TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh gubernur dari Pulau Jawa dan Bali menandatangani komitmen untuk mencapai eliminasi malaria paling lambat pada 2022 dalam peringatan Hari Malaria Sedunia ke-12 di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Senin, 13 Mei 2019.

"Kita sudah ditegur WHO, harus 2030 sudah eliminasi malaria semuanya. Kalau tidak ada komitmen, tidak akan mungkin," kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek saat menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Malaria Sedunia itu.

Tujuh pemerintah provinsi yang menandatangani komitmen eliminasi malaria adalah Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X dan perwakilan Pemerintah Provinsi Banten.

Sebelum komitmen eliminasi malaria ditandatangani, komitmen tersebut dibacakan oleh Gubernur Bali Wayan Koster yang berisikan empat poin, yakni pertama, mencapai eliminasi malaria tingkat provinsi paling lambat pada tahun 2022, poin kedua berkomitmen untuk membuat regulasi daerah untuk pencapaian eliminasi dan pemeliharaan daerah bebas malaria.

Kemudian poin ketiga, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan mempertahankan daerah bebas malaria dalam mencegah penularan kembali malaria dan kesiapsiagaan KLB (APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan sumber lain).

Selanjutnya poin terakhir berisikan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk mendukung upaya pemeliharaan bebas malaria meliputi penguatan surveilans malaria, penguatan diagnosa dini malaria, dan mengobati dengan tepat, serta penguatan kemandirian masyarakat dalam mencegah munculnya kasus baru malaria serta penguatan jejaring kemitraan dalam pencegahan malaria.

Pada kesempatan itu, Menteri Kesehatan mengakui bahwa bukan perkara mudah memberantas malaria 100 persen di Tanah Air, di tengah jumlah penduduk yang sangat besar dan kondisi geografis juga tidak begitu mudah dijangkau.

Nila Moeloek menambahkan, dari 34 provinsi di Indonesia, ada lima provinsi yang belum satupun kabupaten/kotanya mencapai status eliminasi malaria, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT.

"Malaria akan sangat mengganggu kesehatan, bisa berakibat kematian, menghambat tumbuh kembang anak serta mengganggu aktivitas anak, menyebabkan anemia kronis, sehingga menjadi SDM yang tidak berdaya saing," ucapnya pada acara yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu.

Pada kesempatan itu, Menkes juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah mendorong kebijakan pengurangan sampah plastik, sebagai salah satu upaya untuk mencegah malaria.

Dalam acara itu juga diserahkan sertifikat eliminasi malaria kepada 11 bupati yakni Aceh Barat, Bungo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Lampung Barat, Cilacap, Kebumen, Hulu Sungai Tengah, Luwu Timur dan Toli-Toli.

Di sisi lain, untuk mencapai eliminasi malaria di Indonesia tahun 2030, Indonesia dibagi menajdi lima regional. Jawa dan Bali merupakan regional pertama yang ditargetkan untuk diverifikasi eliminasi malaria oleh WHO pada 2023.