TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani perjanjian kerja sama, penjaminan, dan regres proyek pengadaan Satelit SATRIA atau Satelit Republik Indonesia.

Agar Daerah 3 T Terhubung Internet Melalui Satelit SATRIA, Pemerintah Bayar Rp 20 T

"Kerja sama Kementerian Kominfo dengan badan usaha itu untuk merancang, mendesain, memanufaktur, meluncurkan, memelihara, dan mengoperasikan satelit untuk 15 tahun," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara seusai penandatanganan kerja sama di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), sebagai lembaga di bawah Kominfo, sebelumnya telah mengadakan lelang pengadaan satelit dan menetapkan konsorsium PT Satelit Nusantara Tiga, yang seringkali disebut PSN, sebagai pemenang.

Konsorsium PSN itu terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.

Satelit multifungsi SATRIA, setelah melalui tahapan pemenuhan pembayaran (financial closing), akan mulai dibangun pada akhir 2019 Thales Alenia Space, Prancis. Perancangan satelit memerlukan waktu 3,5 tahun.

"Jadi pada akhir 2022, diharapkan satelitnya sudah meluncur, sudah ada di slot orbit," kata Rudiantara.

Satelit multifungsi SATRIA merupakan salah satu proyek pemerintah untuk penyediaan akses Internet cepat di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau kabel serat optik.

Satelit yang memiliki teknologi high throughput itu diperkirakan dapat menghemat biaya dengan keunggulan daya cakupan yang luas.

Cakupan layanan SATRIA diperkirakan mencapai 150.000 titik layanan publik, antara lain fasilitas pendidikan, kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan.

SATRIA berbeda dengan satelit lain yang sudah ada di Indonesia. Satelit terdahulu merupakan satelit komunikasi yang antara lain digunakan untuk televisi. Satelit SATRIA dirancang khusus untuk koneksi Internet menyusul kebutuhan bandwidth di Indonesia yang semakin besar.