TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan tahun 2024 akan menjadi tahun demokrasi besar bagi tanah air. Sebab, setelah pemilu, pada tahun yang sama Indonesia juga akan melakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak.
"Karena levelnya dari nasional sampai ke daerah, bisa dibayangkan bagaimana nanti riuhnya penyelenggaraan pemilu di 2024," katanya dalam acara #YukPahamiPemilu yang diselenggarakan oleh Google dan YouTube Indonesia di Jakarta, Rabu, 20 September 2023.
Budi Arie menyampaikan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai peningkatan jumlah pemilih sebesar 12 persen dibanding pemilu 2019. Kini, jumlahnya mencapai 204.807.222 orang. Generasi milenial dan generasi Z mendominasi sebagai pemilih terbanyak.
Saat ini, jumlah pengguna internet di tanah air lebih dari 212 juta, dengan tingkat penetrasi internet mencapai 78 persen. Generasi milenial dan generasi Z tercatat rata-rata menghabiskan waktu selama 6 jam per hari untuk bermedia sosial.
"Menghadapi kondisi tersebut, Kemkominfo hadir mendorong pemilu damai tahun 2024. Agenda ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam 13 bulan ke depan dengan tujuan menghadirkan pemilu damai, bermanfaat, bermartabat, dan berkualitas," kata dia.
Seluruh stakeholder pun diharapkan agar bisa terus membantu dan bekerja sama untuk mewujudkannya. Pelaksanaan pemilu damai 2024 akan dilakukan melalui kerja sama dengan platform digital, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta kementerian dan lembaga lainnya.
Baca juga: BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi di Banyak Perairan Indonesia, hingga 4 Meter
3 strategi Kemkominfo
Khusus untuk platform digital, Kemkominfo akan melancarkan 3 strategi utama. Mulai dari pengendalian konten, literasi digital, hingga kampanye pemilu damai. "Pemilu damai harus diupayakan karena potensi kekacauan informasi terus membayangi. Kemkominfo mencatat lebih dari 928 isu hoaks pada pemilu 2019," kata dia.
Sebagai langkah solusi, Budi Adie menyatakan Kemkominfo melakukan langkah penanganan pada tingkat hulu, tengah, hingga hilir. Pada tingkat hulu, Kemkominfo mendorong peningkatan literasi dan kecakapan digital masyarakat dalam merespon hoaks.
Sedangkan pada tingkat tengah, Kemkominfo menerbitkan klasifikasi hoaks. "Kita stempel aja ini yang hoaks atau yang menyimpang," tuturnya.
Budi Arie menegaskan penyebaran berita hoaks dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap proses elektoral dan institusi pemerintahan, timbulnya polarisasi politik di masyarakat, serta instabilitas kondisi politik dan sosial. "Mari kita ciptakan ruang digital yang sehat untuk mewujudkan pemilu damai 2024," ucapnya.
Pilihan Editor: Rilis Kamis di Cina, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Terpantau di Geekbench dengan Snapdragon 7s Gen 2
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
