Pertambangan Jadi Penyebab Utama Penggundulan Hutan Amazon

Reporter

Amri Mahbub

Editor

Amri Mahbub

Kamis, 19 Oktober 2017 20:11 WIB

Polisi menghancurkan pertambangan emas ilegal di zona yang dikenal sebagai Mega 14, di Madre de Dios, Amazon selatan, Peru, 13 Juli 2015. Tambang emas ilegal ini termasuk dalam wilayah cagar alam hutan Amazon. REUTERS/Janine Costa

TEMPO.CO, Vermont - Sebuah studi terbaru menemukan bahwa pertambangan mineral di Brazil menjadi penyebab utama penggundulan hutan Amazon. Pertambangan mineral seperti bijih besi dan bauksit mengancam keberadaan hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia itu.

Seperti dilansir laman Phys.org, sebuah penelitian yang dipublikasikan di Nature Communications, menemukan bahwa hilangnya hutan terkait pertambangan sekitar 10 persen lebih tinggi dari semua kasus penggundulan hutan Amazon sepanjang 2005-2015.

Baca: Indonesia Rugi Rp 30 Triliun Akibat Penggundulan Hutan

Studi yang dipimpin Universitas Vermont, Amerika Serikat, itu menemukan, 90 persen penggundulan hutan yang berkaitan dengan pertambangan terjadi di luar sewa pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah Brazil. Penggundulan hutan akibat pertambangan 12 kali lebih besar di luar wilayah sewa tambang, yang membentang sejauh 43,5 mil (70 km), hingga batas hutan.

"Hasil ini menunjukkan bahwa pertambangan sekarang menjadi penyebab utama hilangnya hutan Amazon," kata Laura Sonter dari Institut Gund Institute for Environment Universitas Vermont. "Perkiraan sebelumnya, penambangan menyebabkan mungkin satu atau dua persen penggulan hutan. Kita harus menekan ambang batas hingga 10 persen."

Advertising
Advertising

Selain pertambangan, penyebab lainnya penggundulan hutan Amazon adalah pembangunan perumahan, jalur transportasi baru, rel kereta api, dan bandara yang dibangun perusahaan tambah. "Pembangunan tersebut masih berada di wilayan pertambangan," kata Gillian Galford, rekan peneliti Sonter.

Temuan ini diterbitkan sesaat setelah pemerintah Brasil mempertimbangkan undang-undang yang baru mengenai pembatasan penambangan di kawasan lindung dan daerah adat. Selama ini, menurut tim, saat perusahaan mengajukan permohonan sewa pertambangan, mereka tidak memperhitungkan kerusakan hutan.

Baca: Penggundulan Hutan, 25 Sumber Mata Air Mengering

Dalam studi ini, para peneliti melacak perubahan geografis hutan di sekitar 50 tambang terbesar di Amazon. Data yang dipakai adalah data selama 10 tahun dari Badan Antariksa Brasil (INPE). Hasil studi ini diharapkan bisa membantu pemerintah, perusahaan, dan peneliti dalam menghadapi masalah ini. Sebab, hutan hujan memberikan banyak manfaat, termasuk membantu mengatur iklim, membangun kekayaan tanaman dan keanekaragaman hayati hewan, serta menyerap karbon dioksida.

Hutan Amazon menarik minat perusahaan tambang karena tanahnya kaya akan mineral, seperti bijih besi yang digunakan untuk membuat baja dan aluminium. Berdasarkan laporan yang ditulis oleh laman Phys.org tanggal 26 September 2017, organisasi non pemerintah, Greenpeace mencatat, hutan Amazon bagian timur sudah dikuasai oleh 14 pertambangan ilegal.

Simak artikel lainnya tentang penggundulan hutan akibat pertambangan hanya di kanal Tekno Tempo.co.

PHYS.ORG | RENDRAWATI | AMB

Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

2 jam lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

1 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

5 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

7 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

9 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

25 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

26 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

26 hari lalu

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.

Baca Selengkapnya

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

27 hari lalu

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi

Baca Selengkapnya

Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil

28 hari lalu

Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil

Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.

Baca Selengkapnya