BNPB: Bencana Hidrometeorologi 4 Tahun, Kerugian Rp 31,5 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Data BNPB sepanjang empat tahun ke belakang, 2018-2022, menyebutkan korban meninggal dan mengungsi akibat bencana hidrometeorologi terus bertambah. Kerugian akibat kerusakan rumah dan fasilitas penduduk yang dicatatnya mencapai Rp 31,5 triliun.

“BNPB banyak menemukan tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, salah satunya adalah cuaca yang mudah sekali berubah," kata Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dodi Yuleova, dalam webinar ‘Darurat Bencana Hidrometeorologi: Komitmen Implementasi Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim’ pada Rabu, 8 Januari 2023. 

Walau demikian, Dodi menambahkan, BNPB menganalisis atau mengkaji potensi ancaman bahaya dengan memanfaatkan data lintas kementerian dan lembaga. Selanjutnya, memberikan arahan kepada BPBD tingkat kabupaten dan kota untuk upaya kesiapsiagaan setempat dan mengaktifkan Tim Reaksi Cepat (TRC) khususnya untuk daerah yang sangat rawan bencana hidrometeorologi tersebur.

BNPB juga mendorong masyarakat membentuk tim siaga desa yang bertugas memantau dan identifikasi berbekal pengetahuan kebencanaan. Mereka diharap mampu membuat rencana operasi, membuat peta risiko desa dan keterampilan dalam respons darurat, dan memastikan kelancaran jalinan komunikasi ke BPBD kecamatan dan desa.

"Di tingkat keluarga, rencana kesiapsiagaan dapat berupa rute evakuasi, respons evakuasi, tas siaga bencana, kontak petugas, dan lainnya," kat Dodi.

Ke Depan, Hujan Ekstrem dani Hari Kering Sama Bertambah

Apa yang disampaikan BNPB sejalan dengan data dari BMKG yang bahkan menyebutkan sudah sejak 40 tahun terakhir curah hujan ekstrem di Indonesia cenderung meningkat, frekuensi maupun intensitas. Tren ini yang mengakibatkan tingginya angka bencana hidrometeorologi.

Hasil kajian menggunakan data pemodelan proyeksi iklim oleh BMKG juga menunjukkan bahwa di masa depan masih akan terjadi peningkatan intensitas kebasahan di beberapa daerah, meski mungkin tidak merata. Di lain sisi, durasi jumlah hari kering juga mengalami peningkatan sebesar 20-30 persen dibandingkan pada periode referensi1986-2005. 

BMKG, melalui Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim Supari, berharap ada antisipasi lewat kontrol terhadap lingkungan. BMKG, kata Supari, mengadakan program literasi iklim kepada para masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap perubahan iklim.

"Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat memahami proses dan dampak perubahan iklim dan sedapat mungkin merubah pola hidup saat ini yang memicu peningkatan emisi,” kata dia.  

Pandangan dari Peneliti Penulis Laporan IPCC

Intan Suci Nurhati, peneliti klimatologi dan oseanografi di BRIN menjelaskan bahwa perubahan iklim yang semakin intens akan berakibat pada penyerapan karbon di laut dan hutan menjadi kurang maksimal. Kondisi laut yang memburuk mempengaruhi situasi cuaca di darat, yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi sering terjadi.

Intan adalah juga Penulis Utama Laporan Penilaian Keenam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) 2022. Dia menegaskan, anomali hidrometeorologi yang terjadi di darat juga dipengaruhi dari fenomena dinamika laut. "Salah satu contohnya adalah gelombang panas laut yang berimplikasi pada menghangatnya permukaan air laut, sehingga menyebabkan rusaknya organisme laut dan ekosistem darat."

Tak Selaras Food Estate dan FoLU Net Sink

Webinar juga menghadirkan Walhi yang berpendapat belum adanya UU Perubahan Iklim menjadikan tantangan untuk adaptasi dan mitigasi terhadap kirisis iklim semakin besar. Walhi juga memandang perlu mendorong tanggung jawab pelaku usaha yang berkontribusi besar menyumbang emisi CO2 yang memicu terjadinya krisis iklim.

"Pemerintah juga harus menghentikan proyek-proyek pembangunan dan investasi yang katanya sebagai solusi atas krisis iklim namun nyatanya semakin memperparah keadaan,” kata Uslaini Chaus, Kepala Divisi Perlindungan dan Pengembangan WKR dari Eksekutif Nasional Walhi.

Ia menyebutkan contoh kegagalan, salah satunya adalah proyek food estate yang memicu deforestasi. Adanya alih fungsi lahan yang justru mengalami gagal tanam dan gagal panen karena ketidaksesuaian lahan dan komoditi yang dibudidayakan. Hal ini bukannya meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi tapi justru berkontribusi pada pelepasan karbon dan mengganggu kestabilan lingkungan.

“Program untuk mitigasi perubahan iklim seperti FoLU Net Sink dan peningkatan pencapaian NDC (Nationally Determined Contribution) yang ambisius seharusnya mencegah pengalihfungsian hutan dan mangrove untuk proyek pembangunan,” tutur Uslaini.

PILIHAN EDITOR: Tren Kembali Bekerja di Kantor, Zoom Akan Berhentikan 1.300 Pekerja