"

Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

Reporter

Editor

Erwin Prima

Walhi menggelar acara Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. (Foro: Tempo/Erwin Z)
Walhi menggelar acara Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. (Foro: Tempo/Erwin Z)

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai kondisi sumber daya alam dan lingkungan Indonesia saat ini berada di jurang, sementara pelaku kejahatan lingkungan berada di puncak kejayaan mereka.

“Kinerja pemerintah sangat cepat, tapi jika ditarik pada tujuannya untuk mendistribusikan kesejahteraan bagi rakyat, pemerintah sedang bekerja di luar jalur dan tujuannya,” ujar Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, saat acara Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.

Menurut Zenzi, sejak 2004 pemerintah sudah menjadi instrumen dari bisnis, dan pada tiga tahun terakhir kondisinya lebih parah. “Jika sekitar 2005 yang menjadi instrumen dari bisnis adalah kepala daerah yang dibiayai pebisnis menerbitkan izin-izin, tiga tahun terakhir ini bukan hanya person di pemerintahan yang bekerja untuk bisnis, tapi negara juga dibuat bekerja untuk bisnis, dengan melakukan perubahan regulasi,” ujarnya.

Selain itu, Walhi juga melihat di tahun-tahun politik, penerbitan izin selalu meningkat. “Saat ini bukan hanya penerbitan izin yang meningkat, tapi juga pengampunan massal terhadap kejahatan di sektor sumber daya alam,” ujarnya.   

M. Islah, Deputi Internal FN Walhi, menambahkan bahwa tahun depan kita akan menghadapi pemilu. “Pemilu seharusnya memberi harapan. Kalau para calonnya orang-orang yang akan mengambil kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan, tidak hanya mengambil keuntungan, harapannya menjadi kelam,” ujarnya.

Untuk itu, dia meminta partai politik untuk memilih calon legislatif yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. 

Sementara itu, Suraya A. Afiff, seorang antropolog, melihat setelah Orba berakhir, demokrasi dan desentralisasi tidak mampu menggeser hubungan predatoris yang sebelumnya telah mengakar.
“Desentralisasi justru menciptakan predatoris lokal yang justru menjamur, ini kemudian berjalin dengan predatoris dan oligarki yang ada di tingkat nasional,” ujarnya. 

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, di tahun politik 2023, Walhi mengajak berbagai pihak merumuskan tawaran resolusi untuk menjadi agenda bersama, yakni:

1.    Perbaikan sistem legislasi yang berpihak pada pemulihan hidup, penegakan HAM dan demokrasi. RUU Perubahan Iklim perlu menjadi perhatian serius negara dalam memastikan keselamatan rakyat dari dan bencana iklim. RUU Perubahan Iklim didorong untuk memastikan pelibatan penuh rakyat dengan menggunakan pendekatan keadilan antargenerasi, mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup, diyakini dapat membawa Indonesia keluar dari krisis iklim.
2.    Penegakan hukum sektor lingkungan dan SDA. Kejahatan-kejahatan lingkungan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi menyebabkan krisis dan konflik di masyarakat adalah wujud lemahnya penegakan hukum sektor lingkungan dan SDA.
3.    Ekonomi Nusantara sebagai jalan pemulihan lingkungan, pemulihan hak rakyat, dan memperkecil ketimpangan akses kesejahteraan. 
4.    Menciptakan Ekosistem Ekonomi Nusantara. Ekosistem Ekonomi Nusantara diharapkan menjadi kesatuan sistem yang diciptakan sebagai keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Nusantara, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh model corak produksi Wilayah Kelola Rakyat. 
5.    Akademi Ekologi secara filosofis dibangun meneruskan tradisi dan kekayaan pengetahuan lokal yang ada di Nusantara. Walhi tidak menempatkan Akademi Ekologi sebagai alat komersialisasi pengetahuan. Penemuan-penemuan yang nantinya dijadikan bahan pengetahuan yang disebarkan untuk pedoman bagi rakyat.

Baca:
Walhi: Bencana di Jawa karena Salah Urus Tata Ruang

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.








Sebab Kian Banyak Anak Melawan Hukum Menurut Sosiolog

5 hari lalu

Ilustrasi begal motor. TEMPO/Iqbal Lubis
Sebab Kian Banyak Anak Melawan Hukum Menurut Sosiolog

Sosiolog melihat maraknya kasus anak melawan hukum, bahkan sebagai pelaku pembunuhan, dipengaruhi banyak faktor. Beriut di antaranya.


Samin Surosentiko Berjuang Menolak Pajak, Pengamat Sayangkan Pejabat Malah Mangkir Bayar Pajak

8 hari lalu

Eko Prasetyo, JJ Rizal, Gunretno, dan sejumlah pejabat daerah Ploso Kediren, Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menghadiri acara Peringatan Perjuangan Samin Surosentiko, Rabu, 15 Maret 2023. Tempo/Revan
Samin Surosentiko Berjuang Menolak Pajak, Pengamat Sayangkan Pejabat Malah Mangkir Bayar Pajak

Eko Prasetyo menyebut Samin Surosentiko berjuang dengan menolak membayar pajak pada zaman kolonial. Namun, pejabat pajak hari ini justru mangkir membayar pajak.


Bahaya Penggunaan Potasium Untuk Menangkap Ikan

8 hari lalu

Sejumlah orang dari kelompok etnis Hezhe menangkap ikan di Danau Timur yang berlokasi di Kota Fuyuan, Provinsi Heilongjiang, China timur laut, pada 11 Januari 2023. (Xinhua/Wang Jianwei
Bahaya Penggunaan Potasium Untuk Menangkap Ikan

Potasium merupakan racun yang biasa digunakan oknum nelayan menangkap ikan, potas memiliki sejumlah efek negatif pada ikan


Bandung Photography Triennale Pamerkan Foto Seni tentang Relasi Manusia dan Lingkungan

13 hari lalu

Karya Erzal Umamit di pameran Bandung Photography Triennale, (Dok.Panitia)
Bandung Photography Triennale Pamerkan Foto Seni tentang Relasi Manusia dan Lingkungan

Bandung Photography Triennale menampilkan pameran fotografi yang menitikberatkan isu lingkungan dan kerusakan ekosistem.


Walhi Bersama Greenpeace dan Trend Asia Bersepeda Bareng Kampanye Krisis Iklim

13 hari lalu

Walhi, Solidaritas Perempuan, Greenpeace, dan Trend Asia menggelar acara bersepeda bersama di Car Free Day di sekitaran Monas-Menteng, Jakarta, Ahad, 12 Maret 2023. Foto: Farrel Fauzan
Walhi Bersama Greenpeace dan Trend Asia Bersepeda Bareng Kampanye Krisis Iklim

Aktivis Walhi menyebut kegiatan ini sekaligus sebagai peringatan kepada publik bahwa krisis iklim sangat mempengaruhi nasib perempuan.


Pembubaran Paksa Diskusi Soal PLTA Batang Toru, Satya Bumi: Pelanggaran Kebebasan Berekspresi

15 hari lalu

Induk dan dua bayi kembar Orangutan Tapanuli ditemukan di hutan Batang Toru, Tapanuli, Medan, Sumatera Utara. Kredit: SOCP
Pembubaran Paksa Diskusi Soal PLTA Batang Toru, Satya Bumi: Pelanggaran Kebebasan Berekspresi

NGO lingkungan, Satya Bumi, menganggap upaya pembubaran paksa diskusi soal PLTA Bata Toru adalah pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.


Walhi Jabar Kecam Kegiatan Motor Trail di Ranca Upas Bandung

16 hari lalu

Tangkapan layar video kegiatan motor trail yang dikecam karena merusak lingkungan di Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Minggu 5 Maret 2023. Video viral di media sosial.
Walhi Jabar Kecam Kegiatan Motor Trail di Ranca Upas Bandung

Video viral di media sosial berisi seorang pria dari Ranca Upas memaki dampak kegiatan itu dan izin yang diberikan Perhutani.


Food Estate Masih Menuai Kritik, Pakar: Lahan Tak Cocok dengan Komoditas Pertanian Skala Besar

20 hari lalu

Akademisi: Food Estate Adalah Keniscayaan bagi Negara Agraris | Foto: dok.Kementan
Food Estate Masih Menuai Kritik, Pakar: Lahan Tak Cocok dengan Komoditas Pertanian Skala Besar

Tiga tahun setelah dicanangkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek lumbung pangan atau food estate masih terus menuai kritik.


Kemenperin Terus Dorong Adanya Insentif Fiskal untuk Industri Hijau

25 hari lalu

Di KTT G20 di Bali, Indonesia memperoleh hasil yang penting: pendanaan untuk transisi energi dan proyek berorientasi lingkungan. Dalam edisi khusus Outlook Ekonomi 2023, Tempo menyoroti membanjirnya pembiayaan hijau atau green financing di Indonesia.
Kemenperin Terus Dorong Adanya Insentif Fiskal untuk Industri Hijau

Kemenperin terus mendorong adanya insentif fiskal bagi perusahaan yang menjalankan program industri hijau.


Ancaman Perubahan Iklim, BRIN: Perlu Effort Menjaga Lingkungan, Salah Satunya Bisnis Hijau

25 hari lalu

Gedung BJ Habibie, BRIN, Jakarta Pusat. Foto: Maria Fransisca Lahur
Ancaman Perubahan Iklim, BRIN: Perlu Effort Menjaga Lingkungan, Salah Satunya Bisnis Hijau

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Erma Yulihastin, meminta seluruh industri mulai memikirkan konsep bisnis hijau agar keberlangsungan lingkungan tetap terjaga dan ancaman climate change atau perubahan iklim dapat ditahan.