TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Waryono Abdul Ghafur mengatakan penyelesaian kasus di Pondok Pesantren Al Zaytun tidak boleh mencederai hak pendidikan para santri.
"Jangan sampai hak konstitusi warga atau santri tercederai. Sehingga semua anak-anak bangsa yang belajar tetap bisa belajar," ujar Waryono dilansir dari Antara pada Selasa, 4 Juli 2023.
Sebelumnya, tim investigasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat merekomendasikan agar pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut dibekukan izinnya. Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga meminta aset Al Zaytun dibekukan seiring dengan adanya laporan dugaan perputaran uang secara ilegal.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Waryono mengatakan opsi-opsi soal masa depan Ponpes Al Zaytun masih terus dibahas, termasuk pembekuan jika terbukti ada penyimpangan. Namun, kata dia, keputusan yang nantinya akan diambil harus tetap memperhatikan dan tak mengorbankan masa depan para santri.
"Pokoknya apakah nanti (para santri) akan dipindahkan (ke ponpes lain), atau tetap di situ, atau geser sedikit, itu teknis menurut saya. Saya belum bisa menyampaikan sekarang," katanya.
Hingga saat ini, penanganan Pesantren Al Zaytun masih berjalan. Pimpinan pesantren, Panji Gumilang, juga telah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menekankan penyelesaian polemik terkait dengan Pesantren Al Zaytun melalui tiga pendekatan.
Pilihan Editor: Kecewa UKT Naik Diam-diam, BEM Kema Unpad Minta Penjelasan Rektorat
