TEMPO.CO, Bandung - Universitas Padjadjaran mencanangkan zona integritas di seluruh fakultas dan direktorat, Jumat, 21 Juli 2023. Alasannya, menurut Rektor Rina Indiastuti, karena Unpad masuk ke lingkungan dan jejaring nasional dan internasional yang semakin luas.
“Bukan sekedar seremonial tapi niat baik kami,” kata Rina.
Menurut Rina, mahasiswa ada yang mengambil program double degree atau gelar pendidikan ganda dengan kampus luar negeri, pun kolaborasi dosen dengan kolega di luar Indonesia.
Dampak dari integritas, menurut Rina, civitas akademika Unpad harus mulai mengevaluasi diri. Misalnya ketika bekerjasama dengan industri.
"Kita selalu introspeksi apakah ini adalah untuk kepentingan pribadi atau institusi, itu contoh paling gampang,” kata Rina.
Rina mengatakan integritas pendahuluan, yaitu jujur, adil dan objektif. Saat sedang penerimaan mahasiswa baru disebutnya sebagai ujian integritas.
“Kami tidak pernah sekali pun berpikir bahwa penerimaan mahasiswa baru dikaitkan dengan uang, seleksinya tetap melalui akademik,” kata Rina.
Pencanangan zona integrasi dinilainya sebagai upaya supaya tidak terjadi kasus korupsi atau penyimpangan. “Bukan diartikan kami sekarang menjadi bersih, belum,” kata Rina.
Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amir Arief saat kuliah umum setelah acara pencanangan tersebut, mengatakan lembaga antirasuah telah menyusun Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan. Hasilnya, KPK menemukan kesimpulan yang ironi pada 2022.
“Angka SPI Pendidikan Indonesia, bahwa semakin tinggi pendidikan masyarakat Indonesia semakin rendah integritasnya,” kata Amir.
Berdasarkan Indeks Integritas, pada tingkat SD dan madrasah sederajat angkanya 79,02. Kemudian SMP dan madrasah setingkat yaitu 78,98. Pada tingkat SMA dan SMK 69,34, dan pada perguruan tinggi indeks integritasnya 67,69.
Menurut Amir, risiko korupsi selalu inheren. Berdasarkan banyak modus yang ditemukan dari penindakan KPK, setiap kedudukan atau kewenangan pasti berisiko kecurangan.
“Tidak hanya di organisasi pendidikan, di KPK saja begitu ada punya kewenangan pegawainya pasti ada risiko inheren untuk curang,” kata Amir.
Amir mengaku beberapa bulan ini kebanjiran pertanyaan tentang bagaimana kalau menegakkan integritas dilakukan KPK bersama kementerian tapi di dalam KPK sendiri masih ada masalah integritas.
Pilihan Editor: Kritik BEM Kema Unpad Soal Materi Kuliah Umum Pejabat atau Menteri di Kampus
