"Negara yang hampir dua pertiga wilayahnya terletak di bawah permukaan laut itu harus mengalokasikan 1,5 miliar euro tiap tahun sampai seabad mendatang untuk tindakan pengamanan tambahan," kata sebuah laporan yang disusun oleh sebuah komisi pakar yang ditunjuk oleh pemerintah. "Masalah keamanan ini amat mendesak. Iklim berubah, (tinggi) permukaan laut meningkat, dan aliran sungai kian deras, sementara seperempat dari parit dan bendungan yang ada tidak memenuhi standar keselamatan yang ada sekarang," begitu bunyi laporan yang disampaikan kepada Perdana Menteri Jan Peter Balkenende di Denhaag, Rabu lalu.
Dikatakan pula anggaran tambahan 1 sampai 1,5 miliar euro per tahun dibutuhkan sampai 2100. Angka ini mewakili 0,3 persen pendapatan nasional.
Komisi Delta merekomendasikan peningkatan parit-parit berskala besar untuk melindungi negara itu dari ganasnya Laut Utara. Mereka juga mengusulkan perluasan pantai yang berhadapan dengan Laut Utara hingga 1 kilometer ke arah laut dengan menimbun pasir di sana. Proyek ini saja diperkirakan butuh dana ekstra 100-300 juta euro. "Kami tidak akan menunggu terjadinya bencana, kami ingin mempersiapkan diri sehingga tidak terkejut," kata Cees Veerman, ketua komisi itu.
Untuk membiayai anggaran yang begitu besar, Belanda mungkin akan meminta bantuan negara Eropa lainnya. "Jika masalahnya bertambah buruk, kami akan berbicara dengan negara Eropa lainnya untuk bersama-sama menanggung biaya itu," kata Veerman. Dia menambahkan, sungai-sungai Belanda adalah "saluran pembuangan" benua tersebut.
Diperkirakan, permukaan laut naik antara 0,65 dan 1,3 meter pada 2100, bahkan sampai 4 meter pada 2200. Komisi itu juga menyatakan peluang banjir akan naik 100 kali lipat setiap peningkatan tinggi muka laut 1,3 meter.
Tak cuma terancam banjir besar, Belanda juga diprediksi akan mengalami kesulitan sumber air bersih karena air asin kian meresap ke daratan. "Naiknya muka laut, makin panjangnya periode kering, dan masuknya air asin dari sungai dan air tanah membuat persediaan air bersih terancam," kata laporan tersebut. "Hal ini pada akhirnya akan mengancam cadangan air minum, pertanian, perkapalan, dan sektor ekonomi lain yang berkaitan dengan air."
AFP