Menjelang Pemilu, WhatsApp Luncurkan Kampanye Cegah Hoaks

Kamis, 7 Maret 2019 08:50 WIB

Logo WhatsApp pada layar ponsel. (thenextweb.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Pemilu, aplikasi pesan WhatsApp meluncurkan sebuah kampanye untuk membuat pengguna aman dalam menggunakan aplikasi populer tersebut.

Baca: Beredar Pesan WhatsApp Security, Hoax atau Fakta
Baca: Pembaruan WhatsApp Business Hadirkan Fitur Filter Baru
Baca: Sebal Dimasukkan Grup Whatsapp Tanpa Permisi? Kini Ada Solusinya

Kampanye tersebut pertama kali digelar di Indonesia, seiring dengan perubahan yang dibuat WhatsApp untuk membatasi penerusan pesan hingga ke lima obrolan dalam satu waktu.

Berdasarkan keterangannya, Rabu, 6 Maret 2019, kampanye tersebut berupa iklan di beberapa platform yang mengajak publik untuk berbagi kebahagiaan, bukan gosip.

Iklan ini menekankan pentingnya label 'forwarded' atau diteruskan, yang mengindikasikan informasi yang diterima memiliki potensi bahwa pesan itu adalah gambar atau video palsu.

Iklan tersebut mengajarkan masyarakat beberapa cara mudah untuk mendapatkan pengalaman terbaik di WhatsApp. Pertama, jika seorang pengguna ditambahkan di sebuah grup yang membagikan berita palsu, caranya mudah, tinggalkan grup tersebut.

Kemudian, jika pengguna menerima sebuah pesan dari kontak yang tidak dikenal, pengguna dapat memblok orang tersebut untuk tidak dapat menghubungi kembali. Dan, jika pengguna melihat sebuah pesan yang berisi hasutan kekerasan, pengguna bisa langsung laporkan ke kepolisian.

WhatsApp juga memberikan ulasan singkat tentang iklan-iklan tersebut, yang tentunya dapat diakses melalui laman www.whatsapp.com/safety atau http://www.whatsapp.com/safety untuk memperlajari lebih jauh tentang bagaimana untuk tetap aman dalam menggunakan WhatsApp.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

1 jam lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Rayakan Hari Pendidikan Nasional Lewat 35 Link Twibbon Ini

17 jam lalu

Rayakan Hari Pendidikan Nasional Lewat 35 Link Twibbon Ini

35 Twibbon Hari Pendidikan Nasional, silakan download dan upload untuk merayakannya.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

18 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Cara Kirim Foto HD WhatsApp agar Kualitasnya Tidak Pecah

1 hari lalu

Cara Kirim Foto HD WhatsApp agar Kualitasnya Tidak Pecah

Berikut ini cara kirim foto HD WhatsApp untuk menjaga kualitas foto yang dikirimkan agar tidak pecah untuk keluarga, teman, hingga kerabat.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

2 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

5 hari lalu

CekFakta #257 Hoaks Deepfake Menipu Konsumen dan Mengancam Bisnis

Deepfake, kini semakin mudah dibuat dan semakin sulit dikenali. Dampak yang ditimbulkan oleh penipuan deepfake pun, tidak main-main.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

5 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

5 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

6 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

6 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya