TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nunuk Suryani mengapresiasi dukungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dalam mendorong berbagai kebijakan Merdeka Belajar.
Hal itu disampaikan Nunuk ketika kunjungan kerja ke Aceh Utara, Lhokseumawe dan beraudiensi dengan Penjabat Bupati Aceh Utara Mahyuzar di Pendopo Aceh Utara pada Selasa, 14 Agustus 2023.
Apresiasi itu diberikan lantaran satuan pendidikan di Aceh Utara terbanyak mengimplementasikan Kurikulum Merdeka se-Aceh. Sebanyak 1.068 sekolah di Aceh Utara jenjang PAUD-SMP telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
"Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara sejauh ini dalam mendorong berbagai kebijakan dalam rangkaian Merdeka belajar dan kebijakan strategis lain Kemendikbudristek," ujar Nunuk dalam sambutannya pada Selasa malam, 14 Agustus 2023.
Selain itu, Nunuk mengungkapkan sudah banyak guru-guru di Aceh Utara yang telah mengakses platform Merdeka Mengajar sebagai sarana belajar. Dia berharap agar aktivitas dan budaya belajar serta berbagi di sekolah bisa terus ditingkatkan.
Adapun di Aceh Utara terdapat 31 sekolah penggerak. Sedangkan, sebanyak 581 guru di sana merupakan Guru Penggerak dan calon Guru Penggerak yang didominasi calon Guru Penggerak Angkatan 8 sebesar 45 persen dan jenjang SD sebesar 39 persen.
Dari ratusan Guru Penggerak di sana, yang layak menjadi kepala sekolah sebanyak 108 orang. Namun, baru 14 orang yang diangkat. Sedangkan kebutuhan kepala sekolah saat ini 40 orang, di mana sebanyak 26 kepala sekolah pensiun dan 14 orang masih menjabat sebagai pelaksana tugas kepala sekolah.
Nunuk berharap agar pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Aceh Utara bisa turut mendorong kebijakan Kementerian Pendidikan agar tercipta trasnformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Salah satunya yaitu dengan menjadikan Guru Penggerak sebagai kepala sekolah.
Hal itu diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai kepala sekolah. Dalam beleid tersebut disebutkan guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah memiliki sertifikat Guru Penggerak.
Nunuk berharap lebih banyak lagi Guru Penggerak diangkat menjadi kepala sekolah guna mengembangkan wilayah yang kekurangan guru di daerah terpencil maupun terluar.
Adapun Penjabat Bupati Aceh Utara Mahyuzar mengatakan siap menjalankan Kementerian Pendidikan agar Aceh Utara bisa terus berkembang dalam pendidikan maupun sumber daya manusia.
“Kami siap apapun yang ibu sarankan, nasehat bagi kami untuk Aceh Utara ini. Tentu kami akan senang,” ujar Mahyuzar.
Lebih lanjut, Mahyuzar mengatakan kondisi di Aceh Utara berbeda dengan wilayah lain. Kompetensi guru di sana bisa jadi lebih rendah dibanding wilayah lain karena latar belakang sebagian guru di sana merupakan generasi yang terdampak bencana gempa dan tsunami.
“Kompetensi guru-guru kami berbeda karena masih sedikit yang lulus dalam pre-tes PPG dalam jabatan. Kami berharap untuk Aceh Utara ada perhatian khusus dalam passing grade agar tak sama dengan nasional sehingga ada banyak guru kami bisa lulus," ujarnya.
Dalam kunjungan kerja ke Aceh Utara, Nunuk juga mengunjungi sejumlah sekolah seperti SMA Negeri 1 Dewantara, SD Negeri 1 Syamtalira Bayu, SMPN 1 Syamtalira Bayu. Di sana, Dirjen GTK Nunuk berdialog bersama para guru, tenaga kependidikan, dan siswa.
Dalam kunjungan kerja itu Nunuk didampingi sejumlah jajarannya dan pejabat di daerah seperti Kepala Balai Guru Penggerak Aceh Teti Wahyuni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Jamaluddin,dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara Ahmad Yamani.
Pilihan Editor: SK Inpassing Terbit, Guru Madrasah Non-ASN Kini Bisa Miliki Tunjangan Layaknya ASN
