TEMPO.CO, Jakarta - Setiap tahunnya Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB selalu diwarnai beragam persoalan, utamanya melalui jalur zonasi. Proses pendaftaran lewat zonasi tempat tinggal itu kerap diakali oleh sejumlah orang tua siswa demi memasukkan anaknya ke sekolah yang diinginkan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pun mengingatkan para orang tua bahwa melakukan kecurangan saat mendaftarkan anak sekolah sama saja mendidik anak menggunakan cara curang. Ia menilai tindakan itu akan mempengaruhi perilaku anak.
"Mestinya orang tua juga harus menyadari kalau sejak awal anak-anaknya dididik dengan cara yang curang, ya itu jadi calon koruptor itu," kata Muhadjir di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 14 Juli 2023.
Menurut Muhadjir, orang tua seharusnya mengajarkan kebaikan dan moral pada anak. "Kalau anaknya sejak awal diajari ketika masuk sekolah pun dengan cara curang, apa yang diharapkan dari anak-anaknya nanti?" ujarnya.
Muhadjir yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan sistem zonasi dalam PPDB diterapkan guna mencegah terjadinya 'kastanisasi' sekolah. Dengan sistem itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting untuk memeratakan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di wilayahnya.
"Biar tidak ada sekolah favorit, semua sekolah harus favorit, sehingga seseorang itu tidak kemudian harus melakukan kecurangan karena masih terpersepsi ada sekolah favorit itu," kata Muhadjir.
Ketentuan mengenai sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Permen itu dikeluarkan kala Muhadjir menjabat sebagai Mendikbud.
Kebijakan tersebut mengubah prasyarat penerimaan peserta didik di sekolah negeri dari nilai ujian nasional menjadi jarak rumah dengan sekolah.
Masukan soal PPDB Zonasi
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai sistem zonasi PPDB belum dapat diterapkan dengan baik. Sebab, masih ada kesenjangan mutu pendidikan di sekolah-sekolah negeri di sejumlah daerah.
Selain itu, muncul kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan PPDB. Mulai dari manipulasi data kependudukan hingga praktik penitipan identitas anak di kartu keluarga milik warga yang berdomisili dekat dengan sekolah negeri.
Menurut Ubaid, meski praktik kecurangan yang dilakukan salah, itu merupakan upaya orang tua untuk memenuhi hak anaknya dalam pendidikan. "Mendapatkan akses ke sekolah adalah hak semua warga negara Indonesia. Pemerintah harus memastikan itu, bukan malah melakukan seleksi, yang menghasilkan ada yang lolos dan ada yang gagal,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset.dan Teknologi Iwan Syahril menyampaikan beberapa rekomendasi solusi masalah pelaksanaan PPDB zonasi. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, 12 Juli lalu, ia mengatakan pemda dapat meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Pusat Statistik untuk menganalisis data calon peserta didik baru yang bisa masuk sekolah negeri berdasarkan data domisili dan daya tampung sekolah serta melakukan verifikasi dan validasi keabsahan Kartu Keluarga.
Pilihan Editor: Mengenal Sistem Zonasi PPDB dan Sosok Pencetusnya
