TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut empat hal yang harus diperhatikan penggantinya. Keempat hal tersebut adalah masalah infratruktur, unicorn, hoaks, dan IMEI.

Infrastruktur

Rudiantra seperti dikutip Antara, Sabtu, 19 Oktober 2019, mengatakan,
selama lima tahun membantu presiden, dia mengarahkan Kominfo fokus bekerja membangun infrastruktur untuk meratakan akses telekomunikasi dan jaringan internet di seluruh wilayah di Indonesia. Proyek yang sudah dan sedang dilaksanakan untuk membangun infrastruktur antara lain adalah Palapa Ring dan satelit Satria.

Infrastruktur ini juga diharapkan bukan hanya untuk akses komunikasi, namun juga untuk mendorong perusahaan rintisan berbasis teknologi, sesuai dengan misi pemerintah menjadi kekuatan terbesar ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2020.

Berbicara mengenai akses telekomunikasi, Rudiantara menilai kementerian masih perlu berfokus pada pembangunan infrastruktur karena Indonesia tergolong terlambat dalam membangun infrastruktur.

Proyek Palapa Ring, salah satunya, merupakan konsep yang sudah digagas sekitar tahun 2005, namun, baru mulai pembangunan pada 2015 lalu.

Rudiantara membandingkan belanja pemerintah Indonesia untuk sektor TI hanya 0,1 persen dari Gross Domestic Product (GDP), masih di bawah Malaysia yang belanja Teknologi Informasi (TI) sebesar 0,6 persen dari GDP dan Thailand 0,3 persen.

"Paling tidak, (belanja TI Indonesia) dekat dengan Thailand," kata Rudiantara.

Infrastruktur dinilai Rudiantara sebagai pekerjaan yang harus dilakukan karena akan berdampak terhadap ekonomi digital.

"Tetap fokus membangun infrastruktur, jaga kondusivitas ekonomi digital," kata Rudiantara, menjawab pertanyaan pesan untuk menteri informatika di kabinet baru nanti.

Dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, dia menilai tantangan justru terletak pada regulasi, bukan pada kondisi geografis.

Rudiantara mengaku selama menjabat sebagai menteri, setiap kali mengeluarkan peraturan baru, dia harus memangkas banyak aturan lama yang sudah tidak relevan.

"Tahun ini membuat 30-an peraturan menteri, tapi, 'membunuh' 90-an yang lama," kata Rudiantara.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi bukan semata soal pembangunan di lapangan, namun, juga berkaitan dengan iklim usaha di kalangan operator seluler.

Rudiantara menilai pembangunan infrastruktur berhubungan dengan konsolidasi operator seluler, wacana yang bergulir sejak beberapa tahun belakangan.

"Ini juga PR berikutnya, konsolidasi," kata dia.

Tapi, Rudiantara menyadari pemerintah tidak punya kontrol atas rencana ini, melainkan ada di tangan para operator seluler.

Pemerintah, selaku regulator, perlu memberi fasilitasi pada operator, salah satunya memberi proteksi bisnis, misalnya melalui pengaturan frekuensi.

Hoaks
Masalah hoax dan konten-konten negatif perlu mendapat perhatian dari kementerian, terutama melalui literasi digital.

"Literasi ini jangka panjang, ongkosnya pun mahal. Tapi, tidak boleh menyerah, tetap harus dijalankan sampai berapa periode menteri," kata Rudiantara.

Hoaks, menurut Rudiantara, akan selalu ada, untuk itu perlu literasi digital untuk membangun daya tahan masyarakat Indonesia terhadap hoaks.

Sejak 2018 Kominfo menggunakan AIS untuk melacak hoaks dan konten negatif, dia berharap kemampuan mesin tersebut berkembang. Saat ini mesin AIS dapat melakukan crawling dan profiling, ke depannya Rudiantara berharap mesin dikembangkan menjadi big data analytic hingga dapat menjadi kecerdasan buatan.

Unicorn
Ketika disinggung mengenai pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di pemerintahan yang baru, Rudiantara terang-terangan mengharapkan akan lebih banyak perusahaan rintisan bertitel unicorn dari Indonesia di masa depan.

"Ekonomi digital kita masih harus didorong," kata Rudiantara.

Indonesia selama lima tahun belakangan sudah menghasilkan empat unicorn, yaitu Bukalapak, Traveloka, Tokopedia dan yang terbaru OVO. Gojek, sudah naik tingkat menjadi decacorn.

"Kalau dalam setahun rata-rata empat (unicorn), berarti dalam lima tahun berikutnya harus ada 20 (unicorn)," kata Rudiantara.

Dia merasa optimistis cita-cita tersebut dapat tercapai selama Indonesia terus membangun infrastruktur telekomunikasi.

"Asal, balik lagi, infrastruktur tersedia, ekosistem terjaga, tetap kondusif," kata Rudiantara.

Menkominfo mengaku optimistis dalam waktu dekat akan muncul unicorn baru karena ada perusahaan rintisan yang saat ini berada di tahap pendanaan round E.

"Satu-dua round lagi dia bakal jadi unicorn," kata Rudiantara.

IMEI
Pemerintah baru saja mengesahkan aturan mengenai International Mobile Equipment Identity (IMEI), ditandangani oleh Menkominfo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Aturan IMEI ini berlaku enam bulan setelah ditandatangani, artinya baru mulai berlaku efektif sekitar bulan April 2020, saat dipimpin pemerintahan baru. Meski pun sudah disahkan, pemerintah belum mengumumkan bagaimana mekanisme untuk mendaftarkan nomor IMEI jika belum masuk ke Sistem Basis Data IMEI Nasional (Sibina) maupun jika membeli ponsel dari luar negeri.

Saat ini konsumen bisa mengecek nomor IMEI ponsel mereka di situs resmi dari Kemenperin untuk IMEI, yaitu imei.kemenperin.go.id.

Kemenperin saat ini sudah mengantongi lebih dari 1,4 miliar data IMEI di Indonesia, yang akan dicocokkan dengan data internasional dari GSMA.

Setelah aturan IMEI berlaku efektif tahun depan, ponsel yang dibeli melalui pasar gelap (black market) tidak lagi bisa digunakan karena tidak dapat terhubung ke sinyal operator seluler.