Biaya Interkoneksi Komunikasi Akan Turun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • sxc.hu

    sxc.hu

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan ada rencana menurunkan biaya interkoneksi komunikasi. Namun, besaran biayanya masih dalam pengkajian.

    Tifatul mengatakan pemerintah  memantau pembicaraan penurunan di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. "Sepakat turun tapi tidak terlalu besar," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (29/12).

    Untuk penurunan ini, kata dia, memang masih ada tarik ulur. Operator besar minta penurunan tidak terlalu besar. Sedangkan operator yang sedang berkembang minta angka penurunan cukup signifikan.

    Rincian pengkajian rencana penurunan tarif interkoneksi yakni untuk telepon seluler 3- 9 persen, PSTN 1- 8 persen, fixed  1-25 persen. Namun untuk FWA belum ditentukan angkanya.  Sedangkan untuk SMS masih memakai sistem sender keep all.

    Penurunan tarif interkoneksi terakhir pada Februari 2008. Saat itu penurunan tarif interkoneksi mencapai 40 persen. Mereka belum memastikan tanggal berlakunya ketentuan tersebut. "Segera, akan ada pengumuman lebih lanjut," ujar Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewabroto.

    Presiden Direktur PT Excelcomindo Axiata (XL) Hasnul Suhaimi mengusulkan penurunan biaya interkoneksi mencapai 40 persen. Dengan perhitungan dan strategi yang berbeda.

    Menurutnya penurunan yang dikaji ini tidak mempengaruhi tarif retail. "Tidak berpengaruh karena tidak turun banyak," ujar Hasnul.

    Sedangkan Direktur Utama PT Telekomunikasi Seluler Sarwoto Atmosutarno mengatakan usulan angka tersebut tidak terlalu berpengaruh. "Tidak pengaruh juga," ujarnya.

    Menurutnya perbandingan pendapatan dengan interkoneksi mencapai angka 10-15 persen. Sedangkan offnet mencapai 5 persen dari total interkoneksi.

    DIAN YULIASTUTI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.