Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus BSI Error Berefek ke Nasabah, Bagian Aplikasi Mana yang Tidak Boleh Dibuka Saat Ini?

image-gnews
Bank Syariah Indonesia membuat pengumuman untuk aplikasi BSI Mobile. Pengumuman di tengah rundungan serangan ransomware itu dipertanyakan oleh para nasabahnya.  (Tangkapan Layar)
Bank Syariah Indonesia membuat pengumuman untuk aplikasi BSI Mobile. Pengumuman di tengah rundungan serangan ransomware itu dipertanyakan oleh para nasabahnya. (Tangkapan Layar)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus peretasan diduga ransomware yang menyerang Bank Syariah Indonesia atau BSI berdampak mengakibatkan beberapa fitur pada aplikasi mobile banking ini bermasalah, disingkat BSI error.

Jadi aplikasi tersebut tidak disarankan untuk dibuka semuanya terlebih dahulu oleh para nasabah. Apa sajakah itu?  

Bagian BSI Mobile Yang Jangan Dibuka

Sudah dua minggu sejak adanya serangan ransomware, sistem dalam aplikasi BSI Mobile perlahan mulai pulih seperti sedia kala. Namun tetap saja, ada yang tetap perlu dikhawatirkan usai Bank plat merah tersebut menjadi korban serangan ransomware oleh kelompok penjahat siber (peretas atau hacker) bernama LockBit.. 

Akibat tak kunjung ada penjelasan dari Bank Syariah Indonesia, baik secara langsung maupun lewat kanal-kanal media sosialnya, Tempo.co membawa soal yang sama ke meja layanan nasabah pada Jumat, 19 Mei 2023. Cabang bank yang dipilih berada di Jakarta Pusat dan keadaan sepi pada pagi itu dengan hanya terlihat seorang nasabah yang tengah dilayani. 

Keluhan soal top up e-wallet disampaikan di hadapan seorang petugas sambil memperlihatkan gambar promosi yang bertulis, “Alhamdulillah, sejak Kamis 11 Mei 2023, BSI Mobile sudah pulih kembali.” Disebutkan seluruh 19 fitur telah pulih dan menyatakan nasabah kini dapat melakukan transaksi kembali.

Indah, nama petugas itu, mengakui bahwa sebenarnya BSI Mobile belum kembali optimal untuk beberapa menu di dalamnya. Menurut Indah, yang bisa digunakan adalah cek saldo, info rekening, transfer ke sesama BSI dan transfer ke bank lain. “Kalau top up, e-wallet, pembayaran dan pembelian untuk sementara jangan dulu digunakan,” katanya. 

Perihal info pada media promosi yang dirilis perusahaan sebelumnya, Indah berdalih, sistem masih naik turun alias on-off. “Saya sendiri ikut arahan dari atas, sebagai CS tidak paham sistem sedang on atau off,” katanya sambil menambahkan kalau dirinya sebagai pengguna BSI Mobile belum berani mencoba fitur-fitur tersebut. 

Tidak hanya beberapa fitur yang disarankan untuk dihindari, sehari setelah kelompok ransomware akhirnya menyebar data milik BSI dan para nasabahnya ke dark web pada 16 Mei lalu--karena gagal mendapat tebusan uang untuk membuka enkripsi data yang membelenggu sistem dan layanan di BSI, bank itu menyapa para nasabahnya lewat aplikasi WhatsApp. BSI mengajak untuk mengubah PIN dan password. 

“Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan transaksi Anda, mohon melakukan penggantian Password dan PIN secara berkala,” demikian bunyi ajakan pada 17 Mei  2023. Bank itu juga meminta nasabah selalu waspada terhadap akun palsu atau pihak-pihak yang mengatasnamakan Bank Syariah Indonesia. "Jika terdapat hal-hal yang mencurigakan, segera menghubungi BSI Call 14040."

Awak Tempo memilih memenuhi imbauan penggantian PIN....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Diduga Mata-mata, Tiga Warga Iran Dituduh Meretas Akun Para Pejabat AS

9 hari lalu

Ilustrasi hacker. mic.com
Diduga Mata-mata, Tiga Warga Iran Dituduh Meretas Akun Para Pejabat AS

Warga Iran didakwa AS dengan tuduhan peretasan terhadap akun-akun email pejabatnya.


Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

15 hari lalu

Massa aksi dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (AKAMSI) saat menyampaikan orasinya di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rabu, 10 Juli 2024. Aksi ini ihwal kebocoran data PDNS 2 Surabaya dan menyebabkan gangguan pelayanan publik di instansi pusat dan daerah. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

Meutya mengatakan bahwa dugaan kebocoran data NPWP tersebut sedang didalami oleh pemerintah.


Bareskrim Ungkap Kronologi Guru Honorer Retas dan Jual Data ASN BKN

16 hari lalu

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji memberikan keterangan saat konferensi pers kasus manipulasi data email, Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Dalam kasus tersebut polisi menangkap 5 tersangka 2 diantaranya warga Nigeria yang terlibat membuat email dan rekening palsu sejumlah perusahaan ternama dengan mengganti posisi huruf alfabet sehingga menyerupai aslinya dan merugikan korban sebesar 32 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bareskrim Ungkap Kronologi Guru Honorer Retas dan Jual Data ASN BKN

Bareskrim Polri menjelaskan kronologi peretasan dan penjualan data ASN BKN yang dilakukan seorang guru honorer di Banyuwangi.


Guru Honorer di Banyuwangi Retas dan Jual Data ASN BKN, Raup US$ 8 RIbu

16 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Guru Honorer di Banyuwangi Retas dan Jual Data ASN BKN, Raup US$ 8 RIbu

Bareskrim Polri menangkap seorang guru honorer yang diduga membobol dan menjual data pegawai BKN di dark web


DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

16 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

Ketua CISSReC, Pratama Persadha mengatakan saran DJP mengubah kata sandi untuk mencegah terjadinya kebocoran data tidak relevan.


Serba-serbi Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP Warga Indonesia

18 hari lalu

Kebocoran NPWP. (Bjorka/X)
Serba-serbi Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP Warga Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data NPWP tersebut.


Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

19 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

Bjorka, seorang hacker, diduga bertanggung jawab atas kebocoran data 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi, Gibran, Kaesang, dan pejabat lainnya.


Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

19 hari lalu

Bjorka. Istimewa
Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

Tak kurang 6 juta data NPWP kena peretasan dan dijual di dark web. Eks penyelidik KPK meilhat pola kemunculan hacker Bjorka seiring isu besar politik.


Berulah Lagi, Bjorka Melakukan Peretasan 6 Juta Data NPWP Termasuk Presiden dan Menteri

19 hari lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
Berulah Lagi, Bjorka Melakukan Peretasan 6 Juta Data NPWP Termasuk Presiden dan Menteri

Simak kasus peretasan dan jual beli data yang dilakukan oleh Bjorka


Respons Sri Mulyani Soal Kebocoran Data NPWP

19 hari lalu

Sri Mulyani berbicara dalam Rapat Badan Anggaran terakhir dengan DPR, Selasa, 17 September 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Respons Sri Mulyani Soal Kebocoran Data NPWP

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kebocoran data NPWP