Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Lagi Situs Real Count Selain Kawalpemilu.org

image-gnews
Ilustrasi rekapitulasi/ penghitungan suara. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Ilustrasi rekapitulasi/ penghitungan suara. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengawalan rekapitulasi suara di pemilu presiden 2014 tidak hanya didominasi oleh lembaga survei. Demikian pula metode yang digunakan, tidak hanya exitpoll atau quick count, ada juga real count. (Baca: Situs Kawal Pemilu Diserbu Ratusan Hacker)

Situs Kawalpemilu.org menyedot perhatian karena mampu menyajikan real count berbasis pada C1. Kali ini muncul situs serupa besutan Universitas Muhammadiyah Malang, Data.pilpres.umm.ac.id. Situs ini lahir dari inisiatif Lembaga Informasi dan Komunikasi UMM.

Lembaga Infokom UMM menyatakan menggunakan data DB1 yang telah diunggah ke laman Komisi Pemilihan Umum. Tidak hanya itu, data yang dirilis diklaim akan ter-update setiap satu menit. Tampilan yang dibuat memudahkan publik untuk mengetahui suara masing-masing pasangan calon di setiap provinsi.

Ada tujuh tabel yang disusun berdasarkan nama provinsi. Dua tabel pertama berisi data perolehan suara untuk Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan persentase perolehan. Dua tabel selanjutnya berisi data perolehan suara untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla serta persentase suara. Dua tabel berikutnya berisi data selisih perolehan suara kedua pasangan dan persentase selisih suara. Sedangkan tabel terakhir berisi persentase data dari kabupaten/kota yang sudah diolah. (Baca: Situs Kawal Pemilu Bantu Pantau Rekapitulasi KPU)

Sejauh pengamatan, tidak ada perbedaan mencolok antara real count Data.umm dengan real count tim Jokowi-JK. Data.umm menyatakan kemenangan Jokowi-JK di 33 provinsi, demikian pula dengan data internal yang mengklaim Jokowi hanya kalah di 10 provinsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan update Data.umm, Jokowi-JK unggul 52,12 persen. Namun ada sepuluh provinsi yang belum 100 persen. Provinsi itu adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.

DINI PRAMITA

Terpopuler:
Diultimatum ISIS, Umat Kristen Tinggalkan Mosul  
Milisi Diduga Incar Pesawat Putin, Bukan MH17  
Pesan Terakhir Pramugari MH17  
Candaan Penumpang MH17 Sebelum Celaka
Jusuf Kalla Kumpulkan Pendukung Munas Golkar
Nenek PM Malaysia Najib Razak Jadi Korban MH17

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

53 hari lalu

Petugas melakukan tes pada barang bukti Narkotika jelanh pemusnahan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta Utara. Kamis, 9 Juni 2022. Sebanyak 308.445 gram sabu dan 29.482 butir happy five hasil pengungkapan enam kasus pada bulan Maret -Mei di musnahkan dengan menggunakan incenerator. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

Hang Puthea, Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kamboja atau NEC. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.


Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos (keempat kiri) bersama Anggota KPU DKI Jakarta saat memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.


Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.


KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.


Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.


KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

20 November 2022

Mantan Perdana Menteri Malaysia dan ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan istrinya Noorainee Abdul Rahman memberikan suara dalam pemilihan umum di Muar, di Johor, Malaysia 19 November 2022. Sebanyak 21,1 juta warga termasuk 5 juta pemilih baru, akan memilih 222 anggota parlemen yang bisa menentukan perdana menteri mendatang. Malaysian Department of Information/Nazri Rapaai/Handout via REUTERS
KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

Menurut KPU, tak ada partai yang menguasai suara mayoritas dalam pemilu Malaysia kali ini.


KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

18 November 2022

Ilustrasi pemilu. REUTERS
KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan untuk mengatasi kecurangan.


Imran Khan Dilarang Berpolitik Selama 5 Tahun

22 Oktober 2022

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berbicara selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (tidak difoto) di Putrajaya, Malaysia, 4 Februari 2020. [REUTERS / Lim Huey Teng / File Foto]
Imran Khan Dilarang Berpolitik Selama 5 Tahun

Imran Khan dilarang maju dalam pemilu dan tidak boleh menjadi anggota parlemen sampai lima tahun ke depan