Walhi: Capres Lihat Sebelah Mata Isu Lingkungan

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Jumat, 22 Maret 2019 06:00 WIB

Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan menyelenggarakan rapat akbar pada 23 Maret 2019 untuk membahas berbagai isu lingkungan hidup. Kegiatan ini karena kecewa atas paparan dua capres dalam debat Pilpres putaran kedua yang bertema lingkungan, namun tidak memberikan jawaban memuaskan atas isu lingkungan.

Ketua Tim Adhoc Walhi, Khalisah Khalid di Jakarta Kamis, 21 Maret 2019, menyatakan, Walhi merasa prihatin karena calon presiden memandang sebelah mata isu lingkungan padahal pencemaran dan bencana ekologis kerap terjadi di Indonesia.

Capres Abaikan Isu Krisis Ekologi, Walhi Siapkan Pertemuan Rakyat

"Kami lihat isu lingkungan hidup, penyelamatan sumber daya alam dan berbagai persoalan rakyat belum menjadi isu penting dalam momentum politik elektoral. Yang muncul di permukaan masih persoalan-persoalan yang tidak substantif," katanya.

Untuk itu, Walhi berinisiatif untuk menyelenggarakan rapat akbar guna memberikan ruang untuk menggali masalah-masalah pokok terkait lingkungan hidup.

"Ini partisipasi politik warga. Mereka akan menjelaskan sejumlah akar masalah lingkungan yang terjadi di 28 provinsi di Indonesia," katanya.

Dalam rapat akbar yang akan digelar di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu, 23 Maret 2019, diperkirakan sekitar 3.500 perwakilan masyarakat dari 28 provinsi akan hadir untuk menyuarakan persoalan lingkungan maupun konflik lingkungan yang kerap mereka hadapi.

"Para peserta rapat akbar merupakan masyarakat yang mendapat pendampingan Walhi dalam penyelesaian konflik lingkungan," katanya.

Dalam rapat akbar nanti, juga akan dideklarasikan platform politik soal lingkungan hidup.

"Yang di dalamnya (deklarasi) ada beberapa isu pokok terkait pemerintahan ke depan, memastikan negara bisa menjadi benteng HAM, memastikan fungsi dan peran negara sebagaimana yang ada di konstitusi," katanya.

Tujuan digelarnya rapat akbar ini di antaranya untuk mendorong agar isu lingkungan hidup bisa menjadi prioritas bagi pemerintahan RI yang akan datang.

"Kami dorong isu-isu penyelamatan lingkungan, persoalan lingkungan ini agar jadi pengingat bagi pemerintahan dan bisa menjadi isu prioritas," katanya.

Salah satu isu, yang didorong adalah pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah kelola masyarakat serta memastikan upaya pemulihan lingkungan.

Berita lain tentang capres dan lingkungan hidup, bisa Anda simak di Tempo.co.

Berita terkait

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

3 hari lalu

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

Walhi menggagas konsep Ekonomi Nusantara untuk membantu masyarakat lokal dalam tata kelola lahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

5 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

5 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Upaya Wali Kota Zul Elfian Wujudkan Solok Kota Bersih dan Hijau

5 hari lalu

Upaya Wali Kota Zul Elfian Wujudkan Solok Kota Bersih dan Hijau

Solok berhasil kurangi sampah 10 persen

Baca Selengkapnya

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

5 hari lalu

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

Walhi menuntut Jepang untuk menghentikan pendanaan publik negara tersebut untuk proyek gas dan LNG (Liquefied Natural Gas). Pasalnya, Walhi menilai proyek itu berdampak buruk pada lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

Jadi Duta WWF Ke-10, Berikut Cara Cinta Laura Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Air

6 hari lalu

Jadi Duta WWF Ke-10, Berikut Cara Cinta Laura Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Air

Cinta Laura menjelaskan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi dan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

6 hari lalu

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

Pada 2024, Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang merasakan langsung dampak banjir. Walhi Jatim beri tanggapan.

Baca Selengkapnya

Upaya Pengelolaan dan Pengurangan Sampah di Daerah

7 hari lalu

Upaya Pengelolaan dan Pengurangan Sampah di Daerah

Masalah sampah bisa menjadi bencana jika penanganannya tidak komprehensif dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

7 hari lalu

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

Menurut Walhi, pasca Perjanjian Paris, JBIC justru menjadi penyandang dana gas fosil terbesar di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

10 hari lalu

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

Walhi menyebut fakta kacaunya tata kelola timah di Bangka Belitung juga dapat dilihat dari perubahan peradaban masyarakat adat.

Baca Selengkapnya