TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai bentuk kampanye telah banyak bermunculan menjelang Pilpres 2019, termasuk melalui platform Facebook. Iklan politik penting dalam membantu kandidat membagikan pandangan mereka ke publik dan mendorong orang untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik.

Baca juga: Facebook Hapus 82 Halaman dan Akun Terkait Kampanye Iran

"Tapi, iklan politik juga bisa memicu sikap partisan atau justru ketakutan. Selain itu, iklan politik juga bisa bersifat manipulatif, seperti halnya iklan politik di Facebook yang disponsori pihak Rusia saat pemilu Presiden Amerika Serikat 2016 lalu," seperti yang ditulis oleh Global Politics and Government Outreach Director Facebook Katie Harbath dan Director Public Policy Facebook Steve Satterfield, dalam keterangan yang diterima, Rabu, 31 Oktober 2018.

Karena itu, menurut mereka, selama satu setengah tahun terakhir ini Facebook berupaya mendalami lebih jauh iklan politik pada platform-nya. Termasuk, memikirkan dampak dari pemblokiran iklan politik. Sebagian beranggapan bahwa menghapus iklan politik dari Facebook merupakan satu-satunya cara untuk menjaga platform agar terbebas dari campur tangan pihak asing.

Baca juga: Lawan Eksploitasi Anak, Facebook Hapus 8,7 Juta Konten

Di sisi lain, ada pendapat lain yang berbeda dan argumen yang tidak semata-mata terkait pendapatan iklan. Karena pengawasan iklan seperti itu dan proses verifikasi identitas pengiklan, justru akan memakan banyak biaya. Argumentasi utamanya adalah melarang iklan politik di Facebook dapat membuat persaingan tidak sehat antara politikus.

"Belanja iklan digital umumnya lebih terjangkau dibanding iklan TV atau media massa. Sehingga bisa menjadi cara ekonomis bagi kandidat dengan dana kampanye minim untuk menjangkau orang lebih luas dan meningkatkan jumlah pendukungnya," ujar Harbarth dan Satterfield. Di tingkat daerah, tertulis dalam keterangan itu, menghapus iklan politik di Facebook juga akan memberi dampak yang sama.

Kandidat yang tidak mampu melakukan belanja iklan besar akan kesulitan menyebarluaskan pesan politik mereka dan sulit bersaing untuk menduduki jabatan di pemerintahan lokal. Selain itu, iklan politik juga bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu tertentu dan mendorong masyarakat pada umumnya untuk aktif memperjuangkan suatu tujuan bersama.

Baca juga: Tips Teknologi: Jika Akun Facebook Jadi Korban Hacker

Setelah mencapai kesepakatan bahwa iklan politik memiliki lebih banyak manfaat dibanding kerugiannya, Facebook juga fokus mencari cara untuk mencegah orang menyalahgunakan sistem Facebook. Kunci utama dalam hal ini adalah transparansi, karena akan berpengaruh terhadap peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas bagi pengiklan seiring dengan berjalannya waktu.

"Pengguna di Amerika Serikat kini sudah bisa melihat siapa yang menjalankan iklan politik, berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk iklan tersebut, dan seberapa luas iklan itu sudah dilihat oleh publik," tambah Harbath dan Satterfield. "Selain itu, mereka juga bisa melihat siapa saja yang sudah terjangkau oleh iklan tersebut. Beberapa hal yang bisa dilihat adalah umur, jenis kelamin, dan lokasi."

Menururt mereka, pengiklan juga harus memberitahukan siapa yang membiayai iklan tersebut. Hal itu merupakan bagian dari proses otorisasi yang Facebook luncurkan tahun lalu agar bisa melakukan verifikasi atas identitas pengiklan. Serta membantu orang memahami siapa yang mencoba memengaruhi suara mereka akan membantu Facebook dalam mempertahankan diri dari campur tangan pihak asing atau bentuk penyalahgunaan lainnya.

Baca juga: Facebook Kenalkan Fitur Anti-Perundungan

Simak kabar terbaru seputar Facebook hanya di kanal Tekno Tempo.co.