Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moratorium Izin Tangkap Bantu Perbaiki Populasi Ikan  

image-gnews
Kapal milik nelayan asal Thailand diledakkan karena kedapatan mencuri ikan di Selat Dempo, Kepri, 9 Februari 2015. ANTARA/Joko Sulistyo
Kapal milik nelayan asal Thailand diledakkan karena kedapatan mencuri ikan di Selat Dempo, Kepri, 9 Februari 2015. ANTARA/Joko Sulistyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Moratorium izin kapal tangkap dianggap bisa memperbaiki populasi ikan di lautan Indonesia. Direktur Perikanan The Nature Conservancy, Peter Mous, mengatakan moratorium menjadi solusi penting untuk melaksanakan konservasi dan mengatasi eksploitasi ikan secara berlebihan. "Kondisi eksploitasi ikan di Indonesia sudah telanjur buruk, jadi dibutuhkan usaha yang lebih tegas," kata Mous kepada media di kantor TNC, Jakarta, 19 Maret 2015.

Menurut Mous, lebih dari 60 persen wilayah perikanan tangkap di Indonesia sudah dieksploitasi berlebihan. Eksploitasi tidak berarti menangkap ikan dalam jumlah sangat banyak. "Eksploitasi itu berkaitan dengan populasi ikan yang sudah menurun tapi penangkapan jalan terus. Produksi perikanan akhirnya cuma sedikit," kata Mous.

Mous mengatakan lautan Indonesia yang kaya ikan ibarat anjungan tunai mandiri penuh uang. Sebelum ada moratorium izin kapal tangkap, setiap orang bisa bebas menangkap ikan dalam jumlah berapa pun. "Setiap orang punya kartu ATM, ambil uang ramai-ramai tanpa ada yang jaga dan stok uangnya tak diisi lagi, habis semua," kata Mous.

Moratorium izin penangkapan, kata Mous, adalah cara yang sangat keras untuk mengatasi masalah eksploitasi perikanan. Meski berdampak positif dalam memperbaiki populasi ikan, Mous mengatakan, moratorium punya efek negatif kepada industri perikanan. Banyak kapal penangkap ikan yang dikandangkan karena tak boleh menangkap ikan. "Ini keputusan yang sulit karena kapal, nelayan, dan pekerja industri perikanan juga butuh biaya," kata Mous. "Pemerintah Indonesia perlu mencari cara yang saling menguntungkan untuk konservasi dan industri."

Moratorium adalah langkah yang diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusun kembali aktivitas perikanan di Indonesia. Pemerintah juga melarang kegiatan alih muatan di tengah laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga mengeluarkan peraturan larangan penggunaan jaring pukat harimau yang dianggap tidak ramah lingkungan. Moratorium yang berlaku sejak November tahun lalu ini akan berakhir pada 30 April 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Susi juga mengeluarkan kebijakan untuk menghancurkan kapal-kapal penangkap ikan asing ilegal yang tertangkap di perairan Indonesia. Sikap tegas Menteri Susi membuat banyak kapal asing ilegal yang selama ini bebas berkeliaran di laut Indonesia langsung balik kandang. Beberapa pengusaha lokal dan mantan pejabat ditengarai ikut bermain dalam pemakaian kapal penangkap ikan asing.

Pekan lalu, Kementerian menangkap empat kapal asing ilegal asal Vietnam dengan bobot masing-masing di atas 90 gross tonnage di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian juga menangkap tiga kapal asing ilegal asal Thailand pada 7 dan 10 Maret.

Hasil operasi itu menambah daftar kapal asing ilegal yang ditangkap armada kapal pengawas Indonesia. Hingga Maret 2015, Kementerian menangkap 31 kapal ikan pelaku pencurian ikan, 15 di antaranya milik orang Indonesia.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

9 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

11 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

11 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

29 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

39 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

53 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

Nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2023 mencapai Rp 9,56 triliun. Cina menjadi investor asing terbesar Indonesia.