Tanggapi Ransomware, Berikut Imbauan Kepala BIN pada Semua Pihak

Senin, 15 Mei 2017 | 23:01 WIB
Tanggapi Ransomware, Berikut Imbauan Kepala BIN pada Semua Pihak
Fenomena infeksi virus Ransomware WannaCry menyita perhatian seluruh otoritas informatika dan teknologi dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini diperkirakan sudah semakin cepat, bahkan dalam hitungan menit. Apa itu virus Ransomware WannaCry dan bagaimana cara mencegahnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan meminta semua pihak meningkatkan kemampuan sistem pengamanan informasi setelah adanya serangan ransomware WannaCry.

"Serangan ini menjadi peringatan bagi semua pihak terutama instansi publik yang strategis seperti rumah sakit yang menjadi korban serangan saat ini untuk meningkatkan kemampuan sistem pengamanan informasi," katanya dalam keterangan tertulis, Senin.

Budi mengatakan, serangan seperti ini adalah bentuk ancaman baru berupa perang terselubung atau proxy war dan perang siber yang digunakan berbagai pihak untuk melemahkan suatu negara.

"Negara dan seluruh instansi terkait pengamanan informasi harus mulai merubah paradigma sistem pengamanan informasi, dari pengamanan informasi konvensional seperti firewall dan antivirus, menjadi ke arah sistem pengamanan terintegrasi yang memiliki kemampuan deteksi serangan secara dini ke seluruh komponen sistem informasi yang digunakan," katanya.

Oleh karena itu, kata Budi, koordinasi dan konsolidasi di antara instansi-instansi intelijen dan pengamanan informasi mutlak segera dilakukan.

"Hal ini untuk mempercepat proses mitigasi jika terjadi serangan secara masif. Sehingga jika terjadi serangan siber pada suatu instansi, maka dengan adanya konsolidasi, koordinasi dan pertukaran cyber intelligence, instansi lain yang belum terkena serangan dapat segera menentukan mitigasi dan tindakan preventif sebelum terjadi serangan," tuturnya.

ANTARA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan