TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) berkolaborasi dengan Universitas Negeri Papua (Unipa) untuk menyediakan fasilitas pendukung aktivitas Fakultas Kedokteran yang terletak di Kabupaten Sorong.
"Kami akan bangun kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Unipa untuk memerhatikan fasilitas pendukung Fakultas Kedokteran ini," kata Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Ahad, 30 April 2023.
Ia, menjelaskan Pemprov Papua Barat Daya memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian intensif terhadap Fakultas Kedokteran melalui penyediaan fasilitas penunjang. Menurut dia, secara lokus, Fakultas Kedokteran tepat ditempatkan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang bisa mengakomodasi seluruh mahasiswa dari Papua Barat dan Papua Barat Daya.
"Kami punya tanggung jawab untuk memastikan fasilitas ini berjalan baik, aman dan lancar," katanya.
Ia berkomitmen bahwa Fakultas Kedokteran harus tetap eksis untuk melaksanakan fungsinya karena Papua Barat Daya membutuhkan tenaga dokter untuk pelayanan kesehatan.
"Jadi kita akan kerja bareng baik dari pemerintah kabupaten, Provinsi Papua dan Papua Barat guna memenuhi kebutuhan fakultas ini," katanya.
Dia mengatakan partisipasi bantuan dari setiap pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan di Fakultas Kedokteran. Pihak kampus telah diminta untuk mempresentasikan seluruh kebutuhan kepada pemerintah.
"Jadi nanti kami tentukan mana yang menjadi tanggung jawab Pemrov Papua Barat, lalu Papua Barat Daya punya tanggung jawab di bagian apa, kemudian pemerintah kabupaten kota pun demikian," katanya.
Sementara itu, Komite Koordinasi Pendidikan Fakultas Kedokteran Unipa Yan Pieter Kambu mengaku bahwa saat ini pihaknya belum memiliki fasilitas penunjang ujian kompetensi nasional dokter.
"Fasilitas itu menjadi syarat pelaksanaan ujian kompetensi di kampus ini, sehingga kami harus menyiapkan pembangunan itu sesuai dengan standar yang diharapkan," katanya.
Diakui bahwa seluruh fasilitas penunjang ujian tersebut belum disiapkan secara baik, sehingga itu akan menghambat pelaksanaan ujian tersebut.
"Bantuan dari pemerintah sangat diharapkan untuk memperhatikan kebutuhan tersebut," demikian Yan Pieter Kambu.
Pilihan Editor: Delima Silalahi, Penerima Nobel Hijau 2023: Perjuangan Belum Usai
