TEMPO.CO, Bandung - Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (Unpad), Rudiantara, mengatakan pemilihan rektor baru akan digelar sebelum Pemilihan Umum 17 April 2019.

Proses pemilihan rektor periode 2019-2024 berlarut-larut sejak penjaringan calon dimulai Agustus 2018. “Rektor Unpad 13 April sudah dilantik,” kata Rudiantara di Kampus Unpad Bandung, Senin, 4 Maret 2019.

Pemilihan Rektor Unpad Berlarut-Larut, Ini Kata Rudiantara

Dia mengatakan majelis akan mengumumkan rencana pemilihan. Ancer-ancernya antara pertengahan hingga akhir Maret 2019. “Kalau tidak tanggal 15, akhir bulan. Karena ada proses administrasi yang harus diselesaikan,” ujarnya .

Selain waktu pemilihan yang masih mengambang, lokasi pemilihan juga belum jelas. Rudiantara bahkan mengindikasikan pemilihan oleh majelis bisa lewat hubungan jarak jauh. “Ya jaman sekarang canggih begini, kenapa nggak, selama disepakati MWA,” kata Rudiantara yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) proses pemilihan rektor Unpad berada di tangan Majelis Wali Amanat. Majelis telah gagal menetapkan rektor baru dalam sidang pleno akhir Oktober 2018. Proses pemilihan malah diperpanjang.

Seusai sidang waktu itu Rudiantara mengatakan, ada proses pemilihan yang harus diperbaiki. Dia memastikan penetapan Rektor Unpad terpilih 2019-2024 selambat-lambatnya dilakukan pada pertengahan Januari 2019.

“Dalam Statuta Unpad PP No. 51 tahun 2015 penetapan Rektor (terpilih) paling lambat 3 bulan sebelum masa berakhirnya jabatan Rektor yang sekarang, yaitu 13 April 2019,” kata Rudiantara seperti dikutip laman resmi Unpad.

Sebanyak tiga nama calon hasil saringan Majelis Wali Amanat terkatung-katung. Kandidat yang lolos itu Aldrin Herwany, Atip Latipulhayat, dan Obsatar Sinaga.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengungkap persoalan yang membelit. "Kementerian melihat apakah penjaringan menjadi tiga calon melalui proses yang benar, itu yang pertama," katanya saat ditanya wartawan usai kuliah umum di ITB, Jumat, 1 Februari 2019.

Kedua, kata Nasir, apakah proses yang dilakukan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan. Ketiga, terkait pelibatan publik khususnya di kalangan civitas akademika Unpad.

Kementerian, kata Nasir, mencari tahu latar belakang dan rekam jejak para calon rektor Unpad. Pemeriksaan lainnya menyangkut hasil analisis transaksi keuangan terkait kekayaan para calon. Hubungan dengan radikalisme dan kebangsaan juga ditelusuri.

"Sampai sekarang belum clear apa yang dilakukan oleh Unpad tersebut sehingga perlu koordinasi lebih lanjut," ujar Nasir.

Pemeriksaan itu tidak hanya pada tiga kandidat rektor setelah seleksi, melainkan juga kepada lima calon lain yang telah tersisih. "Tidak hanya tiga (calon), bagaimana yang lainnya? Ini yang perlu kami ketahui sehingga didapatkan rektor yang berkualitas untuk membangun Unpad yang baik," kata Nasir.

MWA Unpad beranggotakan 17 orang. Namun dalam pemilihan rektor ini dua orang di antaranya tidak bisa memilih yaitu Ketua Senat Akademik dan Rektor Tri Hanggono Achmad yang kembali maju dalam pemilihan.

Anggota MWA Unpad yang memiliki hak pilih yaitu Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan komposisi hak suara sebesar 35 persen. Pemilih lainnya yakni Gubernur Jawa Barat, serta perwakilan dosen, masyarakat, alumni, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.