pangkal kepulauan Indonesia tidak diukur menggunakan elevasi air surut, melainkan terumbu karang (yang cenderung tidak mengikuti kenaikan permukaan laut) dan pulau-pulau kecil. Ketinggian di atas permukaan laut dari banyak titik pangkal itu masih belum diketahui. Belum jelas apa yang akan terjadi pada titik-titik tersebut berdasarkan proyeksi IPCC.

Komisi Hukum Internasional PBB tengah mempelajari beberapa masalah hukum yang sulit terkait dengan kenaikan permukaan laut. Sementara itu, Asosiasi Hukum Internasional (ILA) telah menyimpulkan bahwa garis pangkal akan bergeser karena pergerakan garis pantai. Jika pernyataan ILA itu diterima, kenaikan permukaan air laut benar-benar dapat mengancam status negara kepulauan Indonesia.


Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah Indonesia?

Indonesia perlu mengkaji dampak kenaikan air laut terhadap titik terluar kepulauan serta mengeringnya terumbu karang. Butuh lebih banyak penelitian untuk mencatat ketinggian di atas permukaan laut dari titik-titik pangkal itu dan seberapa besar pengaruh kenaikan permukaan laut terhadap mereka.

Pada 2020, Indonesia sempat mendesak PBB untuk menegakkan stabilitas perjanjian batas, terlepas dari pergerakan garis pantai akibat kenaikan permukaan laut. Indonesia juga dapat mempertimbangkan untuk mendeklarasikan garis pangkal kepulauannya sebagai sesuatu yang final terlepas dari kenaikan permukaan laut.

Untuk melindungi integritas teritorial, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lain yang terancam oleh kenaikan permukaan laut dapat mengadopsi deklarasi regional yang mengakui stabilitas garis pangkal mereka. Dengan demikian, hak maritim negara pun bisa aman.

Langkah itu mirip dengan apa yang telah dilakukan negara-negara Pasifik. Pada 2015, tujuh pemimpin Polinesia mengeluarkan “Deklarasi Taputapuatea” tentang Perubahan Iklim yang menetapkan garis pangkal secara permanen tanpa memperhitungkan kenaikan permukaan laut. Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia dapat mengambil langkah yang sama seperti negara-negara Pasifik sebagai respons kenaikan permukaan air laut.

NIA HEPPY | SYAHDI MUHARRAM








Jadwal Final Swiss Open 2023: Jepang Pastikan Raih 1 Gelar Juara, Indonesia Tak Punya Wakil

13 jam lalu

Ilustrasi Bulu tangkis. ANTARA/Maha Eka Swasta
Jadwal Final Swiss Open 2023: Jepang Pastikan Raih 1 Gelar Juara, Indonesia Tak Punya Wakil

Jepang memastikan satu gelar juara di Swiss Open 2023 dari nomor ganda putri.


Berapa Luas Negara Indonesia? Ini Penjelasannya

1 hari lalu

Ilustrasi patroli tentara di pulau terluar Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Berapa Luas Negara Indonesia? Ini Penjelasannya

Menurut Worldometer, Indonesia peringkat ke 15 negara terluas di dunia. Di Asia tenggara, Indonesia terluas dengan garis pantai terpanjang.


Keuntungan jika Indonesia Menyediakan Baterai Kendaraan Listrik, Apa Saja?

3 hari lalu

Baterai lithium untuk kendaraan listrik. Foto: Green Car
Keuntungan jika Indonesia Menyediakan Baterai Kendaraan Listrik, Apa Saja?

Kadin melihat adanya beberapa keuntungan yang didapat jika negara ini menyediakan baterai kendaraan listrik untuk industri otomotif. Apa Saja?


Daftar Negara Paling Bahagia di Dunia 2023, Indonesia Nomor Berapa?

4 hari lalu

Pemandangan kota Helsinki, Finlandia 28 Juni 2018. Lehtikuva/Roni Rekomaa/via REUTERS.
Daftar Negara Paling Bahagia di Dunia 2023, Indonesia Nomor Berapa?

Finlandia kembali menduduki peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di dunia. Bagaimana dengan Indonesia?


Chery Mulai Memproduksi Omoda 5 di Indonesia Pekan Ini

4 hari lalu

PT Chery Sales Indonesia memamerkan mobil terbarunya, Omoda 5 dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 20 Februari 2023. Dilengkapi dengan fitur canggih seperti Automatic Driving, Omoda 5 menjadi salah satu kreasi Chery yang memiliki teknologi terdepan yang dirancang untuk kebutuhan pengguna yang berjiwa muda. Fitur yang dimiliki OMODA 5 dilengkapi dengan sistem electronic power steering (EPS), electronic parking brake (EPB) + AUTOHOLD, lane keeping system (LDP), traffic signal recognition system (TSR), adaptive cruise system (ACC), Integrated Cruise Assist (ICA), dan sistem lainnya yang membuat pemilik mobil merasa dimanjakan di setiap perjalanan. TEMPO/Fardi Bestari
Chery Mulai Memproduksi Omoda 5 di Indonesia Pekan Ini

PT Chery Sales Indonesia telah memulai produksi Completely Knock Down (CKD) Kit Omoda 5 di Indonesia pada Selasa, 21 Maret 2023.


Luhut Klaim Negosiasi Indonesia dengan Tesla Alami Kemajuan

4 hari lalu

Pemilik Tesla, SpaceX, dan Twitter duduk bersama Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Klaim Negosiasi Indonesia dengan Tesla Alami Kemajuan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginformasikan proses negosiasi Indonesia dengan Tesla.


Mandek 8 Tahun, Indonesia dan Papua Nugini Sepakati Pengaturan Perbatasan

5 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan timpalannya dari Papua Nugini Justin Tkatchenko di gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Selasa, 21 Maret 2023. Dok: Kemlu RI
Mandek 8 Tahun, Indonesia dan Papua Nugini Sepakati Pengaturan Perbatasan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan timpalannya dari Papua Nugini Justin Tkatchenko mengesahkan dua perjanjian bilateral termasuk soal perbatasan yang sudah beberapa tahun macet.


7 Kegiatan Tradisi Puasa Ramadan di Berbagai Daerah Indonesia

5 hari lalu

Pedagang melayani pembeli daging sapi di pasar tradisional kelurahan Beurawe, Banda Aceh, Jumat, 9 April 2021. Meugang merupakan tradisi memasak daging bagi masyarakat Aceh yang dilakukan tiga kali selama setahun yaitu saat Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. ANTARA/Ampelsa
7 Kegiatan Tradisi Puasa Ramadan di Berbagai Daerah Indonesia

Di beberapa daerah Indonesia sambut tradisi puasa Ramadan yang masih dilakukan hingga saat ini. Simak selengkapnya di sini.


Singapura Siap Investigasi Kasus Pengiriman Sepatu Bekas ke Indonesia

6 hari lalu

ilustrasi sepatu Oxford (pixabay.com)
Singapura Siap Investigasi Kasus Pengiriman Sepatu Bekas ke Indonesia

Proyek daur ulang sepatu di Singapura akan diinspeksi buntut dari investigasi Reuters, yang menemukan kalau dalam proyek itu dikirim ke Indonesia.


Sandiaga Sebut Kolaborasi Indonesia-Malaysia Perkuat Sektor Pariwisata

6 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno hadir dalam acara Red Carpet Bukalapak bersama Aktor Korea Selatan, Song Joong Ki di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Ahad, 27 November 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Sandiaga Sebut Kolaborasi Indonesia-Malaysia Perkuat Sektor Pariwisata

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap kolaborasi asosiasi pariwisata Indonesia dan Malaysia mampu memperkuat sektor pariwis