Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Teknologi Georadar Diuji Coba untuk Lahan Gambut

image-gnews
Hutan Gambut yang telah terbakar. TEMPO/Robin Ong
Hutan Gambut yang telah terbakar. TEMPO/Robin Ong
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia sering kali dituding sebagai salah satu negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia dari kerusakan lahan gambut. Dari luas hutan Indonesia yang mencapai 132,5 juta hektare, sekitar 17-21 juta hektare d iantaranya adalah lahan gambut yang tersebar di 14 provinsi.

Namun, pakar Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Basuki Sumawinata menjelaskan, cadangan karbon di lahan gambut dan kedalaman gambut belum diukur secara akurat akibat penggunaan metode pengukuran yang kurang tepat. Padahal, pengukuran cadangan karbon di lahan gambut memiliki kesulitan tertentu, terutama mengenai permukaan yang bergelombang dan kedalaman gambut yang bervariasi.

"Selama ini pengukuran cadangan karbon masih banyak menggunakan alat bor yang tidak akurat jadi tidak bisa diukur Indonesia menyumbang sekian emisi karbon," kata Basuki dalam diskusi "Penerapan Teknologi Georadar dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari" yang diselenggarakan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2013.

Akurasi semakin tidak presisi jika pengukuran kedalaman hanya dilakukan pada titik tertentu untuk kemudian dianggap mewakili satu hamparan gambut. Dia mengingatkan alat bor sejatinya bukan untuk mengukur kedalaman gambut melainkan melihat sifat-sifat gambut di bawah permukaan air tanah.

Metode tak akurat jadi senjata..

Sayangnya, meski akurasinya kurang tepat, pengukuran cadangan karbon lahan gambut di Indonesia saat ini umumnya masih menggunakan metode tersebut. Data yang tak akurat itu kemudian dijadikan senjata untuk menyerang Indonesia dengan menuding Indonesia sebagai negara pengemisi karbon karena memanfaatkan gambut demi kepentingan pembangunan.

Dengan alasan kelemahan metode itulah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tengah menguji coba penggunaan teknologi Ground Penetrating Radar (GPR) atau yang biasa disebut georadar untuk mengukur kedalaman lahan gambut. Georadar memiliki resolusi tertinggi dari semua metode geofisika untuk pencitraan bawah permukaan dengan resolusi sampai skala sentimeter.

Pakar Georadar Gambut dan Perekayasa Utama BPPT, Agus Kristiyono mengungkapkan, dibandingkan dengan metode geolistrik dan bor, pengukuran kedalaman gambut akan lebih detail dan akurat degan teknologi georadar. Sebenarnya, teknologi georadar sudah banyak digunakan untuk meneliti obyek di bawah permukaan tanah, terutama pada sektor pertambangan. "Teknologi georadar lebih akurat dan detil dalam pengukuran data karena setiap 2,4 sentimeter ada data yang direkam," ujarnya.

Sejak akhir Agustus 2013 lalu, BPPT melakukan uji coba pengukuran kedalaman gambut dengan teknologi georadar selama satu minggu. Peralatan georadar terdiri dari dua komponen utama yaitu peralatan pemancar gelombang radar (transmitter) dan peralatan penerima pantulan gelombang radar (tranceiver). Kedalaman lahan gambut dalam bisa diukur dengan frekuensi rendah, begitupun sebaliknya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tim pengukuran yang terdiri atas sembilan orang dari kalangan akademisi, pemerintah, dan bisnis menguji coba georadar selama satu minggu di lahan gambut yang berada di daerah konsesi HTI milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Hasil akhirnya kini sedang dalam proses pengolahan, namun data yang dihasilkan sementara berbentuk data grafis.

Sudah dipakai Malaysia...

Pakar georadar dari Himpunan Gambut Indonesia Mahmud Raimadoya menyatakan, teknologi ini sudah digunakan di sejumlah negara, termasuk Malaysia. Hanya saja, di Indonesia penggunaan teknologi ini relatif baru karena harga alat yang cukup mahal. Satu unit georadar harganya mencapai Rp 1,5 miliar yang bisa didapat melalui impor. Saat ini pun, uji coba di Indonesia masih menggunakan peralatan georadar sederhana dengan antena frekuensi tunggal.

"Dengan teknologi ini kita bisa merekam dan menguur kedalaman gambut, dan nantinya sekaligus bisa mengukur cadangan karbon sehingga datanya terverifikasi. Dan dengan ini pula posisi kita di mata internasional lebih kuat, menghilangkan ketidakpastian data pengukuran emisi karbon," kata Mahmud.

Dibandingkan dengan hutan biasa, hutan gambut lebih mampu menyimpan karbon pada biomassa tanaman, di bawah hutan gambut, lapisan gambut, dan lapisan tanah mineral di bawah gambut. Penyimpanan tersebut meyebabkan lahan gambut dan biomassa tanaman menyimpan karbon dalam jumlah tertinggi. Pembukaan hutan yang terus terjadi selama beberapa dekade terakhir dituding telah merusak lahan gambut yang berpitensi menyimpan karbon.

Teknologi georadar diharapkan dapat menjadi salah satu alat yang dapat diandalkan untuk pengelolaan hutan gambut melalui pengukuran kedalaman gambut secara akurat dan cepat. Hanya satu kelemahan teknologi ini, yakni georadar tidak bisa dioperasikan saat hujan atau banjir.

ROSALINA

Topik Terhangat:
Suap Bea Cukai | Buruh Mogok Nasional | Suap Akil Mochtar | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten


Berita Terpopuler:
Detik-detik Menegangkan Penangkapan Heru
Soal Lurah Susan, Menteri Gamawan Pasrah 
Kekayaan Prabowo Lebih dari Rp 1,6 Triliun 
Tolak Ahok, PPP Dinilai Mirip Anak Kecil 
Polisi Penangkap Heru Teman Sekelas di SMA  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

41 hari lalu

Giat operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) oleh BNPB bersama lintas kementerian/lembaga di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Sabtu, 6 Januari 2024.Tim Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB
Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

Pelaksana tugas Deputi Modifikasi Cuaca BMKG pernah memimpin Balai Besar TMC di BPPT. Terjadi pergeseran SDM dari BRIN.


Jalan Panjang LIPI Menjadi BRIN, Berikut Tugas dan Fungsinya

24 Agustus 2023

Logo baru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diluncurkan pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-26. Kredit: ANTARA/HO-Humas BRIN
Jalan Panjang LIPI Menjadi BRIN, Berikut Tugas dan Fungsinya

LIPI didirikan 56 tahun lalu, pada 6 September 2021 diubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Apakah tugas dan fungsinya tetap sama?


Kereta Cepat Merah Putih Makassar-Pare-pare Beroperasi 2023, Ini Spesifikasinya

8 Januari 2023

Rangkaian kereta cepat parkir di  area depo Kereta Cepat Jakarta Bandung di Cileunyi Kulon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang jaraknya sekitar 500 meter dari stasiun Tegalluar, 12 Desember 2022. Stasiun KCJB di Tegalluar tidak memiliki transportasi feeder ke arah pusat kota. TEMPO/Prima Mulia
Kereta Cepat Merah Putih Makassar-Pare-pare Beroperasi 2023, Ini Spesifikasinya

Rencana pengoperasian kereta cepat Merah Putih di Sulawesi itu pada akhir tahun ini.


Tahun Depan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Beroperasi Penuh, Apa Itu SPBE?

13 Oktober 2022

Petugas Disdukcapil Kota Depok melakukan perekaman KTP Elektronik kepada siswa di SMA Yapemri, Kota Depok, Kamis, 23 Juni 2022. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan layanan jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP-el atau E-KTP untuk siswa SMA dengan mendatangi langsung ke sejumlah sekolah untuk mempercepat dan mempermudah siswa yang telah berusia 17 tahun mendapatkan KTP Elektronik. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah
Tahun Depan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Beroperasi Penuh, Apa Itu SPBE?

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dirancang mewujudkan pemerintahan yang efektif. Ini revolusi sistem birokasi menjadi serba digital?


Dapat Tunjangan Nyaris Rp 50 Juta, Ini Tanggapan Kepala BRIN

27 Agustus 2022

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko berbicara dalam acara virtual Gelar Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan dan Pangan 2021 di Jakarta, Selasa 30 November 2021. (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)
Dapat Tunjangan Nyaris Rp 50 Juta, Ini Tanggapan Kepala BRIN

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Tri Handoko menanggapi peraturan baru yang soal tunjangannya yang hampir mencapai Rp 50 juta per bulan.


55 Tahun LIPI, Sejarah Panjang Hingga Lebur dalam BRIN

23 Agustus 2022

Spanduk berisi tanda tangan dalam aksi damai oleh sivitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Gedung Widya Graha, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019. Aksi ini digelar untuk menyikapi kebijakan reorganisasi LIPI. TEMPO/Muhammad Fadhlan
55 Tahun LIPI, Sejarah Panjang Hingga Lebur dalam BRIN

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hari ini 55 tahun, begini sejarah panjangnya hingga dilebur dalam BRIN.


BRIN Batalkan Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah

18 Juli 2022

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa
BRIN Batalkan Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyatakan bahwa renovasi bertujuan mengubah ruangan yang ada sebelumnya menjadi ruang rapat dan ruang kerja.


Alasan BRIN Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp6 Miliar: Mereka Sudah Sepuh

18 Juli 2022

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa
Alasan BRIN Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp6 Miliar: Mereka Sudah Sepuh

Ruangan yang selama ini hanya digunakan satu orang, kini disekat menjadi 10 sesuai jumlah anggota Dewan Pengarah BRIN.


BRIN: Kamar Tidur Megawati Soekarnoputri Bukan Fasilitas Baru, Bekas Ruangan Kepala BPPT

18 Juli 2022

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa
BRIN: Kamar Tidur Megawati Soekarnoputri Bukan Fasilitas Baru, Bekas Ruangan Kepala BPPT

Kamar tidur Megawati Soekarnoputri di kantor BRIN disebut sudah ada sejak dulu.


Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 M, Ini Penjelasan BRIN

17 Juli 2022

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa
Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 M, Ini Penjelasan BRIN

BRIN akan melakukan renovasi ruangan yang ada di lantai 2 Gedung BJ Habibie.