Iran Blokir Google dan Siapkan Internet  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • mobilitysite.com

    mobilitysite.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Iran mengumumkan rencananya untuk memindahkan para pengguna Internet-nya ke network domestik pada Senin, 24 September 2012. Dikutip dari Reuters, pemerintah Iran menjelaskan, tujuan langkah ini untuk memperketat keamanan cyber Iran. Melalui televisi pemerintah, diumumkan juga rencana peblokiran mesin pencari dan layanan e-mail Google.

    "Google dan Gmail akan difilter di seluruh negara sampai ada pengumuman selanjutnya," kata Khoramabadi, pejabat pemerintah, tanpa menyebutkan penjelasan lebih lengkap.

    Iranian Students News Agency (ISNA) memperkirakan pemblokiran ini berhubungan dengan film anti-Islam yang di-posting di situs berbagi video milik Google, YouTube. Namun tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah mengenai hal ini.

    Surat kabar Iran memberitakan bahwa jaringan Internet domestik ini akan berlaku mulai tahun depan. Namun tidak jelas apakah jaringan Internet global akan benar-benar diputus bila langkah ini dilakukan.

    Iran merupakan salah satu negara dengan kontrol Internet yang ketat. Sejumlah situs diblokir. Pengguna Internet Iran menyiasati hal ini dengan menggunakan aplikasi Virtual Private Network (VPN), sehingga komputer tersebut seakan-akan berasal dari luar Iran. Hanya, sejak Februari 2012 lalu, pengguna Internet Iran banyak yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses e-mail maupun jejaring sosial.

    Negeri ini juga memiliki banyak pengalaman buruk soal keamanan digital. Iran merupakan salah satu target serangan berbagai virus mutakhir dan berbahaya, seperti Stuxnet, Flame, dan Duqu.

    REUTERS | RATNANING ASIH

    Berita Lainnya:
    Taufiq Kiemas Kapok Koalisi dengan Gerindra
    Tujuh Polwan Pernah Menyamar Jadi Pelacur Keyko
    Pemilik Situs Triomacan2000 Dilaporkan ke Polisi
    Sandi Facebook untuk Menyewa Anak Buah Keyko
    Diperiksa Sebelas Jam, Sopir Anas Lupa Ingatan
    Kemenangan Jokowi Untungkan Siapa?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.