Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perhutanan Sosial Indonesia Jadi Contoh Mitigasi Iklim Berbasis Masyarakat

image-gnews
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto (kedua dari kanan) dalam forum World Bank Land Conference di Washington, D.C, Amerika Serikat, Senin 13 Mei 2024. (TEMPO/BAGJA HIDAYAT)
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto (kedua dari kanan) dalam forum World Bank Land Conference di Washington, D.C, Amerika Serikat, Senin 13 Mei 2024. (TEMPO/BAGJA HIDAYAT)
Iklan

TEMPO.CO, Washington - Bank Dunia menggelar Konferensi Lahan 2024 di Washington, Amerika Serikat, 12-17 Mei 2024. Topiknya tentang perhutanan sosial sebagai penopang manajemen lahan dan ketahanan iklim.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto berbicara dalam satu sesi bertema hubungan lahan dengan iklim dan ketahanan pangan pada Senin 13 Mei 2024. Bambang satu forum dengan wakil dari Kementerian Lingkungan dan Perubahan Iklim Brasil Andre Aquino dan Gabriela Rodrigues Eklund dari Global Land Alliance.

Bambang menceritakan tentang program perhutanan sosial di Indonesia yang dimulai sejak 2016. Ia menyampaikan lima poin: status dan tren perhutanan sosial, dukungan regulasi berbasis keadilan pengelolaan lahan, implementasi kebijakan perhutanan sosial dalam mendukung kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, tantangan pengelolaan perhutanan sosial; dan strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya hutan.

Menurut Bambang, program perhutanan sosial yang lebih progresif dimulai pada 2016 dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di bawah KLHK. Program ini berupa distribusi akses hutan negara kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Target distribusi akses tersebut seluas 12,7 juta hektare pada 2030. Menurut Bambang, hingga Mei 2024 target itu telah tercapai seluas 6,7 juta hektare. Pencapaian ini termasuk 240 ribu hektare hutan adat dengan wilayah hutan adat indikatif (penetapan yang tidak boleh untuk tujuan lain) seluas 1,2 juta hektare. “Tujuan perhutanan sosial yang lain adalah pemerataan ekonomi dan meningkatkan pendapatan keluarga,” kata dia.

Perhutanan Sosial Indonesia Bisa Jadi Model di Dunia

Willem van der Muur, Land Tenure Specialist Bank Dunia, mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi model percontohan tata kelola hutan berbasis masyarakat untuk mencapai ketahanan iklim dan pangan. Willem merujuk pada masuknya program perhutanan sosial ke dalam program FOLU net sink 2030 atau keberimbangan serapan dan produksi karbon dari hutan melalui program ini seluas 4,06 juta hektare.

FOLU net sink perhutanan sosial juga ditopang oleh regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Terpadu Pengelolaan Perhutanan Sosial yang menempatkan kerja kolaborasi sebagai simpul percepatan akses kelola, keterlibatan pemerintah pusat dan daerah sebagai pendamping kelembagaan kelompok petani hutan, serta untuk percepatan penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) berbasis masyarakat dan/atau Adat.

Bambang menambahkan, untuk menopang perhutanan sosial sesuai mandat regulasi tersebut juga telah dicetuskan pengembangan Integrated Area Development (IAD) berbasis komoditas dengan dukungan oleh investasi keuangan mikro yang mendorong akses pasar komoditas perhutanan sosial.

Bambang mencontohkan perhutanan sosial di Lumajang, Jawa Timur, yang sudah memakai pendekatan integrasi berbasis komoditas. Perhutanan sosial di sini sudah masuk ke dalam program pemerintah daerah yang mengintegrasikannya dengan ekowisata berbasis wilayah. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Joko Widodo memanen jagung saat panen raya jagung di Perhutanan Sosial, Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, 9 Maret 2018. Jagung yang dipanen raya tersebut merupakan hasil budi daya pertanian oleh petani penggarap hutan penerima KUR dari BNI. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Hasil IAD di Lumajang, kata Bambang, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dua kali lipat di atas garis kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan bisnis sektor transportasi dan pariwisata.

Dalam ketahanan iklim, Bambang juga menunjukkan hasil studi terbaru serapan karbon di wilayah perhutanan sosial. Selama 2016-2021, tutupan hutan di area perhutanan sosial bertambah dan menyumbang serapan karbon sebanyak 32 juta ton setara karbon dioksida. Angka ini lima kali lipat target serapan karbon perhutanan sosial di awal program ini didesain.

Perhutanan Sosial di Brasil

Sebelum giliran Bambang, Andre Aquino menceritakan tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Brasil yang mencapai 120 juta hektare—hampir separuh luas hutan di negara itu yang mencapai 310 juta hektare. Menurut Andre, problem pengelolaan hutan di Brasil terbentur pada lemahnya tata kelola lahan/wilayah, rendahnya kapasitas masyarakat mengelola hutan, orientasi masyarakat masih pada kayu, dan ketimpangan hak akses lahan, serta akses ke pasar dan permodalan.

Sebagai jalan keluar, pemerintahan di Brasil membuat program manajemen hutan berbasis komunitas. Tujuannya mempromosikan bisnis inovatif dan solusi berkelanjutan berdasarkan usaha kehutanan berbasis masyarakat di wilayah secara kolektif, mewujudkan konservasi lingkungan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. 

Selaku Presiden G20, Brasil juga membentuk gugus tugas untuk memperkuat agenda kehutanan menuju Konferensi Perubahan Iklim (COP) ke-30 tahun depan. Karena itu, secara khusus, gugus tugas itu mendorong keterlibatan masyarakat adat dan kontribusi kehutanan dalam memberikan nilai tambah pada nilai ekonomi karbon hutan.

Dalam forum itu, para pembicara sepakat bahwa hak atas lahan hutan menjadi tumpuan keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Di masa krisis iklim, pengelolaan hutan berbasis masyarakat sekaligus menjadikan hutan sebagai ketahanan pangan, yang paling rentan terkena dampak akibat perubahan iklim. “Dengan begitu, ketahanan iklim dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat juga meningkatkan peluang ketahanan pangan dan ekonomi,” kata Andre.

Pilihan Editor: Pembaruan iOS 17.5 Bawa Bug yang Munculkan Foto Lama yang Sudah Dihapus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cerita Penumpang Menginap di Bandara selama Empat Hari karena Penerbangan Delay

1 hari lalu

 Vienna Skye, 25 menginap di bandara Rio de Janeiro, Brasil, selama empat hari setelah penerbangannya ditunda pada Mei 2024 (Instagram/@viennaskye)
Cerita Penumpang Menginap di Bandara selama Empat Hari karena Penerbangan Delay

Penumpang itu mengaku tidak bisa keluar bandara karena maskapai terus-menerus membatalkan penerbangan selama empat hari berturut-turut.


Direkrut Manchester City, Mengenal Savinho Pindahan dari Troyes

3 hari lalu

Savinho. (Instagram/@mancity)
Direkrut Manchester City, Mengenal Savinho Pindahan dari Troyes

Penyerang timnas Brasil, Savinho direkrut Manchester City dengan durasi kontrak lima tahun


Sri Mulyani Bertemu Presiden Singapura, Bahas Tantangan Ekonomi dan Keuangan Dunia

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melawat ke Singapura untuk bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam.  Instagram/smindrawati
Sri Mulyani Bertemu Presiden Singapura, Bahas Tantangan Ekonomi dan Keuangan Dunia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam membahas tantangan ekonomi dan keuangan dunia terkini.


Berita Liga 1 : Semen Padang FC Tengah Menanti Pemain Asing Asal Brasil

5 hari lalu

Semen Padang Fc gelar latihan menjelang Liga 1 Musim 2024/2025 di Lapangan Sepak Bola Gala Tama. Musim kali ini Semen Padang Fc bakal memenuhi kuota pemain asing di Liga 1 yakni sebanyak 8 orang. TEMPO/Fachri Hamzah.
Berita Liga 1 : Semen Padang FC Tengah Menanti Pemain Asing Asal Brasil

Semen Padang FC telah merekrut tujuh pemain asing untuk Liga 1 musim depan, 2024-2025.


KLHK Kaji Data Komisi Eropa yang Sebut Indonesia Sumbang 2,3% Emisi Global

5 hari lalu

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point UNFCCC memimpin Delegasi Republik Indonesia  pada pertemuan Subsidiary Body ke-60 Konvensi Perubahan Iklim yang dilaksanakan di Bonn-Jerman pada tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 2024.
KLHK Kaji Data Komisi Eropa yang Sebut Indonesia Sumbang 2,3% Emisi Global

KLHK akan kaji data Komisi Eropa yang menyebut Indonesia menyumbang emisi 1,24 Gt setara CO2e atau 2,3% emisi GRK global.


Wacana Pulau Sampah di Jakarta, KLHK Ingatkan Tak Ada TPA Baru Mulai 2030

6 hari lalu

Foto udara pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Landfill Mining dan RDF Plant di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 10 Oktober 2022. Pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengubah endapan sampah menjadi bahan bakar tersebut pembangunannya telah mencapai 83 persen dan ditargetkan selesai pada Desember 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Wacana Pulau Sampah di Jakarta, KLHK Ingatkan Tak Ada TPA Baru Mulai 2030

KLHK ingatkan komitmen Zero Waste Zero Emission 2050. Artinya, tak boleh ada TPA baru mulai 2030. Lalu bagaimana dengan pulau sampah?


Wacana Pulau Sampah bak Semakau Landfill, Jakarta Diingatkan Jangan Hanya Pindahkan Masalah

6 hari lalu

Pulau Semakau. gofishing.sg
Wacana Pulau Sampah bak Semakau Landfill, Jakarta Diingatkan Jangan Hanya Pindahkan Masalah

Bukan hanya KLHK, DPRD juga belum mendapat informasi secara langsung tentang wacana pulau sampah di Kepulauan Seribu.


BKSDA dan Perusahaan Tambang Gelar Pertemuan Pasca-video Viral Anoa, Ini yang Disepakati

7 hari lalu

Anoa terekam memasuki kawasan tambang di wilayah Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Antara)
BKSDA dan Perusahaan Tambang Gelar Pertemuan Pasca-video Viral Anoa, Ini yang Disepakati

Sudah tiga kali pertemuan dilakukan antara BKSDA Sulawesi Tenggara dan PT Sulawesi Cahaya Mineral sejak video kemunculan anoa viral di medsos.


Top 3 Tekno: Pesan untuk Pendamping MPLS, Rimba Raya Tunggu KLHK, dan Riset AI Soal Jawaban ChatGPT

7 hari lalu

Murid baru mengikuti MPLS di SLBN A Pajajaran Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra di Bandung, Jawa Barat, 15 Juli 2024. Kendalanya proses belajar mengajar kerap terganggu oleh ODGJ dan tuna wisma yang tinggal dalam satu komplek institusi pendidikan disabilitas netra tertua di Indonesia tersebut. TEMPO/Prima Mulia
Top 3 Tekno: Pesan untuk Pendamping MPLS, Rimba Raya Tunggu KLHK, dan Riset AI Soal Jawaban ChatGPT

Berbagai contoh pesan yang bisa dibuat siswa baru untuk pendamping MPLS menjadi pembuka Top 3 Tekno, Rabu, 17 Juli 2024.


Hasil Riset BRIN Kerek Produksi Minyak Kayu Putih di Papua

8 hari lalu

Ilustrasi daun kayu putih. Pixabay.com/abeldomi
Hasil Riset BRIN Kerek Produksi Minyak Kayu Putih di Papua

BRIN sebut produktivitas dari industri minyak kayu putih perlu ditingkatkan dengan metode ilmiah supaya mutu genetik yang dihasilkan menjadi unggul.