Pemilik rumah: Fitriah
Koordinat: 95o 18’ 36,16” Bujur Timur--5o 33’ 11,09” Lintang Utara
INILAH alamat rumah Fitriah yang baru setelah rumah lamanya dihancurkan tsunami akhir Desember lima tahun lalu. Tapi itu cuma alamat di komputer Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Sejatinya, ia warga Desa Punge Jurong, Meuraxa, Banda Aceh. Dan koordinat di atas adalah alamat yang hanya tersimpan di komputer BRR Aceh-Nias.
Ada 115 ribu rumah di dalam komputer Sistem Informasi Perumahan yang merupakan bagian dari Recovery Aceh-Nias (RAN) Database itu. “Sebenarnya menurut laporan yang masuk kepada kami ada 139 ribu rumah yang telah dibangun, tapi ketika BRR dibubarkan pertengahan April, kami baru ‘mengaudit’ 115 ribu,” ujar Kuntoro Mangkusubroto, bekas Kepala BRR.
Berlangsung di aula Ecosoc di lantai dasar, acara itu dihadiri sekitar 300 diplomat dan perwakilan berbagai organisasi. Ada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Ada utusan khusus PBB untuk bencana tsunami, Bill Clinton, yang datang jauh-jauh dari Arkansas. “Nah, dalam acara penutupan itu, Indonesia dan empat negara lainnya menyampaikan terima kasih kepada dunia internasional dalam bentuk Tsunami Global Lessons Learned,” kata Kuntoro pekan lalu.
Paket pelajaran dari tsunami itu berisi rekam jejak pekerjaan yang dilakukan badan rekonstruksi di lima negara. Tujuannya adalah menyediakan sistem yang instan jika bencana seperti ini terjadi lagi. “Tinggal mengadopsi cara yang paling sesuai yang telah dilakukan oleh kelima negara itu,” ujarnya.
Menurut Kuntoro, Indonesia menyampaikan 10 pelajaran dari tsunami di Aceh dan Nias. Di dalamnya ada, itu tadi, RAN Database. Tak sekadar mengatur sistem perumahan, software itu menjadi tulang punggung badan rekonstruksi ini untuk mengkoordinasi 1.697 proyek senilai US$ 3,18 miliar (sekitar Rp 30 triliun) yang berasal dari 600 lebih donor.
Berkat unjuk kerjanya yang memuaskan, Oktober tahun lalu, RAN Database memenangi anugerah Government Technology Award 2008 dari FutureGov untuk kategori manajemen informasi. Sistem ini menyingkirkan 450 sistem serupa dari 15 negara di Asia Pasifik. Sistem Informasi Perumahan pada database itu secara terpisah menjadi nomine untuk kategori sistem informasi geografis.
Tamatnya BRR juga tak mengubur software ini. Agustus mendatang, RAN Database bakal diperbincangkan pada pertemuan Asosiasi Badan Pemeriksa Keuangan Sedunia di Jakarta. “Mereka tertarik mengadopsi RAN Database untuk wilayah bencana karena sistemnya kebal korupsi, padahal wilayah bencana merupakan tempat yang rawan korupsi,” ujar Kuntoro.
RAN Database bukan asli Indonesia. Cikal-bakalnya adalah sebuah sistem yang disebut Donor Assistance Database yang dibuat negara G-7 untuk membantu Rusia pada 1996. Pada 2003, sistem ini dipakai untuk merekonstruksi Afganistan yang luluh-lantak pascaperang dan namanya diubah menjadi Development Assistance Database (DAD). Ketika PBB tahu BRR memerlukan software manajemen, badan ini memberikan perangkat lunak itu kepada BRR.
Rupanya, software itu masih terlalu sederhana untuk dipakai di wilayah bencana semasif di Aceh-Nias. Di kedua wilayah itu ada jauh lebih banyak donor dan partner, wilayahnya lebih luas, dan proyeknya beragam. Sekadar perbandingan: di Afganistan cuma ada 30-an lembaga yang terlibat, sedangkan di Aceh-Nias 20 kali lipat lebih banyak. “Maka banyak fitur harus disesuaikan dan ditambahkan ke dalam DAD,” kata Eddie Darajat, bekas Kepala Pusat Data dan Informasi BRR. “Hasilnya adalah RAN Database yang dioperasikan mulai 28 Oktober 2005,” ujarnya.
Ternyata sistem ini bekerja baik. Organisasi nirlaba kelas dunia yang menerima dana jutaan dolar untuk diteruskan ke Aceh-Nias terbantu oleh RAN Database. Database ini justru menjadi semacam legitimasi atas proyek mereka di Aceh-Nias dan cap itu dari lembaga setingkat menteri di Indonesia. “Hasilnya, mereka berbondong-bondong memanfaatkan RAN Database,” ujar Kuntoro.
Bagi donatur, sistem ini tak kalah powerful. Mereka memakai database ini untuk menguji silang laporan organisasi nirlaba yang mendapatkan uang mereka, cukup dari kantor mereka. “Cuma dengan mengakses situs RAN, donatur di seluruh dunia bisa mengetahui di mana uang mereka ditempatkan, dipakai untuk ada, siapa penanggung jawabnya, hasilnya apa,” kata Kuntoro.
Tempo sempat menjajal database yang beralamat di rand.brr.go.id ini--kini situs itu sudah dibekukan. Sistemnya ringan saja. Untuk menjalankannya, cuma perlu server standar, karena menggunakan aplikasi berbasis web PHP dengan database Postgres dan MapServer. Tapi hasilnya dijamin memuaskan donor. Untuk sistem perumahan, misalnya, mereka tak hanya bisa tahu koordinat setiap rumah yang berasal dari uang mereka, tapi juga bisa melihat foto rumahnya.
Di balik software “sederhana” itu, tak terceritakan di situs RAN, berlangsung pekerjaan yang luar biasa masif untuk mengumpulkan data. Untuk merumahkan 115 ribu tempat tinggal di komputer BRR, misalnya, diperlukan 12 unit geodetic GPS, 93 unit GPS tipe navigasi, 22 unit digital total station, lebih-kurang 135 ribu formulir pendataan dan deskripsi, 138 unit komputer, serta 158 kamera digital. “Survei data geospasialnya dilakukan selama empat setengah bulan dari Desember 2007 hingga April 2008,” ujar Eddie.
Toh, menurut Kuntoro, sebenarnya tak ada terobosan luar biasa atas pemakaian teknologi ini. “Yang diperlukan hanya kemauan untuk keluar dari pakem yang sudah ada, yakni keluar dari kebiasaan mengandalkan dokumentasi berbasis kertas ke elektronik. Soalnya, teknologinya sudah tersedia,” ujarnya.
Berkat akuntabilitas dan transparansi itu, realisasi komitmen dari negara donor di Aceh dan Nias mencapai 93 persen. “Ini rekor baru, memecahkan rekor bencana hurikan Mitch di Honduras pada Oktober 1998, yang hanya mencapai 60 persen,” kata Kuntoro.
Tapi RAN Database bukan tanpa kelemahan. Sungguhpun Kuntoro mengklaim RAN Database kuat pada detail, verifikasi datanya tak sampai ke soal jumlah uang donatur yang benar-benar dibelanjakan partnernya. “Itu audit dokumen. Bagi kami, cukuplah memastikan bahwa rumahnya memang ada. Adapun soal harga rumahnya yang dilaporkan US$ 10 juta oleh NGO itu kepada donaturnya, itu urusan internal mereka,” ujar Kuntoro.
Kebocoran uang juga bukannya tak terjadi. Saat ini penegak hukum sedang memejahijaukan empat kasus dugaan korupsi di BRR, terkait dengan perumahan, kapal ikan, dan hutan bakau. Kerugian negara akibat tindak pidana itu diperkirakan Rp 20 miliar, dari total uang yang ditangani BRR sebesar Rp 60 triliun. “Di lingkungan yang tak terlalu bersih seperti Indonesia memang susah menghapuskan korupsi,” kata Kuntoro.
YOSEP SUPRAYOGI
