TEMPO.CO, London - Politikus dan petugas keamanan menganggap penyensoran media sosial sebagai cara efektif meredam kerusuhan. Penelitian terbaru menunjukkan kekerasan justru dapat dicegah dengan membebaskan masyarakat mengakses media sosial.
Mulai peristiwa Arab Spring hingga kerusuhan Inggris, informasi dikirimkan melalui Internet. Perpindahan informasi ini dipermudah oleh media sosial yang semakin mendekatkan penggunanya. Tak mengherankan jika politikus dan petugas keamanan menganggap media sosial, seperti Twitter dan Facebook, sebagai ancaman.
"Kerusuhan sepanjang 2011 selalu diatasi dengan penyensoran Internet," kata ahli kemanusiaan digital dari Telecom ParisTech, Antonio Casilli, melalui siaran pers.
Penyensoran terjadi juga di negara Eropa yang politisinya sering memuji media sosial sebagai alat pembebasan di negara berkembang.
Casilli menyelidiki skenario penyensoran Internet ini menggunakan pemodelan komputer. Dari sekian banyak penyebab kerusuhan --misalnya kekesalan terhadap rezim dan bakat amarah pada suku tertentu-- mereka memasukkan faktor yang disebut vision atau penglihatan. Faktor ini dijelaskan sebagai kemampuan seseorang mengetahui situasi di sekitar mereka seperti kehadiran polisi atau pemrotes.
Hasil pemodelan menunjukkan penyensoran Internet justru mempersempit penglihatan masyarakat. Pada keadaan seperti ini aliran informasi terhambat, masyarakat menjadi buta terhadap lingkungannya. Hal inilah yang menimbulkan bertambahnya keresahan di masyarakat.
Situasi berbalik ketika penyensoran tidak dilakukan. Pada mulanya pembebasan akses media sosial memicu kerusuhan dan kekerasan, tapi situasi ini segera mereda dengan cepat. Perbandingan terhadap dua skenario menunjukkan situasi tanpa penyensoran mengurangi perilaku agresif masyarakat.
"Keputusan untuk menciptakan perdamaian setelah memantau media sosial menjadi pilihan masyarakat," kata dia. "Bukan karena tindakan represif polisi."
Penelitian Casilli ini diterbitkan melalui jurnal Bulletin of Sociological Methodology, Senin, 2 Juli 2012.
