Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Cek NIK untuk PPDB Jakarta 2023, Jenjang SD, SMP, SMA/SMK

Reporter

image-gnews
Warga dan anaknya menyampaikan keluhan di Posko Pengaduan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 tingkat SMA dan SMK di SMK Negeri 27 Jakarta, Sawah Besar, Jakarta, Senin, 6 Juni 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Warga dan anaknya menyampaikan keluhan di Posko Pengaduan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 tingkat SMA dan SMK di SMK Negeri 27 Jakarta, Sawah Besar, Jakarta, Senin, 6 Juni 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPelaksanaan pembukaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2023 akan segera dimulai. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dapat mengikuti pendaftaran secara daring (online) melalui website resmi. Tahapan yang perlu dilakukan oleh para pelajar adalah pengajuan akun, baik untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. 

Salah satu syarat daftar PPDB Jakarta 2023 yang harus dipenuhi CPDB adalah menyiapkan dokumen berupa Kartu Keluarga (KK). Dokumen tersebut dipergunakan untuk verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa, apakah dinyatakan valid atau tidak. Lantas, bagaimana cara cek NIK untuk PPDB Jakarta 2023? 

Cara Cek NIK untuk PPDB Jakarta 2023

Tidak hanya bagi pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK juga tertera dalam KK dan bersifat unik. Adapun tata cara cek status NIK dapat dilakukan secara online dengan langkah-langkah sebagai berikut.

  1. Kunjungi portal https://ppdb.jakarta.go.id#/cari-data.
  2. Ketikkan 10 digit Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
  3. Ketikkan NIK dari KK.
  4. Masukkan tanggal lahir.
  5. Ketikkan kode keamanan yang ditampilkan pada layar.
  6. Tekan tombol ‘Periksa Data Siswa’. 

Cara Daftar PPDB Jakarta 2023

Setelah NIK dinyatakan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau EMIS (Education Management Information System), CPDB dapat mengajukan permohonan akun. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta No. e-0038 Tahun 2023 tentang pelaksanaan PPDB bersama tahun pelajaran 2023/2024. 

Mekanisme pendaftaran PPDB Jakarta 2023 terdiri dari lima tahapan, antara lain: 

1.    Pengajuan Akun

-   Buka alamat URL https://ppdb.jakarta.go.id.

-   Tekan tombol ‘Pengajuan Akun’ pada pilihan jenjang.

-   Lengkapi formulir pendaftaran dan data kependudukan sesuai KK.

-   Pilih lokasi satuan pendidikan (sekolah) untuk verifikasi akun.

-   Unggah foto atau hasil pemindaian (scan) KK asli.

-   Cetak tanda bukti permohonan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token.

-   Tunggu proses verifikasi oleh tim penyelenggara PPDB Jakarta 2023. 

2.    Cek Status Pengajuan Akun dan KK

-   Akses situs https://ppdb.jakarta.go.id.

-   Klik menu ‘Cek Status Pengajuan Akun’ tergantung jenjang. 

3.    Aktivasi PIN atau Token

-   Masuk ke laman PPDB Jakarta 2023 di https://ppdb.jakarta.go.id.

-   Klik tombol ‘Aktivasi’.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

-   Ketikkan Nomor Peserta.

-   Ubah PIN/Token dengan kata sandi (password) bersifat rahasia. 

4.    Pemilihan Sekolah

-   Kunjungi alamat https://ppdb.jakarta.go.id.

-   Login memakai Nomor Peserta dan password.

-   Pilih satuan pendidikan atau sekolah tujuan.

-   Cetak bukti pilih sekolah.

5.    Memantau Hasil Seleksi PPDB Jakarta 2023

-   Pergi ke portal https://ppdb.jakarta.go.id.

-   Pilih menu sesuai tingkatan pendidikan.

-   Klik menu ‘Seleksi’.

-   Lihat sekolah pilihan.

Sebagai informasi, sistem PPDB online tidak hanya hadir di Jakarta, tetapi ada juga di daerah lain. Mengacu pada data dari aplikasi SIAP PPDB yang diunggah dari Google Play Store, baru 4 kota/kabupaten dan 2 provinsi yang turut serta dalam program tersebut. Daerah-daerah itu meliputi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta atau madrasah, Kota Mojokerto, Kab. Malang, Kab. Demak, dan Kab. Pati. 

Demikian tata cara cek NIK untuk PPDB Jakarta 2023. Untuk pertanyaan lebih lanjut, CPDB dapat menghubungi melalui berbagai kanal, mulai dari email ppdb@siap-online.com, Twitter @SIAPonline, Instagram @ppdbjakarta.online dan Facebook siaponline. Selain itu, siswa juga bisa memanfaatkan layanan tanya jawab pada aplikasi SIAP PPDB. Semoga bermanfaat. 

Pilihan editor: Cara Daftar PPDB Jakarta 2023 dan Persyaratan yang Harus Dilengkapi

MELYNDA DWI PUSPITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wacana Tiket KRL Berbasis NIK, Pakar TransportasI ITB Usulkan Gerbong Berkelas atau Voucher Subsidi

5 hari lalu

Penumpang menunggu kereta di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menambah impor KRL baru dari Cina sebanyak 8 rangkaian kereta atau trainset senilai Rp2,20 triliun untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek pada tahun 2025. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Wacana Tiket KRL Berbasis NIK, Pakar TransportasI ITB Usulkan Gerbong Berkelas atau Voucher Subsidi

Penggunaan NIK untuk penumpang berpotensi menurunkan jumlah pengguna KRL.


Peduli Warga Miskin, Pj. Gubernur Heru Permudah Urusan NIK Disabilitas

8 hari lalu

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, meninjau pameran bursa kerja (job fair), bazar UMKM, layanan gratis berupa pembuatan SIM D/D1 dan KTP, serta pemeriksaan kesehatan bagi teman-teman disabilitas dalam Jakarta Cinta Disabilitas pada Sabtu (3/12). Dok. Pemprov DKI Jakarta
Peduli Warga Miskin, Pj. Gubernur Heru Permudah Urusan NIK Disabilitas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyediakan layanan 'jemput bola' maupun pengurusan secara online.


Respons Rencana Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK, Erick Thohir: Belum Dibahas

9 hari lalu

Suasana di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024. Pemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun ini. Rencana penyesuaian tarif KRL Commuterline ini sudah dibahas dengan Kementerian Perhubungan, termasuk potensi tarif menjadi naik. Tarif dasar diusulkan naik sebesar Rp2.000, atau jadi Rp5.000 untuk 25 kilometer pertama. Sementara tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tidak naik, atau tetap Rp1.000. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons Rencana Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK, Erick Thohir: Belum Dibahas

Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku belum mengetahui detail rencana subsidi tiket KRL berbasis NIK


Rencana Penerapan Tiket KRL Berbasis NIK, Jokowi: Saya Belum Tahu

11 hari lalu

Calon penumpang menunjukkan tiket kertas di Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin, 23 Juli 2018. PT Kereta Commuter Indonesia menyatakan transaksi tiket KRL di 79 stasiun mulai 23 Juli 2018 untuk sementara menggunakan tiket kertas seharga Rp 3.000 sebagai bentuk mitigasi untuk kelancaran mobilitas pengguna KRL selama proses pembaharuan dan pemeliharaan sistem tiket elektronik. ANTARA
Rencana Penerapan Tiket KRL Berbasis NIK, Jokowi: Saya Belum Tahu

Penerapan tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK jadi perhatian publik hari-hari ini. Kenapa Jokowi mengaku belum tahu?


Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK Jabodetabek, Kemenhub: Rencana ini Bergantung Hasil Pembahasan

12 hari lalu

Penumpang berjalan di pintu tepi peron Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menambah impor KRL baru dari Cina sebanyak 8 rangkaian kereta atau trainset senilai Rp2,20 triliun untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek pada tahun 2025. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK Jabodetabek, Kemenhub: Rencana ini Bergantung Hasil Pembahasan

Kemenhub mengatakan tarif KRL baru tersebut masih wacana. Ekonom UPN Veteran Jakarta mengatakan hal ini akan menimbulkan ketidakadilan.


Komunitas Pengguna KRL Kritik Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK

12 hari lalu

Penumpang berjalan di pintu tepi peron Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Komunitas Pengguna KRL Kritik Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK

Komunitas pengguna KRL mengkritik wacana pemberlakuan subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK).


Polemik Subsidi KRL Berbasis NIK, Jokowi: Saya Tidak Tahu

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat penyerahan penghargaan Agricola Medal di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO sebagai bentuk apresiasi terhadap ketahanan pangan Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Polemik Subsidi KRL Berbasis NIK, Jokowi: Saya Tidak Tahu

Presiden Jokowi mengatakan tidak tahu mengenai wacana pemberian subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK.


Pilkada Jakarta: Bawaslu Jakarta Bilang Dharma Pongrekun-Kun Wardana Tidak Terbukti Mencatut NIK

12 hari lalu

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon (Paslon) di Pilkada Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2024. Paslon Independen ini berharap agar Pilkada berjalan damai. Tempo/Ilham Balindra
Pilkada Jakarta: Bawaslu Jakarta Bilang Dharma Pongrekun-Kun Wardana Tidak Terbukti Mencatut NIK

Bawaslu Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak terbukti mencatut NIK dalam pendaftaran calon independen. Terus maju di Pilkada Jakarta.


Rencana Skema Subsidi KRL Berbasis NIK Berujung pada Kenaikan Tarif, Akan Timbulkan Ketidakadilan?

13 hari lalu

Suasana di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024. Pemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun ini. Rencana penyesuaian tarif KRL Commuterline ini sudah dibahas dengan Kementerian Perhubungan, termasuk potensi tarif menjadi naik. Tarif dasar diusulkan naik sebesar Rp2.000, atau jadi Rp5.000 untuk 25 kilometer pertama. Sementara tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tidak naik, atau tetap Rp1.000. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rencana Skema Subsidi KRL Berbasis NIK Berujung pada Kenaikan Tarif, Akan Timbulkan Ketidakadilan?

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan tarif KRL Jabodetabek mulai tahun depan.


Kemenhub Akan Naikkan Tarif KRL Jabodetabek Setelah Diskusi Bareng Akademisi dan Perwakilan Masyarakat

13 hari lalu

Suasana di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024. Pemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun ini. Rencana penyesuaian tarif KRL Commuterline ini sudah dibahas dengan Kementerian Perhubungan, termasuk potensi tarif menjadi naik. Tarif dasar diusulkan naik sebesar Rp2.000, atau jadi Rp5.000 untuk 25 kilometer pertama. Sementara tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tidak naik, atau tetap Rp1.000. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kemenhub Akan Naikkan Tarif KRL Jabodetabek Setelah Diskusi Bareng Akademisi dan Perwakilan Masyarakat

Kemenhub memastikan rencana penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.