Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Daerah Ini Kelola Laut Pakai Kearifan Lokal

image-gnews
Keindahan alam yang terancar di Pulai Baer di Kepulauan Dulla, Kota Tual, Maluku. Banyak orang yang menyebutkan bawah Bair merupakan rangkaian pulau karang di utara Pulai Kai Kecil sebagai Raja Ampat van Kai. TEMPO/ Eko Siswono Toyudho
Keindahan alam yang terancar di Pulai Baer di Kepulauan Dulla, Kota Tual, Maluku. Banyak orang yang menyebutkan bawah Bair merupakan rangkaian pulau karang di utara Pulai Kai Kecil sebagai Raja Ampat van Kai. TEMPO/ Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.COJakarta - The Nature Conservancy (TNC) Indonesia bekerja sama dengan masyarakat pesisir dan pemerintah di beberapa daerah mengembangkan model pengelolaan Kawasan Perlindungan Laut (KPL) berbasis kearifan lokal. Di antaranya di Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara. 

"Nilai-nilai kearifan lokal di daerah tersebut menjadi rujukan sistem pengelolaan laut agar dapat berkelanjutan ke depannya," ujar Imran Amin, Deputi Direktur Program Pesisir dan Laut TNC Indonesia, saat dihubungi, Selasa, 6 Desember 2016.

Di Papua Barat, Imran menjelaskan, TNC berfokus di Kawasan Bentang Laut Kepala Burung. Masyarakat di daerah tersebut memiliki tradisi pengelolaan laut yang dikenal dengan sebutan sasi. Tradisi ini menetapkan suatu kawasan laut tertentu harus tertutup untuk segala aktivitas pemanfaatan jenis hewan laut tertentu, seperti teripang (Holothuridea) dan Lola (Trochus niloticus) selama beberapa waktu. 

"Jeda tersebut dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi hewan laut tertentu bereproduksi," ujarnya. Penutupan dan pembukaan sasi biasanya dibarengi dengan upacara adat yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat setempat. Menurut Imran, masyarakat Pulau Kofiau dan Misool di Taman Wisata Perairan Kabupaten Raja Ampat telah mengaktifkan tradisi ini kembali dalam beberapa tahun terakhir.

Imran mengatakan sasi merupakan contoh yang baik untuk pengelolaan kawasan laut. Selain mendukung daya pulih ekosistem, tradisi ini memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan. Sinergi antara masyarakat lokal dan pemerintah setempat pun menjadi salah satu pendukung berjalannya sasi

Sedangkan di Nusa Tenggara Timur TNC Indonesia menggandeng Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTAPB) Kabupaten Rote Ndao, Balai Konservasi Perairan Nasional, dan pemerintah setempat. Forum ini, menurut Imran, menyarankan untuk menghidupkan kembali tradisi hoholok untuk mengelola Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Hoholok merupakan hukum adat yang melarang menangkap biota laut tertentu. Siapa pun yang melanggar aturan ini, akan dikenai sanksi uang. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Program ini, Imran menjelaskan, dimulai sejak 1,5 tahun lalu di tiga dari 19 nusak (wilayah adat) yang ada. Pengelolaan berbasis kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh petugas adat (manoholok) yang dipilih dan dilantik langsung oleh Bupati Rote Ndao sebagai ketua adat tertinggi. Adapun di Sulawesi Tenggara, TNC Indonesia memfokuskan program pengelolaan laut berbasis kearifan lokal di Taman Nasional Wakatobi.

Country Director TNC Indonesia Rizal Algamar mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia semestinya memiliki peta biru pengelolaan laut yang terintegrasi. Sehingga, kata dia, mampu mendorong pemanfaatan laut secara transparan dan berkelanjutan. "Posisi Indonesia sangat strategis karena berada di tengah segitiga terumbu karang dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia," tuturnya. 

Mengutip data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rizal menyebut, sekitar 153 juta warga Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Artinya, laut memiliki arti penting bagi Nusantara.

AMRI MAHBUB

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.


Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad yang tergabung dalam komunitas Ocean Young Guards. Dokumentasi: Unpad.
Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.


RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

(Dari kiri) Kabiro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipi Patria, Sekretaris Kemenko Marves Ayodhia  G. L. Kalake, Plt. Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokita, dan Senior Advisor for Climate and Environmental Governance AIS Program Manager Abdul Wahib Situmorang dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.


Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

23 Juni 2023

Pematokan laut dengan cara dipagar bentangan batang bambu sepanjang 400 meter menyebabkan  nelayan pesisir Desa Jenggot  Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang  tak bisa melaut. FOTO: istimewa
Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.