Di Simpang Jalan WiMAX

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • .

    .

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah boleh-boleh saja memilih standar 802.016d--lebih dikenal dengan istilah 16d saja--untuk koneksi nirkabel pita lebar (wireless broadband access atau di sini lebih sering disebut WiMAX). Suara industri rupanya masih condong ke standar 16e yang lebih anyar dan diadopsi lebih luas oleh industri di luar Indonesia.

    Begitulah suara-suara yang terdengar saat penandatanganan Piagam Kesiapan Industri Dalam Negeri dalam menggelar layanan akses nirkabel pita lebar. Penandatanganan dilakukan di Jakarta pada Kamis lalu.

    Penandatanganan dilakukan antara Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Intel, id-WiBB, serta WiMAX Forum Indonesia. Kerja sama ini diharapkan bisa mendorong layanan pita lebar yang masih rendah.

    Saat ini layanan pita lebar di Indonesia masih berkisar di angka 2 persen dari koneksi berdasarkan jumlah rumah tangga dan 5 persen berdasarkan jumlah populasi. Dalam kerja sama itu, Id-WiBB ditunjuk sebagai pelaksana untuk menjembatani pemangku kepentingan dalam industri pita lebar di Indonesia, seperti operator, vendor, inter-departemental, dan pengguna jasa.

    Ketua Umum Mastel Setyanto P. Santosa mengatakan, Mastel mendukung dan konsisten terhadap upaya untuk mengakselerasi implementasi akses nirkabel pita lebar berstandar 802.16e. Alasannya, implementasi akses nirkabel broadband ini akan memberi dampak positif untuk pembangunan ekonomi Indonesia.

    "Terutama karena para pengusaha lokal menyatakan kesiapan untuk memproduksi perangkat akses dengan standar 16e," ujar Setyanto.

    Hal senada dikatakan Ketua WiMAX Forum Indonesia Sylvia W. Sumarlin. Menurut Sylvia, jika pemerintah tetap berkeras memberikan standar 16d, industri akan terus ketinggalan. "Karena tidak ada yang beli, di luar sana semua sudah memakai standar 16e," ujarnya.

    Sylvia memandang, jika memang industri sudah siap, selagi bisa lebih baik berinvestasi pada standar 16e. Standar ini, menurut dia, mempunyai beberapa keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh dunia industri teknologi informatika.

    Selain lebih murah, standar 16e lebih cepat mengantarkan data dan bisa memenuhi standar penyambungan internasional dan global. Menurut dia, pemerintah sebaiknya tidak membatasi standar tersebut dan lebih tegas mengatur pembuatan kandungan lokalnya.

    "Dengan begitu, otomatis investor luar juga akan datang dan berpartner dengan industri lokal. Industri pun tumbuh dan mampu menjual keluar," ujar Sylvia.

    Tetapi suara industri ini jelas berseberangan dengan suara pemerintah. Direktur Standardisasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Azhar Hasyim mengatakan, pemerintah lebih mempercayai standar 16.d untuk penggelaran akses pita lebar.

    Azhar beralasan, standar itu mampu mendorong industri dalam negeri dengan ketentuan kandungan lokalnya. Dua perusahaan sudah mendapat sertifikasi, yakni TRG dan Hariff Daya. Dua perusahaan lain akan segera disertifikasi, yakni Habimata dan LEN. Sedangkan tender frekuensi baru akan dilakukan tahun depan. "Harus bisa tahun depan, standarnya 16d," ujar Azhar.

    Adapun pengamat teknologi pita lebar, Arnold Djiwatanpu, mengatakan penggelaran teknologi nirkabel pita lebar sangat bermanfaat untuk menjangkau kawasan daerah terpencil. Karena itu, sebaiknya industri dalam negeri bersinergi untuk terjun ke penelitian dan pengembangan pada standar yang ditetapkan pemerintah ketimbang melawan vendor besar. "Untuk keberhasilan standar 16d, perlu kepercayaan diri dari industri lokal dan dorongan dari pemerintah," katanya.

    Bagaimana sikap Intel? Kepada Tempo, Budi Wahyu Jati, Country Manager Intel Indonesia, mengatakan pihaknya sebetulnya telah mengusulkan kepada pemerintah agar tak menutup pintu bagi standar 16e. Meskipun dalam hal ini Intel tentu tetap memiliki kepentingan, karena standar apa pun yang dipakai, cip yang dipakai tetaplah berasal dari perusahaan tersebut.

    Bahkan, kata Budi, pihaknya telah berhasil mengawinkan sebuah perusahaan WiMAX besar berstandar 16e di luar negeri dengan tiga perusahaan lokal untuk menampung content lokal. "Dengan begitu, aturan soal SS (subscriber station) dan BS (base station) bisa dicapai," kata Budi.

    DEDDY SINAGA | DIAN YULIASTUTI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.