Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tekan Resistensi Antimikroba pada Hewan Ternak, FAO dan Kementan Luncurkan Peta Jalan Nasional

image-gnews
Kementan dan FAO bersama dengan asosiasi yang terkait (ADHPI, PB PDHI, & ASOHI) meluncurkan Peta Jalan AMR, Pedoman Umum Penatagunaan Antimikroba, Manual Penyakit Unggas edisi 2023, dan KIE Penatagunaan Antimikroba. (Foto: FAO/Eko Prianto)
Kementan dan FAO bersama dengan asosiasi yang terkait (ADHPI, PB PDHI, & ASOHI) meluncurkan Peta Jalan AMR, Pedoman Umum Penatagunaan Antimikroba, Manual Penyakit Unggas edisi 2023, dan KIE Penatagunaan Antimikroba. (Foto: FAO/Eko Prianto)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) meluncurkan peta jalan untuk mengurangi penggunaan antimikroba di peternakan dan  pencegahan hingga 40 persen pada 2029.  Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) turut terlibat dalam penyusunan peta jalan ini.

Direktur Jenderal Peternakan dan Layanan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Nasrullah, menyampaikannya pada  forum diskusi berkala dengan pemangku kepentingan unggas, OBRASS (Obrolan  Ringan Akhir Pekan Seputar Unggas) di Jakarta, Sabtu, 4 Maret 2023. 

Selain itu, kegiatan ini juga meluncurkan  tiga publikasi lainnya, yaitu Manual Penyakit Unggas edisi 2023; Pedoman Umum untuk Penatagunaan Antimikroba di Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi penatagunaan antimikroba. “Publikasi ini ditujukan untuk membantu semua pemangku kepentingan dalam upaya memerangi resistensi antimikroba (AMR), terutama di sektor peternakan,” kata Nasrullah. 

Menurut Nasrullah, penyalahgunaan antimikroba baik di sektor kesehatan manusia dan hewan, maupun produksi pangan dapat mempercepat terjadinya AMR.  Hal ini menjadi salah satu ancaman kesehatan masyarakat global terbesar karena mempersulit pengobatan infeksi dan meningkatkan jumlah kematian, serta menimbulkan kerugian ekonomi. Berkaca dari hal tersebut, Indonesia mengembangkan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2020-2024.

Publikasi yang diluncurkan ini merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Nasional yang mendukung strategi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi seluruh sektor dalam melaksanakan praktik penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab. 

Rajendra Aryal, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, mengapresiasi kerja sama semua pihak dalam mengembangkan pedoman ini. Panduan yang diluncurkan hari ini menjadi titik capaian penting dalam memperkuat pengendalian AMR melalui pendekatan One Health multisektor yang dapat digunakan di semua tingkatan. FAO pun akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam menanggulangi AMR melalui pendekatan One Health dengan pendanaan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Kepala ADHPI, Dalmi Triyono, menekankan pentingnya menerapkan pedoman-pedoman ini guna mencapai target rencana aksi nasional untuk mengendalikan AMR. “ADHPI mendorong semua pemangku kepentingan, terutama dokter hewan dan peternak, yang berada di garis terdepan dalam pengendalian AMR, untuk mengimplementasikan manual dan pedoman ini dengan baik agar dapat meningkatkan manajemen kesehatan unggas dan memperlambat laju AMR,” kata Triyono. 

Pilihan Editor: FAO Sebut Desa-desa di Jawa Barat Telah Banyak Gunakan Inovasi Digital

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Kode Etik Soal Intervensi Mutasi ASN Kementan

2 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Kode Etik Soal Intervensi Mutasi ASN Kementan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melakukan pelanggaran kode etik soal penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik mutasi ASN Kementan.


Ragam Reaksi terhadap Putusan Dewas KPK yang Beri Sanksi Sedang untuk Nurul Ghufron

13 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Ragam Reaksi terhadap Putusan Dewas KPK yang Beri Sanksi Sedang untuk Nurul Ghufron

IM57+ Institute menyatakan putusan Dewas KPK harus menjadi dasar bagi Pansel Capim KPK untuk mendiskualifikasi Nurul Ghufron.


Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

1 hari lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?


Amerika Serikat Kucurkan Bantuan Pembangunan untuk Indonesia

1 hari lalu

Acara peluncuran Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai USD649 juta [lebih dari Rp10 triliun]. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
Amerika Serikat Kucurkan Bantuan Pembangunan untuk Indonesia

Hibah ini diharapkan dapat melipatgandakan bantuan pembangunan AS untuk Indonesia selama lima tahun ke depan


Soal Ketersediaan Padi, Kebijakan Kementan Efektif Merespons Perubahan Iklim

4 hari lalu

Anomali Harga Gabah di Musim Kemarau BPS melaporkan penurunan harga gabah kering panen di tingkat petani sebesar 1,15% pada Agustus 2024, di tengah tantangan El Nino dan kemarau panjang. Dok. Kementan
Soal Ketersediaan Padi, Kebijakan Kementan Efektif Merespons Perubahan Iklim

Penurunan harga beras sebagian besar disebabkan oleh beberapa wilayah sentra yang tengah memasuki masa panen raya. Sementara itu, kenaikan harga di sejumlah daerah umumnya terjadi di wilayah yang tidak sedang dalam masa panen.


Ini Alasan FAO Beri Perghargaan Presiden Jokowi Agricola Medal, meski Indonesia Belum Swasembada Pangan

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) Qu Dongyu di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO sebagai bentuk apresiasi terhadap ketahanan pangan Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ini Alasan FAO Beri Perghargaan Presiden Jokowi Agricola Medal, meski Indonesia Belum Swasembada Pangan

Presiden Jokowi menerima penghargaan tertinggi bidang pangan, yakni Agricola Medal dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO)


Presiden Jokowi Terima Penghargaan Agricola Medal dari FAO

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization (FAO) di Istana Negara pada Jumat, 30 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden Jokowi Terima Penghargaan Agricola Medal dari FAO

Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu menyerahkan langsung penghargaan Agricola Medal kepada Presiden Jokowi.


Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

11 hari lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, minta tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk kejar target swasembada pangan. Kompleks DPR, Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Ilona
Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

Ekonom Indef mengkritik sikap Kementerian Pertanian (Kementan) yang meminta tambahan anggaran Rp 68 triliun di tengah kondisi fiskal yang sulit.


Begini Upaya Kemenkes dan WHO Cegah Potensi Kematian 10 Juta Orang Akibat AMR

18 hari lalu

Sebagai respons terhadap pencegahan kematian akibat resistansi antimikroba (AMR), Kemenkes  dan WHO meluncurkan Strategi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba untuk periode 2025-2029 pada Senin, 19 Agustus 2024/Kemenkes
Begini Upaya Kemenkes dan WHO Cegah Potensi Kematian 10 Juta Orang Akibat AMR

Ada 1,27 kematian akibat AMR hingga 2019. Angka ini diproyeksikan masih terus naik dan berpotensi menembus 10 juta pada 2050.


Kemenkes - WHO Siapkan 14 Intervensi Kendalikan Resistensi Antimikroba

18 hari lalu

Sebagai respons terhadap pencegahan kematian akibat resistansi antimikroba (AMR), Kemenkes  dan WHO meluncurkan Strategi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba untuk periode 2025-2029 pada Senin, 19 Agustus 2024/Kemenkes
Kemenkes - WHO Siapkan 14 Intervensi Kendalikan Resistensi Antimikroba

Angka kematian akibat resistensi antimikroba diperkirakan mencapai 10 juta kematian pada 2050.