Agar Daerah 3 T Terhubung Internet, Pemerintah Bayar Rp 20 T

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi satelit. Sumber: aa.com.tr

    Ilustrasi satelit. Sumber: aa.com.tr

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia harus menyiapkan anggaran Rp 20,7 triliun selama 15 tahun agar daerah 3 T atau Terluar, Terdepan, dan  Tertinggal di Tanah Air bisa terhubung Internet kecepatan tinggi.

    Internet Tercepat Asia Tenggara: Indonesia Hanya Ungguli Kamboja

    Biaya sebesar itu untuk membayar sewa beli Satelit Satria Multifungsi, yang mulai beroperasi 2023. Proyek satelit multifungsi besutan Bakti bakal memberi akses internet di 149.000 titik. Dari jumlah itu, titik terbanyak merupakan sekolah sebanyak 93.900 dan 47.900 titik kantor pemerintahan di daerah 3 T.

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti telah menetapkan Konsorsium PSN sebagai pemenang tender satelit Satria itu. PSN harus menentukan mitra kerja sama dari perbankan untuk mendanai proyek senilai US$450 juta tersebut.

    Konsorsium PSN terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusatara Satelit Sejahtera.

    Direktur Utama Bakti, Anang Latif, menjelaskan bahwa biaya pembuatan satelit ditanggung sepenuhnya oleh pemenang tender, dalam hal ini Konsorsium PSN.

    Dia mengatakan bahwa PSN akan menanggung biaya pembuatan satelit sebesar 20%, sedangkan sisanya 80% menggunakan skema peminjaman uang dari bank. PSN memiliki waktu 6 bulan untuk menentukan mitra bank yang akan kerja sama dengan mereka.

    Sebelumnya, Anang juga sempat menjelaskan bahwa pemenang tender akan membuat badan khusus yang akan menangani Satelit Satria Multifungsi. Bakti menjamin akan membayar secara pasti per tahun ke badan usaha tersebut selama 15 tahun lewat skema availability payment.   

    Nilai proyek satelit multifungsi mencapai Rp 20,7 triliun. Artinya selama 15 tahun Bakti akan membayar sebesar Rp1,38 triliun per tahun kepada konsorsium dengan menggunakan nilai proyek tersebut.

    “Kami belum bayar sama sekali sampai satelit di orbit dan siap beroperasi. Pemerintah harus bayar setiap tahunnya mulai 2023-2037. Ibarat apartemen pembayaran itu sudah termasuk ongkos servis chargenya, sewa pajak, asuransi  dan lain-lain,” kata Anang seperti dikutip Bisnis.com, Kamis, 25 April 2019.

    Dia menambahkan setelah 15 tahun dibayar, Satelit Multifungsi Satria akan menjadi milik pemerintah. Hanya saja, umumnya pemakaian satelit tidak dapat berlangsung lama setelah 15 tahun beroperasi.

    “Itukan teknologi jadi paling lama mungkin bisa hidup 3 tahun lagi, setelah itu harus sudah ada gantinya untuk 15 tahun ke depan,” kata Anang.

    Sebelumnya, pemerintah memastikan bahwa pada saat satelit Satria Multifungsi beroperasi, seluruh sekolah di Indonesia serta seluruh kantor pemerintahan di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia akan terhubung dengan internet berkecepatan tinggi.

    Satelit Multifungsi Satria akan menjadi andalan bagi daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh kabel serat optik untuk terhubung ke internet cepat. Pertimbangan menggunakan satelit multifungsi ini adalah untuk efisiensi biaya dan cakupan yang luas.

    Dengan satelit konvesional yang ada saat ini, Bakti mengungkapkan, pemerintah mengeluarkan uang hingga Rp18 juta untuk setiap megabit per detik (Mbps). Dengan satelit multifungsi angkanya bisa turun menjadi Rp6 juta per Mbps.

    Akses Internet cepat ini akan bermanfaat bagi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi pemerintahan.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?