TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini lebih intens mengawasi perusahaan penyedia tanda tangan digital. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan Permenkominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang dirilis 6 September 2018.

Baca juga: Kominfo Blokir 738 Fintech Ilegal Sepanjang 2018

"Perusahaan penyedia tanda tangan digital yang tidak terdaftar, artinya mereka menghasilkan produk tanda tangan digital yang ilegal," ujar Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Riki Arif Gunawan, dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Desember 2018.

Peraturan menteri ini mengatur lima belas syarat yang harus dilakukan perusahaan penyelenggara tanda tangan digital. Agar bisa diakui sebagai perusahaan yang terdaftar, perusahaan penyedia tanda tangan digital harus memenuhi beberapa syarat, yaitu memiliki infrastruktur tanda tangan digital di Indonesia, termasuk sistem dan fasilitas.

Selain itu, sudah lulus pengujian sistem elektronik atau stress test, dan analisa keamanan informasi atau penetration test. Kemudian, memiliki sistem untuk membuat dan mengelola tanda tangan digital, serta sistem untuk menerbitkan, mengelola, dan menjamin keamanan sertifikat elektonik.

"Namun, terlebih dahulu penyedia tanda tangan digital harus terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diatur dalam PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik," kata Riki. "Bila kedua peraturan ditaati, barulah institusi tersebut layak dipercaya untuk menerbitkan tanda tangan digital yang legal."

Baca juga: Kementerian Kominfo Tetap Lanjutkan Iklan Jokowi di Bioskop

Perusahaan penyedia tanda tangan digital, PrivyID, menjadi penyedia tanda tangan digital swasta pertama yang lulus semua persyaratan tersebut. Mereka diakui oleh Kominfo sebagai penyelenggara sertifikat elektronik (PsRE) terdaftar sejak 7 Desember 2018.

Kominfo memberikan pengakuan itu setelah PrivyID lolos memenuhi sejumlah persyaratan, seperti memiliki sistem penerbitan, pengelolaan, perlindungan dan verifikasi sertifikat elektronik. PrivyID melewati pengujian sistem elektronik dan analisis keamanan informasi yang terdiri dari stress test, load test, dan penetration test.

"Dengan semakin intensnya Kominfo mengawasi penyelenggara tanda tangan digital, masyarakat dan industri sudah tidak perlu khawatir tentang keamanan dan validitas tanda tangan digital. Karena tanda tangan digital dan sertifikat elektronik yang sudah terdaftar seperti PrivyID," ujar CEO dan Founder PrivyID Marshall Pribadi.

Pada stress test yang dilakukan untuk menguji kapasitas sistem, PrivyID dapat menangani seratus transaksi per detik dengan predikat memuaskan. "PrivyID sudah bisa menjamin kepastian hukum kalau ada sengketa sampai ke tingkat pengadilan," kata Marshall.

Baca juga: Hingga Agustus 2018, Kominfo Blokir 228 Situs Terorisme

Simak kabar terbaru dari Kominfo dan seputar tanda tangan digital hanya di kanal Tekno Tempo.co.