TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah lebih berhati-hati dalam penerapan jaringan 5G yang diprioritaskan untuk mengatasi masalah perekonomian dalam negeri.
Pasalnya, penerapan teknologi jaringan 5G di Indonesia dinilai akan menjadi kesempatan bagi vendor luar negeri untuk meningkatkan skala bisnisnya di Tanah Air.
Kasubdit Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat (DTBD) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Adis Alifiawan mengatakan tujuan utama penerapan 5G di Indonesia adalah untuk memajukan sektor-sektor industri seperti logistik, agrikultur, dan kelautan, yang dinilai signifikan bagi perekonomian nasional.
"Pemerintah tidak berada dalam posisi terburu-buru untuk masuk ke era 5G, oleh karena pasar untuk 5G baru saja muncul. Kalau step in sekarang, yang diuntungkan bukan Indonesia, melainkan vendor luar negeri, karena market sudah terbuka, mereka bisa produksi besar, dan menikmati keuntungan," ujarnya kepada Bisnis.com, Sabtu, 24 Agustus 2019.
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah bekerja sama dengan para pelaku industri dan membentuk 5G Task Force, sebagai upaya kedua pihak dalam menentukan model kemitraan sebagai landasan bagi pengimplementasian 5G agar investasi yang dilakukan dapat tepat sasaran dan sukses.
Untuk mendorong pemanfaatan 5G di sektor-sektor prioritas yang memerlukan aplikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi industri dalam negeri, pemerintah pun menyiapkan kebijakan terkait dengan penerapan jaringan 5G, alokasi spektrum, serat optik, kompetensi teknis pembangunan, serta akses pelanggan.
Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia
2 hari lalu
Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia
Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia dengan mempercepat transformasi digital dan mengembangkan talenta digital nasional
Presiden Jokowi Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Libatkan Kementerian dan Lembaga
14 hari lalu
Presiden Jokowi Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Libatkan Kementerian dan Lembaga
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menjelaskan satuan tugas kali ini akan bersifat menyeluruh untuk mengatasi permasalahan judi online.
