Selain pameran, berlangsung pula konferensi internasional yang bertema ramah lingkungan. Ahad pagi lalu, di panggung utama berlangsung presentasi bertajuk "Pertamina Health, Safety, Environment Policy, and Implementation". "Pertamina terus mengembangkan energi alternatif, salah satunya panas bumi," kata Sri Widodo, Ahli Utama Audit dan Kajian Lingkungan Pertamina.
Dia memaparkan sejumlah program, termasuk upaya mitigasi perubahan iklim berupa penurunan emisi di sektor hulu hingga hilir. Salah satunya program Clean Development Mechanism (CDM). Protokol Kyoto merancangnya sebagai bentuk investasi yang berbasis pasar dengan Certified Emission Reduction/CER sebagai komoditasnya.
Untuk eksplorasi panas bumi atau geotermal, badan usaha milik negara ini memiliki PT Pertamina Geothermal Energy. Perusahaan yang berdiri pada 2006 ini ditugasi mengembangkan 15 wilayah kerja pengusahaan. "Ada tiga wilayah kerja yang sedang mengikuti proses mendapatkan CER dengan potensi karbon 2 juta ton per tahun," ujar Widodo. Ketiga wilayah itu adalah Karaha Bodas unit I (Jawa Barat), Ulubelu unit III dan IV (Lampung), serta Lahendong unit V dan VI di Sulawesi Utara.
Bulan ini, kata Widodo, bakal dilakukan proses tender terhadap ketiga proyek tersebut. Ada lagi proyek lainnya, yakni Kamojang di Jawa Barat, yang sejak 2003 ikut registrasi untuk mendapatkan CER. Potensi karbon di proyek ini sebesar 400 ribu ton tiap tahun. Pertamina, ujar dia, sedang bernegosiasi harga dengan pembeli dari Jepang dan Uni Eropa.
Memang, sampai Oktober tahun lalu, ada 104 proyek di Indonesia yang mendapat persetujuan dari Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih. Dari jumlah itu, enam proyek telah mendapat CER dengan sektor yang berbeda-beda. Salah satunya adalah proyek geotermal Darajat unit III di Jawa Barat. CER yang diharapkan dari proyek Darajat adalah 139.368 ton, sementara yang diterima sebesar 65 persennya.
Menurut Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Abadi Poernomo, ketika cadangan minyak dan gas semakin menipis, Pertamina sudah harus memikirkan diversifikasi usaha ke energi alternatif. "Untuk pengembangan ke depan, panas bumi bisa dimanfaatkan sebagai energi untuk kebutuhan domestik," kata Abadi saat peringatan ulang tahun perusahaannya yang ketiga. Sedangkan minyak bumi, gas, dan batu bara, yang bisa dipaketkan, Abadi mengusulkan, bisa diekspor.
Abadi menunjuk Chevron, perusahaan minyak raksasa, yang mengembangkan energi panas bumi. Bersama Pertamina Geothermal Energy, Chevron mengeksplorasi geotermal di wilayah kerja pengusahaan Gunung Salak dan Darajat. Beyond Petroleum juga telah memasukkan energi alternatif sebagai lini bisnisnya.
Panas bumi merupakan energi yang dihasilkan dari interaksi panas batuan di perut bumi dengan air yang mengalir di sekitarnya. Interaksi tersebut menghasilkan uap yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Berbeda dengan energi fosil, seperti minyak bumi dan batu bara, energi geotermal dapat diperbarui dengan cara menjaga kandungan air yang berinteraksi dengan panas yang berasal dari dalam bumi.
Abadi Poernomo menjelaskan, potensi panas bumi di Tanah Air sebesar 27 ribu MWe. Volume ini merupakan 40 persen dari seluruh sumber panas bumi di dunia. Alhasil, panas bumi di Indonesia, katanya, terbesar di dunia dan potensi pengembangan ke depannya sangat besar. Maklum, saat ini baru termanfaatkan sekitar 1.189 MWe atau sekitar 4 persen-nya.
Armi Susandi, Wakil Ketua Kelompok Kerja Adaptasi, Dewan Nasional Perubahan Iklim, menyambut baik langkah yang dilakukan Pertamina Geothermal Energy. "Potensi panas bumi di Indonesia berlimpah-ruah," kata Armi, yang juga dosen Institut Teknologi Bandung. Menurut dia, geotermal lebih prospektif pengembangannya ketimbang energi alternatif lain, seperti surya, angin, air, dan biofuel. Teknologi fotovoltaik untuk menangkap panas matahari masih mahal sehingga belum ekonomis.
Energi angin, katanya, cocok sebagai komplemen bagi PLN, karena tidak semua wilayah di Tanah Air berpotensi besar. Untuk air masih terbatas pada piko dan mikrohidro karena relatif banyak terjadi perubahan pola curah hujan. Sedangkan energi dari bahan nabati bersaing ketat dengan bahan untuk pangan.
Armi menilai pengembangan energi panas bumi sangat strategis mendukung target pengurangan emisi Indonesia sebesar 26 persen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sudah mencanangkan angka itu ketika berpidato pada G-20 Summit di Pittsburgh, Amerika Serikat. Komitmen ini diucapkan lagi dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim di Kopenhagen pada Desember 2009.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan kementerian lain untuk membuat Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020. Kabarnya, rencana aksi ini akan diformalkan menjadi keputusan presiden yang sebentar lagi keluar.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, ada lima rencana aksi yang menyangkut energi panas bumi, antara lain penyediaan 50 regulasi panas bumi dan air tanah, penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan, serta pemanfaatan langsung energi panas bumi. Lalu, penetapan 30 wilayah kerja pertambangan panas bumi serta pengembangan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi 5.795 MW pada 2014. Rencana aksi terakhir adalah penyelidikan status prospek sumber daya panas bumi di 110 lokasi.
Dengan target 26 persen tersebut, berarti Indonesia harus menurunkan emisi pada tingkat 0,59 gigaton CO2 ekuivalen dari total emisi karbon pada 2020, yaitu 2,95 gigaton CO2 ekuivalen. Bidang energi akan bertanggung jawab mengurangi emisi 0,03 gigaton CO2 ekuivalen. Pada sektor hilir, bidang energi pemakaian energi panas bumi dan air jadi target utama pemerintah. Sementara itu, pengurangan emisi di sektor hulu dilakukan melalui upaya pengembangan perilaku hemat energi dan pemakaian perangkat hemat energi.
Armi membuat analisis dengan dua asumsi. Pertama, jika sektor hilir berhasil mengurangi tingkat emisi sebesar 5 persen. Kedua, andaikata pengembangan energi air menyumbang pengurangan emisi 5 persen. Maka, sisa 90 persen pengurangan emisi karbon, ujarnya, menjadi beban sektor hulu 0,027 gigaton CO2 ekuivalen atau 27 juta ton CO2 ekuivalen dari pengembangan energi panas bumi.
Bersama timnya, Armi mengembangkan model ekonometrika untuk membuat proyeksi pengembangan energi panas bumi di Tanah Air (lihat Grafik 1) dan potensi pengurangan emisi karbon dari energi panas bumi (lihat Grafik 2). Menurut dia, prospek pengembangan energi ini sangat bagus. Pada 2020 akan mencapai 3.100 MW, berarti melebihi target yang ditetapkan pemerintah sebesar 3.000 MW. Sementara angka maksimum 20 juta ton CO2 ekuivalen tercapai pada 2020 jika diasumsikan semua energi panas bumi diperuntukkan mengurangi batu bara sebagai sumber energi di Indonesia.
Potensi kredit karbon atau CDM usaha energi geotermal secara keseluruhan juga besar. "Co-benefit yang diperoleh dari kredit emisi sebesar US$ 2 miliar per tahun pada 2020," kata Armi, yang menjabat Ketua Program Studi Meteorologi ITB. Hal ini dengan asumsi nilai kredit emisi US$ 100 per ton karbon pada 2020.
Hitung-hitungan yang sama dapat diterapkan dari kredit karbon PT Pertamina Geothermal Energy. Potensi karbon di Karaha Bodas, Ulubelu, dan Lahendong sebesar 2 juta ton per tahun. Saat ini harga 1 ton karbon sebesar US$ 15 sehingga anak perusahaan Pertamina ini bakal memperoleh insentif tambahan sekitar Rp 300 miliar. Miliaran rupiah lagi bakal didapat untuk proyek Kamojang dan Darajat dari dana insentif global untuk perubahan iklim.
Isu perubahan iklim memang jadi salah satu tantangan bagi perusahaan minyak dan gas. Tantangan lain adalah makin merosotnya cadangan migas dan makin mahalnya alat dengan teknologi sesuai. Alhasil, kata Armi, Pertamina harus cerdas menghadapi dua tantangan itu. "Jangan cuma sebagai operator saja, Pertamina perlu mengembangkan energi terbarukan," katanya. Dan, panas bumi yang melimpah-ruah menjadi motor penggeraknya.
l UNTUNG WIDYANTO
