Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Humanitus Usulkan Badan Otorita Lumpur Sidoarjo

image-gnews
Direktur Eksekutif Humanitus Foundation Jeffrey Richards  berbicara di depan peserta Simposium Lumpur Lapindo 25-26 Mei 2011 di Surabaya.
Direktur Eksekutif Humanitus Foundation Jeffrey Richards berbicara di depan peserta Simposium Lumpur Lapindo 25-26 Mei 2011 di Surabaya.
Iklan

TEMPO Interaktif, Surabaya -   "Dua hari dua malam saya tidak bisa tidur setelah menyaksikan film dokumenter  Mud Max," kata Jeffrey Richards, Direktur Eksekutif Humanitus Foundation, lembaga swadaya masyarakat yang berpusat di Melbourne, Australia. Film yang diproduksi Immodicus dan bekerja sama dengan Arizona State University itu memberi dia inspirasi guna membantu meringankan penderitaan korban lumpur Sidoarjo.

Mei tahun lalu, dia menandatangani perjanjian kerja dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Salah satu implementasinya adalah terbentuknya Humanitus Sidoarjo Fund (HSF), yang berfungsi sebagai wadah untuk meluncurkan penyelidikan ilmiah dari semburan lumpur.

Lembaga inilah yang pada 25-26 Mei 2011 menyelenggarakan simposium internasional di Surabaya guna memperingati lima tahun lahirnya lumpur panas yang hingga kini belum berhenti. Simposium ini menuai  protes dari Andang Bachtiar, Ketua Dewan Penasehat Ikatan Ahli Geologi Indonesia.

Ada 10 ilmuwan dari berbagai negara dan empat ahli dari Indonesia yang menjadi pembicara. Selain itu, puluhan peserta dari berbagai lembaga dan sejumlah wartawan dari Jakarta diundang. Jeffrey mengaku hanya membiayai tiket dan akomodasi di Hotel Mercure, Surabaya. Untuk menyelenggarakan simposium itu dan mengkomunikasikan lembaganya, dia menyewa perusahaan hubungan masyarakat luar negeri yang memiliki cabang di Indonesia.

Jeffrey membantah anggapan bahwa pihaknya mendapat dana dari Bakrie Group atau perusahaan minyak Santos. "Dari pribadi dia dan lembaga independen," kata Glenda Chin, Asisten Eksekutif Humanitus. Menurut dia, kantor lembaga ini berada di garasi rumah Jeffrey di Melbourne. Jeffrey, ujarnya, sebelumnya menjadi seorang eksekutif di perusahaan swasta, tapi kemudian keluar untuk mendirikan Humanitus Foundation.

Dalam siaran pers Humanitus Sidoarjo Fund pada 30 Juli 2010, mereka mengaku mendapat dana US$ 1 juta dari perusahaan minyak Rusia, OOO RINeftGaz. "Dana ini untuk memetakan geodinamis dari semburan lumpur panas dan daerah sekitarnya demi mencegah terjadinya bencana di masa depan," kata Jeffrey dalam siaran pers yang dibuat perusahaan hubungan masyarakat luar negeri yang memiliki cabang di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tim ilmuwan Rusia memang pernah mempresentasikan kajiannya tentang lumpur Lapindo di Jakarta. Mereka memaparkan pencitraan model tiga dimensi dan menjelaskan bahwa gunung-gunung lumpur yang terbentuk ribuan tahun lalu kini aktif membentuk lumpur panas. Mereka menawarkan teknik poligon untuk memetakan bawah permukaan Sidoarjo.

Bersama Wakil Kepala BPLS Hardi Prasetya dan petinggi harian sore serta majalah berita terbitan Jakarta, Jeffrey berangkat ke Moskow pada pertengahan tahun lalu. Mereka mendiskusikan temuan 20 ilmuwan Rusia soal lumpur Lapindo.

Pekan lalu dia menggelar simposium yang diakhiri dengan pemutaran film Mud Max. Film yang lebih banyak mengutip pendapat ilmuwan yang pro-bencana alam sebagai faktor penyebab lumpur Sidoarjo itu Ahad (29/5) lalu diputar di TVOne.

Dalam jangka pendek, Jeffrey akan memfasilitasi riset ilmuwan mancanegara. Untuk jangka panjang, dia mendorong terbentuknya Badan Otorita Lumpur Sidoarjo, yang salah satu fungsinya adalah mencari pendanaan internasional. "Bencana ini sangat besar dan butuh bantuan dari luar negeri," katanya.

UNTUNG WIDYANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Banjir di Sangatta, Jatam Minta Izin PT Kaltim Prima Coal Dievaluasi

22 Maret 2022

Ilustrasi banjir. ANTARA/Iggoy el Fitra
Banjir di Sangatta, Jatam Minta Izin PT Kaltim Prima Coal Dievaluasi

Jatam Kalimantan Timur menduga banjir yang di Sangatta tak terlepas dari pertambangan PT Kaltim Prima Coal. Mereka mendesak izin tambang dievaluasi.


Laba Bumi Resources Naik jadi USD 243,3 Juta Terpicu Lonjakan Harga Batu Bara

14 Desember 2021

Ilustrasi Batu Bara
Laba Bumi Resources Naik jadi USD 243,3 Juta Terpicu Lonjakan Harga Batu Bara

Hingga akhir kuartal ketiga tahun ini PT Bumi Resources Tbk. membukukan kinerja keuangan yang positif terimbas lonjakan harga batu bara.


2 Unit Usaha Bumi Resources Sumbang PNBP Rp 9 T dari Sektor Minerba

31 Mei 2021

Pertambangan batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur, Mei 2002. TEMPO/IGG Maha Adi
2 Unit Usaha Bumi Resources Sumbang PNBP Rp 9 T dari Sektor Minerba

Dua unit usaha PT Bumi Resources (BUMI) yaitu PT Kaltim Prima Coal dan Arutmin Indonesia menyumbang royalti PNBP pada 2020 Rp 9 triliun.


Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah

12 Juli 2019

Ekskavator dioperasikan untuk pengerjaan peninggian dan penguatan tanggul lumpur Lapindo di Jatirejo, Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, 28 Mei 2018. ANTARA/Umarul Faruq
Sampai Jatuh Tempo, Lapindo Baru Bayar Utang Rp 5 M ke Pemerintah

Utang keseluruhan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya ke pemerintah mencapai Rp773,38 miliar.


8 Tahun Lapindo, 3.200 Berkas Belum Dibayar

29 Mei 2014

Seorang warga dengan wajah di penuhi lumpur berdiri di sisi tanggul seusai memasang puluhan patung manusia lumpur di atas lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, (26/5). TEMPO/Fully Syafi
8 Tahun Lapindo, 3.200 Berkas Belum Dibayar

Warga ingin Bank Jatim mengeluarkan dana talangan.


Harga Batu Bara Anjlok, Gaji Karyawan Melorot

31 Mei 2013

Mesin keruk batu bara berukuran raksasa di tambang Air Laya milik PT. Bukit Asam Tbk, di Air Laya, Tanjung Enim, Sumatera Selatan. TEMPO/Parliza Hendawan
Harga Batu Bara Anjlok, Gaji Karyawan Melorot

Gaji karyawan tambang turun 9 - 20 persen. Spesialisasi Metalurgist dengan pengalaman kerja 5 tahun, mendapat upah minimal Rp 20-30 juta.


Bagir Manan : MK Tak Berwenang Putuskan Ganti Rugi Lapindo

14 Desember 2012

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang resmi pensiun terhitung hari Jumat (31/10), usai menggelar konferensi pers di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, (31/10). Dalam keterangannya Bagir menyampaikan reformasi birokrasi dan transparasi di lingkungan pera
Bagir Manan : MK Tak Berwenang Putuskan Ganti Rugi Lapindo

Bagir Manan menilai Kasus Lapindo perbuatan melanggar hukum sehingga yang berwenang menentukan soal ganti rugi adalah pengadilan biasa.


Harta Bakrie Terkuras Lapindo  

29 November 2012

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam sidang pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, (13/10). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Harta Bakrie Terkuras Lapindo  

Aburizal Bakrie terdepak dari daftar 40 orang terkaya di Indonesia tahun 2012 versi Forbes.


3.000 Korban Lapindo Bakal Turun ke Jalan  

23 November 2012

TEMPO/Fully Syafi
3.000 Korban Lapindo Bakal Turun ke Jalan  

Korban lumpur Lapindo menuntut Minarak Lapindo membayar sisa ganti rugi yang mencapai Rp 400 miliar.


Bakrieland Akan Divestasikan Aset Perusahaan  

19 November 2012

DOK: BAKRIELAND DEVELOPMENT
Bakrieland Akan Divestasikan Aset Perusahaan  

Seluruh proses divestasi Bakrieland diharapkan bisa selesai akhir 2012 ini.